Khartoum, LiputanIslam.com – Koalisi parta-partai oposisi Sudan yang menamakan dirinya Angkatan Konsensus Nasional (NCF) menyebutkan kondisi di Darfur sebagai “bencana dan kacau”. Dalam rapat pimpinan partai-partai oposisi, NCF merilis statemen berisikan solidaritas untuk penduduk Darfur dan desakan kepada pemerintah supaya melakukan serangkaian tindakan, termasuk pemakluman gencatan senjata secepatnya melalui kordinasi dengan gerakan-gerakan bersenjata dan membukakan akses masuk untuk bantuan bagi penduduk.
Menurut laporan al-Jazeera, dalam statemen itu NCF juga mengingatkan bahwa kondisi Darfur sedang mengancam persatuan, kemerdekaan dan kewibawaan Sudan. NCF mendesak pemerintah Sudan bertanggungjawab mengatasi apa yang disebutnya sebagai tragedi kemanusiaan yang telah menyebabkan ribuan orang terpaksa mengungsi. Koalisi partai-partai oposisi Suriah juga menyerukan dialog untuk meredakan gejolak Darfur dengan visi kebangsaan dan pembebasan para tawanan Darfur.
NCF menggelar rapat pimpinan menyusul seruan Presiden Sudan Omar al-Bashir untuk dialog yang melibatkan seluruh komponen nasional Sudan, serta kesediaan beberapa komponen utama opisisi untuk masuk dalam dialog, termasuk Partai Kongres Popular (NCP) pimpinan Hasan al-Turabi dan Partai Umat Nasional (UNP) pimpinan.
Beberapa partai lain, termasuk Partai Komunis Sudan (SCP) masih keberatan dan mengajukan beberapa syarat, yaitu pembukaan pintu kebebasan, penghentian perang di Darfur, Kurdufan Selatan dan Neil al-Azraq (Blue Nile), serta pembebasan orang-orang yang ditahan pasca serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di negara ini tahun lalu.
PBB Prihatin, Gelombang Pengungsi Kian Membengkak
Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rabu (26/3) mengecam semakin ketatnya pembatasan yang diberlakukan terhadap gerakan para aktivis kemanusiaan di Darfur di saat gelombang pengungsi kian membengkak. Menurut data PBB, jumlah warga yang terpaksa mengungsi akibat kekerasan pada tahun ini mencapai 215,000 orang, yang sebagian besar di antaranya berasal dari utara Darfur. Dengan demikian, jumlah pengungsi yang tertampung di kamp-kamp pengungsi Darfur kini mencapai sekitar satu juta jiwa.
Wilayah Darfur di bagian barat Sudan dilanda perang sejak tahun 2003, yaitu sejak para gerilyawan setempat bangkit mengangkat senjata melawan pemerintah pusat yang mereka tuduh memarginalisasi Darfur. Dalam perkembangannya, para gerilyawan itu sendiri terpecah menjadi beberapa faksi rival . Dalam pertemuan di Doha, Qatar, telah dicapai kesepakatan antara pemerintah Khartoum di satu pihak dan kelompok-kelompok gerilyawan yang tergabung dalam Gerakan Kebebasan dan Keadilan (LJM) di pihak lain untuk mengadakan pemerintahan otonomi di Darfur. Namun, kesepakatan itu ternyata tak dapat meredakan konfrontasi karena beberapa faksi gerilyawan tidak dilibatkan dalam kesepakatan. (mm/aljazeera)