Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sangat sarat isu SARA (Suku, Agama, Ras). Berbagai kampanye hitam dilemparkan kepada kubu lawan, termasuk dengan menggunakan tuduhan-tuduhan ‘sesat’ atau ‘kafir’. Pilpres 2014 juga terjadi seiring dengan memanasnya konflik di Irak, yaitu makin agresifnya gerakan teror kelompok ISIS/ISIL (Negara Islam Irak dan Syam) yang melakukan berbagai pembantaian, pemerkosaan, dan pengeboman terhadap rakyat sipil. Mereka menggunakan isu Sunni-Syiah dalam konflik ini (mengklaim diri sebagai pasukan Sunni yang sedang melawan rezim Al Maliki yang dianggap representasi Syiah). Padahal berbagai pemberitaan menyebutkan bahwa rakyat Irak, baik Sunni, Syiah, Kristen maupun Kurdi telah bersatu bahu-membahu untuk melawan teror ISIS (yang pasukannya direkrut dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia). Di Indonesia, deklarasi dukungan terhadap ISIS pun telah dilakukan oleh sebagian kelompok garis keras. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Apalagi kelompok-kelompok radikal tersebut sangat mudah menjatuhkan vonis sesat kepada saudara sebangsa dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama.

foto: LiputanIslam.com

Dr. M. Natsir Siok (foto:LiputanIslam.com)

Dalam rangka menjalin ukhuwah dan menjauhkan bangsa dari upaya adu domba dengan menggunakan isu-isu mazhab, Liputan Islam mewawancarai DR.H.Muhammad Natsir Siok, MA, (Ketua Komisi Ukhuwah Islamiah, MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan PR III UIN Makassar).

Liputan Islam (LI) : Apa saja parameter sesat atau tidaknya aliran atau mazhab menurut MUI?

DR. H. M. Natsir Siok (MNS) : Parameternya tentu saja landasan yaitu Alqur’an dan Hadits. Selama satu kelompok masih berpegang pada Alqur’an, Hadits, melaksanakana zakat, masih melaksanakan rukun iman, maka kita kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa mereka sesat.

Jika ada tuduhan atau kecurigaan, kita lakukan dialog dengan mereka, mengapa sampai ada pendapat-pendapat mereka yang tidak umum, lalu kemudian kita kaji. Katakanlah misalnya ada yang mengatakan sholat hanya 2x kali sehari maka kita bisa mengatakan bahwa itu sesat, atau menambah dan mengurangi 2 kalimat syahadat maka itu sudah tidak benar dan harus diluruskan.

Meluruskan inilah yang menjadi tugas ulama, meluruskan paham-paham yang dianggap keliru yang berkembang dalam masyarakat.

LI: Semestinya siapa yang berwewenang menangani aliran yang dianggap menyimpang?

MNS: Jika ada yang sesat, yang berwenang adalah ulama, dalam hal ini MUI, bukan yang lainnya. Kita undang mereka dialog dengan ulama. Biasanya, bentrok antar sesama umat Islam hanya karena kesalahpahaman atau memahami separuh-separuh. Misalnya tentang keberadaan Syiah yang dipahami separuh-separuh, seperti yang dikatakan Prof. Umar Shihab (Ketua MUI Pusat), bahwa memang ada sekte Syiah yang sesat, yaitu sekte yang menuhankan Imam Ali. Tetapi tidak semua sesat.

LI: Mengapa Syiah disebut ‘bukan Islam’ oleh sebagian ormas radikal Islam? Apakah mereka tidak paham atau karena masalah politik?

MNS: Jika kita berbicara mengenai paham-paham memang tidak bisa menghindari masalah politik. Misalnya dalam Islam munculnya berbagai paham itu dilatarbelakangi kepentingan politik dan itu tidak bisa dipisahkan, namun kita juga tidak bisa mencap bahwa kelompok radikal itu disebabkan karena persoalan politik saja. Harus dicari tahu dan ditelaah juga apa penyebabnya sampai kemudian melakukan pengkafiran.

Bagi saya selaku pengkaji persoalan-persoalan Islam, memang harus ditelusuri, mengapa mereka memahami seperti itu. Boleh jadi [mereka] tidak menelusuri juga paham-paham Syiah yang ada. Syiah juga ini kan macam-macam, jika mereka menjadikan Syiah yang ekstrim sebagai patokan jadi wajar saja. Namun kan ada juga Syiah yang tidak terlalu jauh berbeda dengan paham Sunni.

Dialog Ukhuwah - MUI Sulsel (foto:LiputanIslam.com)

Dialog Ukhuwah – MUI Sulsel (foto:LiputanIslam.com)

Makanya MUI bidang ukhuwah selalu membuka kesempatan untuk para pengurus organisasi Islam melakukan sharing, mencari pendekatan-pendekatan sehingga kita jangan menghabiskan waktu mempertentangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan. (baca: Dari Makassar: MUI Adalah Pelayan Umat)

LI: Lalu bagaimana dengan buku yang menyatakan bahwa Syiah sesat (Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia)? Buku itu disebut-sebut sebagai terbitan MUI, meski tidak ada tanda tangan Ketua MUI di buku itu.

MNS: Di MUI ada namanya kepemimpinan kolektif, artinya semua pengurus MUI dalam hal INI ketua-ketua bidangnya tidak boleh mengeluarkan fatwa atau ketetapan hukum yang tidak diketahui oleh pimpinan puncak atau ketua umum karena bisa meresahkan. Jadi apapun yang berhubungan dengan hukum atau fatwa terutama masalah syari’ah atau masalah kepentingan ummat itu harus diketahui atau ditanda tangani ketua umum.

