Jakarta, Liputanislam.com– Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan bahwa saat ini para ulama di hampir semua negara, terutama yang berpenduduk muslim, melakukan kajian ulang (i’aadatu an-nadhar) terhadap pandangan keagamaannya agar relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Terlebih bagi Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Swt tidak untuk menyulitkan kehidupan.
“Dalam hal ibadah, ada yang bisa dilakukan dengan tata cara normal (‘azimah), yaitu ketika dilakukan di situasi normal. Namun, dalam kondisi tidak normal berupa masyaqqah ataupun dharurah syar’iyyah, pelaksanaan ibadah bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” ucapnya di Jakarta, seperti dilansir kemenag.go.id pada Sabtu (16/5).
“Masyaqqah ataupun dharurah syar’iyyah merupakan alasan adanya keringanan (rukhshah) dalam menjalankan ajaran agama. Sehingga hukum Islam mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya (murunatu al-fiqh al-islami) sesuai kondisi yang ada,” tambahnya.
Wamenag menjelaskan, fleksibilitas hukum Islam menjadi ruh fatwa para ulama di masa pandemi. “Kondisi pandemi yang terjadi saat ini menjadikan hifdzu an-nafsi (menjaga keselamatan jiwa) menjadi pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa dibanding hifdzu ad-din, hifdzu al-mal, hifdzu al-‘aql, dan hifdzu an-nasl. Karena menjaga keselamatan jiwa belum ada alternatif penggantinya. Sedangkan hifdzu ad-din menjadi urutan berikutnya, karena ada alternatif penerapan keringanan (rukhshah),” terangnya.
“Inilah landasan dasar dari adanya fiqih pandemi, sebagai panduan umat Islam dalam melaksanakan ibadah di tengah pandemi ini,” imbuhnya.
Baca: Sebanyak 8 Qori Terbaik Akan Dikirim ke MTQ Internasional
Ia menambahkan, Kemenag sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No. 6 tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal di Tengah Pandemi Covid-19. Surat itu sebagai ikhtiar untuk memberikan panduan beribadah pada masyarakat yang semangatnya tidak keluar dari Fiqih pandemi yang dikeluarkan oleh Fatwa-fatwa dari ormas-ormas Islam, termasuk Fatwa MUI yang terkait. (aw/republika/okezone).