LiputanIslam.com –Peristiwa pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani betul-betul berbuntut panjang, dan sepertinya akan terus berlanjut kepada krisis yang memojokkan AS. Mayoritas anggota Parlemen Irak (170 dari total 275 anggota parlemen) telah menyatakan persetujuannya atas resolusi terkait pengusiran tentara AS dari negara itu.
Kini, keputusan ada di tangan jajaran pemerintahan PM Adel Abdul Mahdi. Tapi, sepertinya, lembaga eksekutif pun akan mengadopsi resolusi parlemen, karena usulan tentang pengusiran itu justru awalnya berasal PM Abdul Mahdi. Abdul Mahdi bahkan sebelumnya menunjukkan kegeraman luar biasa atas aksi penyerangan yang dilakukan AS itu. Penyerangan yang dilakukan di Bandara sipil Baghdad dengan target tamu resmi dari negara sahabat serta pejabat tinggi militer Irak disebutnya sebagai bentuk pelanggaran atas kedaulatan negera Irak.
Perkembangan seperti ini tentunya tak pernah diduga oleh AS. Trump tersandera oleh ilusi ke-superpower-an AS. Ia menganggap tak ada negara manapun yang akan membantah kehendak AS. Ia bisa menjadi polisi yang menangkap, jaksa penuntut, hakim (dan juri dalam sistem peradilan AS) yang menjatuhkan keputusan, serta algojo yang mengeksekusi. Ia tak perlu forum pengadilan untuk menguji, barangkali sebagai polisi ia salah tangkap. Atau, barangkali dakwaan jaksa terlalu lemah. Tak perlu ada pengadilan tingkat banding, barangkali hakimnya salah dalam menjatuhkan keputusan.
Tak perlu! Semua yang ada dalam benak pikiran AS pasti benar. Reasoning yang dibangun ketika melontarkan tuduhan, menetapkan konsekwensi dari tuduhan, serta mengeksekusinya tak perlu dipertanyakan lagi. Persetan dengan kritikan ataupun rasionalitas yang dibangun oleh pihak lain.
Akibatnya, berbagai keputusan dan tindakan AS cenderung keliru. Kemudian, kekeliruan itu akan ditutupi dengan kekeliruan lagi. Inilah yang kita saksikan dari aksi pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis. Kematian keduanya (dan beberapa martir lainnya) justru membangkitkan gelora perlawanan fisik dan politik dari Irak, Iran, dan berbagai kelompok perlawanan lainnya.
Lalu, bagaimana reaksi Trump terhadap keputusan politik Parlemen Irak terkait pengusiran secara resmi tentaranya dari Irak? Sekali lagi reaksinya sama sekali tidak elegan. Trump malah menunjukkan penggunaan daya nalar yang rendah. Ia kembali mengancam akan menjatuhkan sanksi yang sangat berat buat Irak; sedemikian beratnya sanksi terhadap Irak itu, hingga sanksi terhadap Iran selama ini akan terlihat ‘jinak’. Alasan yang dipakai Trump, AS memiliki pangkalan udara yang sangat mahal. Dibutuhkan miliaran dollar untuk membangunnya. Karenanya, pengusiran tentara AS akan menimpakan kerugian bagi AS. Irak hanya akan lolos dari sanksi jika membayar ganti rugi atas pembangunan infrastruktur oleh AS di Irak.
Ada sederet ketidakwarasan dan arogansi AS dari reaksi Trump itu. Pertama, pembangunan infrastruktur oleh AS di Irak itu sebenarnya untuk kepentingan AS sendiri. Dengan adanya fasilitas yang dibangun itu, sejumlah perusahaan raksasa minyak AS (dikenal dengan nama Big Oil) telah mengeruk miliaran dolar kekayaan bangsa Irak. Lalu, ketika disuruh angkat kaki, AS malah meminta ganti rugi. Anda waras?
Kedua, Trump sama sekali mengabaikan alasan di balik keluarnya resolusi pengusiran tentaranya dari Irak itu. Trump tak peduli bahwa bangsa Irak tersinggung atas kelakuannya itu. Trump tak sadar bahwa pengusiran itu (meskipun misalnya memang menciptakan kerugian bagi AS) adalah harga yang harus dibayar oleh AS akibat negaranya melakukan kekeliruan fatal berupa pelanggaran kedaulatan sebuah negara.
Kita tidak tahu pasti perkembangan kasusnya akan seperti apa. Meskipun momentum kemarahan bangsa Irak sepertinya makin memuncak, ada saja kemungkinan di mana anasir internal di Irak bisa disuap atau ditakut-takuti hingga melakukan resistensi atas keputusan politik parleman dan lembaga eksekutif Irak itu. Tapi, apapun juga, kasus pembunuhan Jenderal Qassem ternyata menguak sisi lain keburukan AS: rendahnya daya nalar dan tingkat kewarasan. (os/editorial/liputanislam)