LI: Berarti buku itu terbit tanpa sepengetahui Ketua Umum MUI?

MNS: Kalau buku itu kan saya juga belum mengetahui dan belum pernah membacanya namun katakanlah ada persoalan/hukum yang dikeluarkan oleh segelintir orang yang ada di MUI yang tidak diketahui oleh ketua umum, sekretaris umum, atau yang berwenang menyampaikan itu, maka perlu diteliti ulang. Jangan-jangan itu akan mengundang kontroversi, sementara itu [melakukan kontoversi] tidak boleh dilakukan oleh MUI. Tidak boleh, karena Majelis Ulama itu adalah pemersatu ummat.

LI: Lalu bagaimana dengan Ahmadiyah yang oleh MUI dikatakan atau ditetapkan sebagai aliran sesat?

MNS: Tugas utama MUI adalah meluruskan paham-paham Islam ketika ada penumpangan-penyimpangan dan kewajiban MUI mengajak kembali mengkaji prinsip-prinsip dasar Islam yang sesuai Alqur’an dan yang dipraktekkan Rasulullah. Namun katakanlah jika ada Ahmadiyah, tapi kan Ahmadiyah juga kan bermacam-macam juga. Ada yang menganggap ada Nabi setelah Rasulullah namun kan ada juga yang menganggap Rasulullah sebagai Nabi terakhir. Nah selama ia masih tetap menganggap Rasulullah sebagai Nabi terakhir maka kita tidak bisa mengatakan sesat. Jika ada sekte-sekte Ahmadiyah yang sesat itulah yang harus diluruskan atau minimal mendekatkan jarak, karena boleh jadi karena referensi, rujukan mereka yang menjadi penyebabnya.

Kita tidak bisa menghindari bahwa umumnya tiap ajaran itu memiliki sekte-sekte. Di Sunni-pun juga begitu, ada NU, ada Muhammadiyah, ada perbedaan. Tapi yang namanya perbedaan furu’iyah… oke silakan jalan. Tapi tidak boleh mempertentangkan hal-hal yang tidak prinsipil, misalnya persoalan qunut atau tidak.

LI: Bagaimana seharusnya sikap rakyat terhadap orang Ahmadiyah dan Syiah, apakah boleh diusir dan dibakar harta bendanya sebagaimana yang terjadi di Sampang?

MNS: Tentu saja MUI tidak membenarkan hal seperti itu, kita tidak boleh bermain hakim sendiri. MUI ini kan lahir dari perpenjangan pemerintah, yang dibentuk pada zaman Suharto sekitar awal tahun 70-an. Sehingga antara MUI dan pemerintah memang harus bersinergi, sebab apa yang ditetapkan dalam UUD 45, adalah sejalan dengan prinsip MUI. Makanya ketika ada kelompok-kelompok yang radikal lalu saling mencederai bahkan ada yang saling membunuh, itu sangat tidak dibenarkan oleh MUI.

LI: Bolehkah kami tahu, isu tentang Al Quran Syiah yang konon beda dengan Al Quran Sunni?

MNS: Tidak, Al Quran Syiah persis sama dengan Al Quran Sunni, tidak ada perbedaannya. Jadi kita pernah melakukan dialog dan mengundang seluruh ormas Islam di Makassar ini, bahkan difasilitasi oleh DPR. Nah dalam kegiatan itu kita dibagi-bagikan Al Quran mereka [Syiah]. Al Quran mereka persis sama, tidak ada perbedaan sama sekali.

LI: Lalu, bagaimana sikap kita seharusnya pada kelompok radikal yang berkembang di Indonesia yang gemar sekali mengafirkan kelompok lain, terutama Syiah atau aliran lainnya?

 

Dr. M. Natsir Siok (foto:LiputanIslam.com)

Dr. M. Natsir Siok (foto:LiputanIslam.com)

MNS: Kita harus mengajak mereka mengkaji paham-paham yang berkembang dalam Islam. Karena semakin dikaji, maka akan didapati keterbukaan dan toleran terhadap yang lainnya. Juga bisa menjadi khasanah kekayaan dalam Islam itu sendiri. Artinya kita harus memilah mana paham yang betul-betul bertentangan, mana yang tidak. Islam bagai sebuah pohon yang memiliki cabang dan juga ranting-ranting. Kesemuanya adaalah warna dan khasanah. Jika ada yang salah harus diluruskan.

LI: Apa pesan Bapak pada ummat Islam di Sulsel khususnya, dan Indonesia pada umumnya?

MNS:  Pesan saya adalah, mari kita meningkatkan pemahaman kita terhadap ummat Islam, tidak hanya sekedar memahami sholat, zakat dan seterusnya tapi kajilah Islam secara komprehensif.

Janganlah kita menghabiskan banyak waktu terhadap hal-hal yang tidak prinsipil dan terus menerus mempertentangkannya anatara kelompok satu dengan yang lainnya. Carilah titik-titik persamaan dengan cara berdialog, mencari referensi, dan melakukan penelitian, sehingga tidak menjadi umat yang latah-latahan. Sehingga habis waktu saling mengkafirkan, menyudutkan hanya khusus masalah-masalah itu saja padahal banyak sekali hal-hal yang perlu kita kaji dan selesaikan. Katakanlah memerangi kemiskinan, pendidikan, narkoba, korupsi, itu yang lebih penting diselesaikan, agar ummat Islam tidak hanya diperhitungkan kwantitasnya tapi juga kwalitasnya. Itu juga salah satu tujuan ulama. Persatuan adalah yang lebih penting.(ts/LiputanIslam.com)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL