vltchekAndre Vltchek adalah seorang jurnalis yang selama dua dekade terakhir berupaya mengungkap nasib rakyat tertindas dan terjajah di seluruh dunia. Dia telah meliput puluhan zona perang dan konflik seperti di Bosnia, Ukraina, Peru, Sri Lanka, Timor Leste, dan Republik Demokratik Kongo. Ia tinggal selama bertahun-tahun di Amerika Latin dan Oceania. Salah satu buku yang ditulisnya berjudul Indonesia:Archipelago of Fear. Buku ini adalah kritik pedas terhadap kondisi Indonesia pasca-1965, yang dipercayainya sebagai percobaan pihak Barat tentang perilaku manusia, yang kemudian digandakan di banyak negara lain di dunia. Buku ini telah diterjemahkan oleh Rossie Indira dan diterbitkan dengan judul Indonesia:Untaian Ketakutan di Nusantara.

Berikut adalah kutipan wawancara Rossie Indira kepada Andre Vltchek (Mei 2014). Versi asli berbahasa Inggris dimuat di Counterpunch, sedangkan versi terjemahan selengkapnya dapat dibaca di rossie-indira.weebly.com.

Rossie Indira (RI): Apa pendapat Anda tentang situasi sekarang di Indonesia ? Bagaimana Anda membandingkan situasi sekarang dengan ketika Anda memproduksi dan menyutradarai film dokumenter Anda ‘Terlena – Breaking of a Nation’?

Andre Vltchek (AV): Situasi sekarang jauh lebih buruk dari 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu kita masih punya harapan. Pemimpin Muslim progresif Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih hidup, begitu pula Pramoedya Ananta Toer. Pak Wahid, mantan Presiden Indonesia, adalah seorang Sosialis di dalam hatinya. Dia digulingkan oleh suatu kudeta yudisial yang dilancarkan oleh para elit dan militer Indonesia, walaupun pada waktu itu banyak orang Indonesia percaya bahwa ia akan kembali berkuasa.

Di masa itu, masih ada beberapa kelompok aktivis yang masih murni dan belum ‘terjual’, yang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang baru. Orang-orang itu, setidaknya kebanyakan dari mereka, mempunyai obsesi menemukan cara baru untuk mengubah negeri mereka ini.

Sekarang, pemerintahan dengan kediktatoran atau kita sebut saja ‘rezim Indonesia’, sudah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatan mereka… Coba Anda lihat, pihak Barat mengatakan kepada bangsa Indonesia, tentu saja secara tidak langsung, bahwa negara ini bisa disebut negara ‘demokrasi’ kalau memiliki beberapa atau banyak partai politik, dan menyelenggarakan Pemilu dari waktu ke waktu. Tapi semua ini omong kosong belaka. Negara bisa disebut negara demokrasi ketika rakyatnya memberikan suara mereka dan suara mereka tersebut benar-benar dapat mengubah arah kemana bangsa mereka akan dibawa: seperti yang terjadi di Venezuela. ‘Kekuatan rakyat’ yang nyata… Adanya banyak partai politik dan memasukkan potongan-potongan kertas suara ke dalam kotak tidak memberikan jaminan apapun! Ada banyak partai di Indonesia tetapi semuanya pro-bisnis dan pro-elit, dan semua kandidat partai-partai itu, termasuk Jokowi, adalah mereka yang sudah terlebih dahulu dipilih dan disetujui oleh rezim. Jadi tidak peduli berapa banyak orang yang memberikan suara, tidak akan ada perubahan apapun.

Sebenarnya, memberikan suara di negara-negara seperti Indonesia termasuk tidak patriotik karena hanya memberika legitimasi saja kepada rezim yang ada, yang hanya melayani kepentingan politik dan ekonomi asing, serta para elit yang sepenuhnya sudah melacurkan diri.

Tidak dapat disangkal bahwa negara Indonesia kini adalah sebuah negara yang sudah hancur. Kehancurannya sudah mencapai tingkat negara-negara Afrika sub – Sahara (Saya bekerja di Afrika, jadi saya dapat dengan mudah membandingkannya). Memang ada pusat-pusat perbelanjaan dan hotel-hotel mewah di beberapa kotanya, tetapi selain itu bisa dikatakan sebuah mimpi yang benar-benar buruk, dengan tidak adanya layanan dasar atau layanan yang sama sekali tidak memadai.

Bahkan Rwanda punya jalan-jalan yang jauh lebih baik dari Indonesia. Bahkan Zimbabwe punya sekolah umum yang jauh lebih baik. Bahkan Kenya punya jaringan telepon selular dan internet yang lebih handal. Bahkan Botswana punya rumah sakit umum yang lebih baik.

Rezim sudah berbohong tentang berbagai hal, termasuk berapa jumlah penduduk negara ini, juga tentang jumlah penduduk miskin (yang kenyataannya sebagian besar dari jumlah penduduknya). Pendidikan hampir tidak ada yang layak. Yang disebut sebagai sistem pendidikan di sini hanya untuk mencuci otak, dan untuk mempertahankan status quo. Dan memang demikian yang terlihat: negara dengan jumlah penduduk lebih dari 300 juta (angka sebenarnya) tidak punya satupun ilmuwan atau pemikir besar, kontras dengan negara seperti Nigeria yang punya banyak ilmuwan dan pemikir besar.

Dan benar-benar tidak ada kelompok oposisi.

Tentu saja negara yang gagal seperti ini sepenuhnya didukung oleh akademisi dan media massa Barat, karena negara seperti ini mau melakukan apapun yang diperintahkan padanya: menjadi negara yang amat besar tapi otaknya sudah dicuci habis, yang sekarang menjarah dan mengekspor kekayaan alamnya, sementara rakyatnya tidak sadar bahwa saat ini rakyat di berbagai bagian dunia lain berjuang untuk benar-benar merdeka dari tirani Barat, dan berjuang untuk sosialisme.

RI : Anda juga menyebutkan sistem pendidikan. Sistem pendidikan apa yang cocok untuk diterapkan disini? Kami tahu bahwa demokrasi tidak akan tercapai jika rakyat kurang terdidik, dan untuk mendidik mereka, negara perlu menyediakan dana yang besar; tentu harus disediakan berapapun perlunya. Namun menurut Mahkamah Konstitusi, “partisipasi publik yang adil dalam pembiayaan pendidikan” tidak bertentangan dengan konstitusi. MK mengatakan bahwa untuk mencapai kualitas yang diinginkan, setiap warga negara juga harus bertanggung jawab untuk mendidik dirinya sendiri ke tingkat yang ingin dicapainya. Ini berarti bahwa walaupun negara memiliki tanggung jawab yang utama, tetapi warga negara tetap harus mengeluarkan dana juga. Bukankah ini adalah bagian dari neo-liberalisme?

AV: Benar. Tidak akan ada demokrasi di negara yang rakyatnya tidak berpendidikan dan tidak mengerti posisi mereka di masyarakat dan di dunia. Rakyat bisa ‘berkuasa’ hanya jika mereka bisa membuat ‘keputusan yang cerdas’. Demokrasi berarti ‘rakyat yang berkuasa’, tetapi apakah rakyat benar-benar berkuasa jika yang mereka bisa lakukan hanyalah menghitung berapa banyak uang yang mereka peroleh untuk memberikan suara mereka dalam pemilu, atau jika mereka memilih kandidat yang hanya akan mempertahankan status quo? Dan semua kandidat di Indonesia adalah mereka yang sudah dipilih dan disetujui oleh rezim, terutama mereka yang terlihat sedikit ‘berbeda’, seperti misalnya Jokowi.

Tentu saja setiap warga negara harus mencoba untuk mendidik dirinya sendiri, tetapi hanya setelah mereka mendapatkan dasar-dasar pengetahuan penting terlebih dahulu. Pendidikan formal harus selalu gratis; mulai dari TK sampai tingkat Doktoral. Pendidikan gratis di banyak negara Eropa, juga di beberapa negara Amerika Latin (termasuk Kuba, Meksiko dan Argentina). China mulai lagi dengan pendidikan gratis, sama seperti perawatan kesehatan universal. Di negara seperti Chile, sekarang ini rakyat berdemonstrasi di jalanan, berjuang agar rakyat mendapatkan pendidikan gratis, dan kelihatannya mereka berhasil!

Selain itu, budaya harus terus-menerus ada di barisan depan. Seperti halnya di Amerika Latin, budaya harus bisa mendidik rakyat: harus ada ribuan teater besar, bioskop yang memutar film seni, pemerintahnya memerikan jutaan buku gratis, banyak acara baca puisi bagi publik, banyak kuliah umum yang gratis, berbagai toko buku yang buka sampai pagi, pameran yang menggambarkan kebutuhan dan penderitaan masyarakat, serta konser musik yang musiknya melibatkan kondisi rakyat kebanyakan.

Cobalah lihat kota-kota di Indonesia: Jakarta, Surabaya, Medan… apakah ada kota-kota lain di dunia dengan jumlah penduduk sebesar kota-kota ini namun benar-benar kronis tanpa/kurang budaya, dan kurangnya lembaga-lembaga yang seharusnya membuat orang berpikir? Misalnya seperti teater, pusat arsip, perpustakaan besar yang lengkap, ruang konser, bioskop seni, toko buku progresif… Hampir tidak ada apapun di sini…

Bagaimana cara rakyat mendidik diri mereka sendiri di Indonesia? Apakah hal ini mungkin kalau mereka hanya mengkonsumsi segala sesuatu yang bersifat pop, menonton saluran televisi dengan program-program sampah, atau hanya berbaur dengan kaum ‘mayoritas yang buta huruf secara fungsional’ yang menyembunyikan kebodohan mereka di masyarakat yang berpikiran sama?

RI: Apakah menurut Anda harus ada revolusi di Indonesia agar rakyat bisa memperoleh perawatan medis gratis universal dan pendidikan gratis? Apakah harus melalui revolusi untuk bisa membangun masyarakat yang lebih baik?

AV: Untuk perawatan kesehatan, katanya pemerintah sudah punya semacam rencana, tetapi kelihatannya sih tidak akan berjalan dengan baik, karena system yang dianut pemerintah tidak cocok dengan rencana seperti itu. Rencana ini ada bukan karena adanya tekad untuk memberikan perawatan kesehatan gratis dan universal kepada warga Indonesia (setidaknya mirip dengan yang sudah ada di Thailand), tapi hanyalah semacam tambalan saja untuk kondisi sekarang yang amat mengerikan, atau penutup luka yang terbuka saja. Sekali lagi kita harus ingat bahwa kualitas perawatan kesehatan di Indonesia masih setara dengan Kenya atau Tanzania, bukan dengan Malaysia atau Thailand, dan bahwa sistem yang sekarang ini benar-benar korup secara finansial dan moral, dan [tanpa revolusi] tidak akan ada sesuatu yang bersifat ‘publik’, atau ‘gratis’.

Ya, rakyat harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan universal serta hak-hak dasar lainnya. Tentu saja mereka harus berjuang! Pendidikan yang gratis dan baik adalah hak mereka, tidak peduli apa kata para penasehat ‘ahli’ dari Amerika Serikat.

Negara ini sudah terlalu lama diatur oleh orang-orang yang telah menjual bangsa ini ke perusahaan dan pemerintah asing. Orang-orang ini tidak punya moral dan belas kasihan. Jika rakyat mencoba bernegosiasi dengan mereka, maka mereka hanya akan melakukan apa yang mereka telah lakukan selama beberapa dekade ini: menipu dan berbohong, mencoba mengulur waktu. Mereka tidak peduli tentang Indonesia dan rakyat Indonesia! Mereka ingin memberikan mobil Porsche dan diploma untuk anak-anak mereka, serta kondominium mewah di Australia, Amerika Serikat, Singapura dan Hong Kong.

Satu-satunya cara adalah untuk menyingkirkan mereka adalah dengan mengusir  mereka dari kekuasaan. Masyarakat Indonesia harus mengambil alih kekuasaan dan mendapatkan kembali kendali atas negara mereka sendiri. Dan hal ini tidak akan pernah diperoleh tanpa perjuangan.

Tapi hal ini mungkin untuk dilakukan, bahkan harus dilakukan! Atas nama mayoritas rakyat Indonesia yang hidup dalam penderitaan yang mengerikan! Atas nama bangsa yang telah kehilangan hampir segalanya. Ayo berjuang atas nama kehidupan ratusan juta pria, wanita dan anak-anak![]

—-

Buku ‘Indonesia: Untaian Ketakutan di Nusantara’ bisa dipesan melalui badak.merah.press@gmail.com atau di 0819-08293177

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL