edy-burmansyahMartapura Institute (MI) baru-baru ini merilis hasil risetnya terkait harga BBM, yang antara lain menyebut bahwa tanpa menaikkan harga bensin pun, pemerintah sebenarnya sudah ‘untung’ 95,95 triliun rupiah. Liputan Islam mewawancarai Edy Burmansyah, peneliti dari lembaga penelitian yang beralamat di  Jalan Martapura Dalam Jakarta Pusat ini. Berikut kutipan perbincangan kami.

Bagaimana hitungan MI soal subsidi ini?

Perhitungan subsidi dan harga keekonomian BBM ini, menggunakan formula yang ditetapkan dalam Pepres 71/2005 dan Keputusan Menteri Keuangan No.65/2012. Pada penerapan formula/rumus tersebut, tampak bahwa subsidi yang ditanggung tidak sebesar seperti yang tercantum dalam APBN 2015. Sebaliknya justeru terdapat selisih lebih yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan selisih lebih sebelum kenaikan harga mencapai Rp 95,95 triliun. Sementara setelah kenaikan Pertamina justeru mencatatkan keuntungan sebesar Rp 7,37 triilun dari penjualan premium, sedangkan subsidi solar masih tersisa 10,9 triliun sedang minyak tanah tetap 4,6 triliun (karena tidak terjadi kenaikan)

Angka selisih lebih tersebut, bukan sebuah angka kecil, bila angka tersebut ditambahkan dengan penghematan yang berhasilkan dilakukan pada pos-pos pengeluaran lain, misalnya biaya perjalanan dinas, biaya rapat-rapat kementerian dan lembaga, dan pos pengeluaran lain-lain lainnya. Jumlah tersebut kemungkinan cukup untuk membiayai sebagian program-program pemerintahan Jokowi-JK yang dijanjikan semasa kampanye dahulu.

Bila alasan kenaikan adalah karena ruang fiskal yang sempit, maka sesungguhnya alasan tersebut tidak cukup punya landasan yang kuat, sebab tanpa perlu melakukan penaikan harga ruang tersebut sesungguhnya masih terbuka lebar. Tanpa perlu mencabut atau mengurangi subsidi, pemerintah sesungguhnya dapat melakukan penghematan. Dalam kaitan itu, perlu kiranya pemerintah mengkaji ulang rencananya menaikan harga BBM. Ketimbang menaikkan harga BBM, sebaiknya pemerintah memperbaiki tata kelola sector minyak dari hulu hingga hilir. (baca: Kenaikan BBM Harus Dikaji Ulang)

Tapi kan subsidi energi pemerintah itu 344,7 T per tahun, artinya hampir 1 T perhari. Sementara, kalau pakai hitungan MI, penghematan yang terjadi tanpa kenaikan BBM ‘hanya’ 95, 95 T, tentu jauh dari angka 344,7 T itu.

Angka 344,7 T itu kan subsidi total energi, termasuk listrik. Subsidi BBM PSO (minyak solar, tanah, dan premium) hanya 194,6 T. Nah yang diotak-atik sama pemerintah adalah alokasi dana subsidi BBM PSO ini. Padahal kenaikan BBM PSO pada ekonomi rakyat sangat besar, inflasi meningkat, harga-harga naik.

Mengapa Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM sedemikian cepat (sebulan setelah dilantik)?

Menurut analisis MI, kemungkinan pertimbangan pemerintah memilih November karena harga mid Oil Platt’s Singapore (MOPS) yang dijadikan patokan dalam perhitungan subsidi trendnya sedang turun, dan diperkirakan tahun 2015 akan turun tajam. Jika kondisi itu terjadi, pemerintah tidak akan memiliki argumentasi yang cukup kuat untuk menaikan harga BBM ditahun depan. Karena itu, agar tidak merugi dan kehilangan momentum, maka pemerintah memaksakan harga BBM dinaikan pada bulan November ini.

Sementara dipilihnya bulan November, bukan Desember, karena jika lakukan pada bulan Desember, inflasi tidak akan dapat dikendalikan, dan melonjak tajam. Sebab pada bulan Desember terdapat dua momen besar yaitu Natal dan Tahun Baru. Resiko ekonomi di bulan Desember jauh lebih besar ketimbang di bulan November.

Dalam diskusi di media sosial, ada yang berkata, “Beli rokok 16.000 sanggup, tapi BBM naik 2000 saja protes!” Atau, “Subsidi BBM membuat minyak kita diselundupkan, yang menikmati justru orang asing.” Bagaimana tanggapan Bapak?

BBM adalah komoditi strategis, tentu saja berbeda perlakuannya dengan komoditi lain. Karena itu BBM tidak bisa diperbandingkan dengan komoditi lain, apalagi rokok. Minyak tidak bisa disubtitusi oleh komoditi lain. Logika membandingkan rokok dengan minyak adalah logika yang kacau. Masalah BBM bukan soal minyak semata tapi terkait dengan biaya/harga komoditi lain. Jika BBM naik pengaruhnya terhadap harga-harga sangat besar dan signifikan, berbeda dengan rokok. Kontribusi rokok terhadap inflasi sangat kecil, sementara minyak kontribusinya sangat besar. Kenaikan Rp2.000 menyumbang inflasi sekitar 2,6%.

Kalau soal penyelundupan, itu adalah persoalan pengawasan dan penegakan hukum, tidak terkait dengan harga.

Sebenarnya pemerintah itu berkewajiban memberi subsidi atau tidak?

Subsidi merupakan bentuk kehadiran negara dalam pengelolaan migas sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Pencabutan subsidi bertentangan dengan UUD. Hilangnya subsidi juga bertentangan dengan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No.22/2001 tentang Migas.

Kalau kita lihat putusan Judicial Review MK itu berbunyi: “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang dasar Republik Indonesia.”

Makna dari putusan tersebut adalah penentuan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi kepada mekanisme pasar dianggap dapat mengancam hak rakyat atas harga yang terjangkau (affordable price) untuk komoditi atau cabang produksi penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Sekarang yang terjadi, kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter membuat subsidinya hilang sama sekali. Karena, seperti yang dihitung oleh MI, tanpa menaikkan BBM pun, pemerintah sudah dapat uang 95,95T dari selisih lebih dana yang dianggarkan APBN. (dw/LiputanIslam.com)

Pembaca bisa meminta file lengkap hasil riset Martapura Institute terkait BBM dengan mengirim email kepada Edy Burmansyah (edy_bur@yahoo.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL