Wael Nawara

Wael Nawara

Reformasi dan Pancasila, Dua Hal Yang Dapat Kami Pelajari Dari Saudara Kami Bangsa Indonesia”

Indonesia dan Mesir memiliki pengalaman politik yang mirip. Pada tahun 1998, gerakan reformasi telah berhasil menggulingkan rezim despotis Suharto yang berkuasa selama 33 tahun. Tahun 2012, rakyat Mesir pun berhasil menggulingkan rezim diktator Husni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Pada tahun 2014 ini pun, kedua negara sama-sama menyelenggarakan pilpres yang ‘unik’ dalam sejarah masing-masing (Di Mesir, pilpres berlangsung setelah demonstrasi masif menggulingkan Mursi, di Indonesia pilpres berlangsung dengan ‘panas’ karena masifnya kampanye hitam). Untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses transisi di Mesir, kami mewawancarai analis politik asal Mesir, Wael Nawara.*  Wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dan versi asli dapat dibaca di bagian akhir.

Berikut ini terjemahannya- bagian pertama.

 Liputan Islam (LI): Mr. Nawara, apa komentar Anda tentang pilpres 2014 di Indonesia?

Wael Nawara (WN): Saya telah membaca tentang Mr. Joko Widodo dan sangat terkesan dengan gaya politik ‘blusukan’-nya. Saya pernah menulis secara mendalam tentang ‘demokrasi kerumunan rakyat’ (crowd democracy) sebagai trend yang tengah meningkat, di mana semakin banyak publik yang semakin sangat berdaya upaya untuk terlibat dalam pembentukan masyarakat. Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang mengikuti (follower-leader), selalu mendengar pikiran kolektif atau pemikiran rakyat yang saling bertautan (connected mind) untuk mengendalikan ‘kebijakan kerumunan rakyat’ (wisdom of the crowd)

Menurut KPU, Mr. Joko Widodo menjadi presiden terpilih Indonesia dengan suara 53.15%, sementara rivalnya, Mr.Prabowo Subianto meraih 46.85% dalam pilpres July 9. Dalam pemilu di Barat, angka bisa merupakan ‘mayoritas nyaman’ (comfortablemajority). Namun saya pikir Mr. Widodo kemungkinan harus meraih kubu lawannya dan berupaya untuk mempersatukan negara dan membangun konsensus dalam kebijakannya; terutama karena situasi yang kurang menguntungkan, yaitu adanya penolakan hasil pilpres oleh Mr. Subianto.

Saya berharap yang terbaik bagi Mr. Widodo dan bangsa Indonesia, dan berharap bahwa sebagai presiden baru, Mr. Widodo mampu mempersatukan bangsa, dan memimpin rakyat untuk mencapai semua cita-cita mereka.

LI: Dalam salah satu artikel Anda, Anda mengatakan bahwa kebanyakan orang Mesir menilai bahwa perbaikan negara bisa dilakukan jika ada presiden yang populer dan tegas. Dan Jenderal al Sisi telah terpilih sebagai presiden. Dalam sebuah masyarakat demokratis, militer tidak seharusnya jadi presiden. Dapatkah kita katakan bahwa bangsa Mesir belum siap dengan demokrasi?

WN: Ini adalah konsep yang salah. Banyak presiden Amerika berlatar belakang militer. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat (1953-1961), adalah jenderal bintang lima di Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia II dan menjabat sebagai Panglima Tertinggi Sekutu di Eropa. Dia memimpin invasi Afrika Utara dalam Operasi Torch di 1942-43 dan invasi Perancis dan Jerman pada 1944-1945 dari Front Barat. Pada tahun 1951, ia menjadi panglima tertinggi pertama NATO. Tidak diragukan lagi, catatan militernya adalah faktor yang membuat rakyat Amerika memilih dia. Demikian pula, banyak orang Mesir merasa bahwa Al Sisi adalah orang terbaik untuk memberi perlindungan di masa-masa sulit, dan [karena itu mereka] mendesaknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Akibatnya, Al Sisi pensiun dari militer, ikut serta dalam pemilu dan menang.

LI: Anda pernah menulis tentang ancaman teror terhadap Al Sisi. Ikhwanul Muslimin yang telah ditetapkan pemerintah Mesir sebagai organisasi teroris. Bagaimana komitmen Al Sisi sebenarnya terhadap teroris (termasuk juga Al Qaida atau ISIS)?

WN: Al Sisi telah membuat banyak pernyataan yang menunjukkan komitmennya untuk memerangi kelompok teroris yang beroperasi di dalam negeri, seperti Ansarbeit Al Maqdis dan Agnad Masr. Dia juga membuat komentar bahwa Mesir akan mendukung sekutu Arab seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk dalam memerangi kelompok teroris. Saya pikir [pernyataan] ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk Aliansi Pertahanan Arab (mirip dengan NATO misalnya), untuk mengubah ide-ide dan niat ke pengaturan keamanan yang konkrit dan efektif.

LI: Dalam salah satu tulisan Anda, Anda menyebut bahwa Ikhwanul Muslimin meraih banyak suara berkat mobilisasi masif selama pemilu. Dan setelah IM dinyatakan sebagai organisasi teroris dan ratusan pimpinannya ditangkap, struktur organisasi dan pendanaan kelompok ini menjadi lemah. Kelihatannya, IM sangat populer di Mesir, kami juga dengar mereka melakukan banyak aktivitas sosial di Mesir. Tapi mengapa semudah itu orang Mesir berbalik menentang IM ketika IM berkuasa?

WN: Popularitas Ikhwanul Muslimin sebenarnya terbatas. Meskipun memiliki sumber keuangan yang luas, mesin pemilu yang terampil dan berpengalaman, afiliasi internasional, kapasitas organisasi, struktur komando, kekuatan sindikat dan jaringan amal, mantan presiden Mohamed Morsi hanya mendapat sekitar 5,5 juta suara (25% suara, atau 12% dari total suara) dalam pilpres babak pertama 2012. Sebelum Revolusi 2011, Mesir hanya memiliki dua partai besar: Partai Nasional Demokrat (NDP), yang merupakan partai penguasa, dipimpin oleh Mubarak, dan Ikhwanul Muslimin (IM), yang bukan partai legal, namun diperbolehkan oleh rezim Mubarak untuk terlibat dalam politik, ekonomi, serikat pekerja, badan amal, dan sebagainya. Setelah 2011 Revolusi, NDP dibubarkan. Tinggallah IM sebagai satu-satunya entitas politik yang terorganisir. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) yang memegang kendali pemerintahan transisi, mengizinkan IM untuk membentuk partai politik yang sah, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP).

Saat pemilu, para pemilih Mesir memilih di antara pilihan [kandidat] yang tersedia. IM menampilkan diri sangat kuat dan banyak warga Mesir (termasuk SCAF) memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Sayangnya, Ikhwan menjadi menjadi ‘rakus’.Mereka mencoba memonopoli panggung politik meskipun mereka hanya memiliki dukungan terbatas, yang menyebabkan posisi mereka tidak stabil. Dalam demokrasi, jika partai politik memiliki mayoritas kecil (dalam kasus ini, Morsi sebenarnya hanya meraih 25%, suara dalam putaran pertama pemilihan presiden 2012), partai itu harus berusaha untuk memiliki aliansi atau koalisi, yang memerlukan kompromi dan pembagian kekuasaan. Ikhwan ingin mengendalikan semuanya sesuai dengan “Tamkeen” (Rencana Pemberdayaan) dan ini menyebabkan kekalahan mereka.

Bagi sebagian orang Mesir, Ikhwan dipandang ingin “membajak” negara mereka, mengubah identitas kulturalrakyat Mesir dengan memasukkan ke dalam dominasi global Ikhwanul Muslimin (Ostaziat El Alem). Bagi banyak orang Mesir, Ikhwan bukan seperti partai politik yang mengejar agenda Mesir tetapi lebih sebagai organisasi internasional yang ingin menjadikan Mesir sebagai pijakan strategis untuk memperluas kekuasaan, kekayaan, dan kekuasaan regional dan global.

Hingga Mei 2013, jajak pendapat yang dilakukan Gallupdan Baseera menunjukkan runtuhnya dukungan masyarakat kepada Morsi. Pada 30 Juni 2013 terjadi demonstrasi massa yang menuntut Mursi mundurdemonstrasi massa menuntut pengunduran diri Morsi dan pemilihan presiden dini.

Alih-alih belajar dari kesalahan mereka, Ikhwan melakukan kekerasan dan mendorong terjadinya perang saudara, seringkali dengan menggunakan sentimen sektarian, namun tidak dihiraukan rakyat Mesir. Ikhwan menduduki beberapa gedung di Kairo, Giza dan beberapa provinsi lainnya. Mereka dan sekutu mereka mengadopsi strategi bumi hangus, melancarkan rangkaian serangan terhadap polisi dan personil militer dan instalasi, fasilitas pemerintah, gereja dan warga sipil di Kairo, Giza, Assuit, Sinai dan daerah-daerah lain. Setelah berbulan-bulan melakukan konfrontasi, Ikhwan akhirnya ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebagai organisasi teroris.

(bersambung ke bagian kedua)

*Wael Nawara adalah penulis dan aktivis Mesir. Dia salah satu pendiri Partai Al Dostor Asosiasi Nasional untuk Perubahan dan Partai El Ghad. Pernah menjadi Presiden Aliansi Arab untuk Kebebasan dan Demokrasi, dan merupakan fellow di Institut Politik, Kennedy School of Government, Harvard University.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL