Pembubaran Paksa dan Pelarangan Peringatan Asyura adalah Pelanggaran Hukum dan HAM

0
520

Deddy Prihambudi

LiputanIslam.com –Komunitas Syiah sangat sering mendapatkan persekusi dari orang-orang intoleran. Dalam wawancara Liputan Islam dengan salah seorang pembina lembaga Syiah di Bandung, dikatakan bahwa mereka tiap tahun dipersekusi ketika mengadakan peringatan Asyura. Bagaimanakah sebenarnya kasus-kasus persekusi ini ditinjau dari sudut pandang hukum? Berikut ini adalah wawancara kami dengan Deddy Prihambudi, pegiat HAM, praktisi hukum, dan ketua LBH Surabaya Periode 2000 -2005.

baca: Orang Syiah Sering Dipersekusi Saat Memperingati Asyura, Begini Tanggapan Habib Husein Alkaf

Liputan Islam (LI): Bagaimana sebenarnya masalah persekusi terhadap orang Syiah saat mereka memperingati Asyura? Apakah ada pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus tersebut?

Deddy Prihambudi (DP): Ya, kasus persekusi dan pembubaran paksa itu termasuk di antara pelanggaran hukum dan HAM. Korbannya bukan hanya orang Syiah, melainkan juga kelompok-kelompok minoritas lainnya. Ahmadiyah dan juga penganut agama lokal/tradisional kerap menjadi korban persekusi kelompok-kelompok intoleran tersebut.

LI: Siapakah yang melakukan persekusi tersebut?

DP: Biasanya, pelakunya tidak mengatasnamakan lembaga legal. Kami menyebutnya OTB, organisasi tanpa bentuk. Namanya berganti-ganti. Tapi, diduga kuat, orangnya itu-itu juga. Seperti yang saya dengar di Bandung, ada lembaga namanya Paguyuban Pengawal NKRI (PPNKRI). Itu baru saya dengar sekarang. Tapi sepertinya, orang-orangnya itu lagi itu lagi.

LI: Di Bandung, ada lembaga bernama ANNAS (Aliansi Nasional Anti Syiah). Apakah sistem perundang-undangan di Indonesia memberi peluang berdirinya organisasi yang dari namanya saja sudah jelas-jelas punya visi dan misi kebencian kepada kelompok lain?

DP: Dalam UU Ormas jelas tidak ada izin bagi organisasi yang menekankan visi dan misi khusus mau mengganyang kelompok lain. Jadi, ANNAS itu tidak punya basis hukum yang legal.

LI: Faktanya mereka bisa berdiri dan punya gedung yang cukup megah.

DP: Ini masalah politik. Di negara kita, sudah biasa hukum dikalahkan oleh politik. Contoh-contoh kasusnya sangat banyak. Di kalangan pegiat HAM, itu adalah hal yang sudah menjadi pemahaman bersama.

LI: Jadi, secara politik, ANNAS itu cukup kuat, sehingga meskipun mereka lemah dari sisi hukum, tapi keberadaan dan tindakan mereka tetap dianggap legal?

DP: Ya, biasanya itu terjadi ketika tokoh-tokohnya dianggap memiliki pengaruh di masyarakat, punya basis suara yang cukup signifikan untuk digunakan dalam segala jenis kontestansi politik, baik itu pilkada atau pileg, bahkan pilpres. Polanya biasanya seperti itu, dan saya yakin itu pula yang terjadi pada ANNAS.

LI: Mungkinkah ada juga faktor kurangnya nyali dari pemerintah daerah atau pusat dalam menindak kelompok-kelompok tersebut?

DP: Bisa jadi, dan sangat mungkin. Pola seperti ini banyak terjadi di beberapa kasus yang lain, di mana, aparat pemerintah dan keamanan kalah dan merasa takut dengan kelompok-kelompok sipil yang menggunakan kekerasan. Dan juga ada faktor lainnya, yaitu diduga ada situasi SALING MEMERLUKAN antar unsur Negara dan orang-orang itu. Pola-pola itu sudah biasa juga terjadi sejak zaman Orba. Sejak dulu sering terjadi di mana aparat keamanan malah “memelihara preman”.

LI: Ada yang menyatakan bahwa ANNAS legal berdiri, dengam analogi bahwa di negara kita ini, bisa berdiri lembaga-lembaga dengan tujuan “melawan sesuatu”, semisal anti-radikalisme, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, dll. Bukankah ANNAS juga punya misi memberantas sesuatu?

DP: Wah, itu analogi yang kacau. Lembaga-lembaga yang bersifat memberantas atau melawan sesuatu itu adalah lembaga resmi negara, dan dibentuk dengan perangkat dasar hukum yang sangat jelas. KPK atau BNPT, misalnya. Itu kan lembaga resmi negara. Dan poin yang sangat pentingnya, lembaga-lembaga tersebut didirikan untuk menghadapi TINDAK PIDANA TERTENTU. Jadi, yang dilawannya adalah subjek hukum yang melakukan tindakan pidana, bukan faham atas ajaran atau keyakinan tertentu.

Nah pertanyaannya, apakah “menjadi orang Syiah” itu sebuah tindak pidana? Saya kira tidak.  Bahkan berdasarkan konstitusi, negara punya kewajiban melindungi kebebasan berkeyakinan warganya, bukan malah memberantasnya; atau membiarkan adanya pemberantasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

LI: Bagaimana pandangan Anda terhadap posisi hukum komunitas Syiah di Indonesia? Apakah mereka berhak melaksanakan kegiatan sesuai dengan keyakinan mereka?

DP: Tidak ada legislasi dan regulasi di Indonesia yang melarang setiap WNI dan WNA untuk melakukan kegiatan keagamaan tertentu. Bahkan, sekali lagi, amanat undang-undangnya adalah: negara wajib melindungi.

LI: Tahun 2015 lalu, walikota Bogor mengeluarkan surat larangan peringatan Asyura oleh kaum Syiah, dan yang menjadi dasarnya adalah fatwa MUI tentang sesatnya Syiah. Bagaimana pandangan Anda terkait masalah ini?

DP: Pertama, sepengetahuan saya, apa yang dikatakan “fatwa-Syiah-sesat” dari MUI itu masih berupa isu yang belum “firm”. Masih simpang siur. Kadang ada penyataan dari pejabat MUI yang menyatakan bahwa Syiah itu sesat. Tapi, lain waktu, pernyataan tersebut dibantah oleh pejabat MUI lainnya.  Kedua, seandainya pun ada fatwa tersebut, perlu diketahui bahwa secara hukum, Pemerintahan Daerah hanya tunduk pada Pemerintah Pusat dan hierarki perundang-undangan nasional yang sah. Sedangkan MUI bukan lembaga negara, apalagi atasannya Pemda.

LI: Tapi, bukankah Syiah secara hukum kenegaraan sudah divonis sebagai kelompok yang sesat? Bukankah telah ada putusan MA terkait kasus Tajul Muluk yang dinyatakan bersalah atas tuduhan penodaan agama yang dilakukannya di Sampang, Madura?

DP: MA memutuskan perkara atas diri terdakwa Tajul Muluk sebagai subyek hukum yang dikenai dakwaan dengan pasal tertentu, yaitu penistaan agama. Dalam putusan itu, MA tidak menyatakan bahwa ajaran tertentu (dalam hal ini Syiah) sebagai ajaran yang sesat. MA menyatakan bahwa Saudara Tajul Muluk dinyatakan terbukti menista agama, di antaranya dalam bentuk melaknat Sahabat Nabi, meyakini Al-Quran yang berbeda, mengajarkan syahadat berbeda, dan seterusnya.

LI: Apakah Saudara Tajul Muluk  memang melakukan hal-hal tersebut?

DP: Saya mengikuti kasus tersebut. Dalam pandangan saya, ini adalah salah satu pengadilan yang kontroversial. Dalam beberapa kesempatan, saya sampaikan sejumlah catatan terhadap jalannya persidangan. Tapi, sudahlah. Perlu waktu khusus untuk membahas masalah itu.

LI: Dalam investigasi yang telah kami lakukan, kami menemukan fakta bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu biasanya tak lebih dari fitnah. Orang-orang Syiah sebenarnya tidak mengutuk Sahabat, tidak menista Al-Quran, dan lain-lain. Bagaimana pendapat Anda?

DP: Saya tidak punya kapasitas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Saya hanya bicara dari sisi hukum. Fakta hukumnya, Saudara Tajul Muluk sudah divonis bersalah. Yang bersangkutan juga sudah menjalani hukumannya.

Baca: Persekusi di Solo: Halusinasi Agama Kaum Intoleran

LI: Bukankah produk hukum yang dikeluarkan MA bisa menjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus hukum serupa?

DP: Benar demikian. Tapi, perlu dicatat bahwa ini adalah pengadilan pidana, dan pengadilan pidana hanya mengurusi subjek hukum berupa orang atau lembaga yang didakwa melakukan tindak pidana. Prinsip ini bermakna bahwa jika ada subjek hukum lain, jika ada warga negara Indonesia lainnya, yang terbukti melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dituduhkan kepada Saudara Tajul Muluk, maka ia juga bisa diseret ke pengadilan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Syiah atau bukan. Seorang Sunni pun, seandainya melakukan tindakan-tindakan itu, ia juga bisa diseret ke pengadilan.

LI: Kembali kepada kegiatan Asyura orang Syiah, apakah menurut Anda aparat keamanan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dihubungkan dengan kasus-kasus intoleransi, khususnya yang menyasar kaum Syiah?

DP: Tadi sudah saya sampaikan bahwa aparat keamanan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam banyak sekali kasus-kasus intoleransi, termasuk yang menimpa orang-orang Syiah. Sepertinya, aparat keamanan cenderung menghindari konflik komunal sektarian. Jika ada ekses dari konflik tadi, dan eksesnya punya unsur pidana tertentu, mereka baru akan bertindak.

Aparat keamanan juga sepertinya menghindarkan diri dari stigma “membela Syiah”, dan ini terkait banyak hal, ada masalah budaya, masifnya kampanye dan tuduhan anti Syiah. Maka, menjadi tugas teman-teman Syiah untuk menyampaikan penjelasan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya baik-baik saja, dan bahwa berbagai tuduhan itu tak lebih dari fitnah. Saran saya, sering-seringlah melakukan klarifikasi. Sering-seringlah bersilaturahmi.

LI: Selain sering-sering menyampaikan klarifikasi dan silaturahmi, apakah ada saran lainnya kepada orang Syiah?

DP: Ya, ada dua saran lainnya. Pertama, teman-teman Syiah agar mempererat hubungannya dengan kelompok-kelompok minoritas yang lain. Teman-teman Syiah juga harus menunjukkan pembelaan serta dukungannya kepada kepada siapapun yang menjadi korban intoleransi. Jangan hanya minta bantuan di kala butuh. Berikanlah juga bantuan kepada pihak lain yang membutuhkan. Jangan hanya berjuang menegakkan HAM manakala menjadi korban, lalu berdiam diri saja manakala yang menjadi korbannya adalah orang lain.

Kedua, masyarakat Syiah Indonesia harus memerkuat basis legal-nya tersendiri. Gunakan hukum dan konstitusi untuk membela diri secara terbuka. Jangan mau terus-terusan menjadi korban. Lakukan perlawanan hukum.

LI: Pertanyaan terakhir, aksi kelompok-kelompok intoleran itu menguat seiring dengan menguatnya krisis di Suriah, dan menarknya, isu yang diusungnya adalah sama, yaitu anti-Syiah. Apakah Anda melihat ada hubungan antara kelompok intoleran anti Syiah di Indonesia dengan kelompok-kelompok teroris yang berperang di Suriah?

DP: Kalau kaitan langsung, itu perlu kajian khusus, dan sepertinya tidak mudah. Setahu saya, di Suriah banyak faksinya. Apakah yang ada di Indonesia punya keterkaitan kelembagaan dengan yang ada di Suriah? Bisa jadi. Yang jelas, adanya kesamaan isu yang diperjuangkan tidak berarti bahwa antar kelompok itu punya hubungan atau afiliasi kelembagaan.

LI: Dalam penangkapan sejumlah teroris, biasanya, termasuk di antara barang-barang yang disita aparat keamanan adalah buku-buku anti Syiah. Dalam satu aksi penangkapan terduga terorisme di Bandung pada tanggal 16 Oktober 2019 lalu, terduga teroris yang ditangkap itu diketahui merupakan anggota Jundullah ANNAS (sumber). Bagaimana Anda memaknai kasus seperti ini?

DP: Secara hukum, segala sesuatunya harus dibuktikan secara otentik untuk menyatakan bahwa memang ada hubungan kelembagaan antara ANNAS dan juga kelompok-kelompok anti Syiah lainnya dengan gerakan terorisme. Kalau dikatakan ada indikasi, ya silakan saja. Dan indikasi-indikasi seperti itu memang layak ditelusuri. Silakan Anda tanyakan saja masalah ini kepada para expertis dalam masalah-masalah terorisme dan  politik Timur Tengah. (os/liputanislam)

DISKUSI: