Jakarta, Liputanislam.com– Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Robikin Emhas mengatakan bahwa untuk memperkuat politik dan ekonomi Pancasila bukan dengan membuat Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) seperti yang diusulkan DPR. Menurutnya, untuk memperkuat politik dan ekonomi ialah dengan mereformasi UU bidang politik dan ekonomi.
“Penyelesainnya bukan membuat RUU yang di dalamnya mengatur demokrasi ideologi Pancasila, yang tepat adalah mengubah atau mereformasi paket UU di bidang politik, pemilu,partai politik, dan seterusnya,” ujarnya pada diskusi virtual IPNU, seperti dilansir NU Online, Jakarta pada Jumat (19/6).
Begitu juga misalnya kalau belum terjadi keadilan sosial, maka tentu tidak dengan cara membuat RUU HIP yang mengatur demokrasi perekonomian Pancasila, melainkan dengan memperkuat UUD 1945 pasal 33.
Robikin menegaskan bahwa harus bisa membedakan antara Pancasila sebagai ideologi prinsip dan ideologi kerja. Sebagai ideologi prinsip artinya adalah Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Karena itu jangan diturunkan level pengaturannya menjadi UU, melainkan harus tetap ditempatkan di atas konstitusi.
“Begitu pula Pancasila sebagai falsafah dasar negara yang menjadi pedoman dalam mewujudkan upaya untuk tujuan lahirnya Indonesia. jangan diturunkan derajatnya diatur-atur dalam UU,” katanya.
Baca: PDIP Sebut RUU HIP Bertujuan Mulia dan Harus Dimatangkan Ulang
Untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, lanjut dia, PBNU sepakat agar BPIP diperkuat. Hal itu mengingat ancaman ideologi yang merongrong begitu rupa dapat merapuhkan keutuhan bangsa. “Kalau addressnya memperkuat BPIP maka meletakkan pengaturan sistem demokrasi Pancasila tidak tepat, apalagi menempatkan itu pada sila sesuai pandangan 1 Juni,” tandasnya. (ar/NU/radarbangsa).