Bonnie Setiawan (dok pribadi)

Bonnie Setiawan (dok pribadi)

Seperti pilpres periode-periode lalu, isu ekonomi-politik menjadi perhatian publik. Tuduhan-tuduhan neolib atau klaim antineolib disematkan kepada para capres. Namun sebenarnya, apakah itu neoliberalisme? Apa dampaknya bagi Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Liputan Islam mewawancarai seorang ahli ekonomi politik, Bonnie Setiawan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) dan Senior Researcher pada Institute for Global Justice, serta telah menulis beberapa buku ekonomi politik, antara lain berjudul “WTO dan Perdagangan Abad ke-21”.

Liputan Islam (LI): Pak Bonnie, apa itu neoliberalisme?

Bonnie Setiawan (BS): Neoliberalisme itu sebuah paham liberalisme baru yang menempatkan mekanisme pasar bebas pada kedudukan utama dalam sebuah sistem ekonomi. Bahkan sebenarnya menempatkan sistem ekonomi hanya sebagai sebuah mekanisme pasar. Jadi sangat sempit. Akibatnya semua hal dalam kehidupan ekonomi hanya diukur berdasarkan mekanisme pasar semata, yang menempatkan aktor-aktor ekonomi privat dan pemburu keuntungan pribadi seperti pengusaha, pasar saham, bisnis kapitalis, serta resep pasar bebas seperti investasi asing, utang, pertumbuhan ekonomi sebagai penentu utama. Ini adalah sebuah sesat ekonomi dan sebenarnya merupakan cara dari bagaimana sistem kapitalisme menguasai kehidupan. Sementara yang tidak bersesuaian atau tidak sejalan akan disingkirkan karena dianggap menghambat efisiensi ekonomi. Ini seperti BUMN, UKM, serikat-serikat buruh, petani, masyarakat adat dan lain-lainnya, yang dianggap tidak sejalan dengan mekanisme pasar. Neolib adalah sistem keserakahan ekonomi (kapitalis) berbasis kepentingan individu yang paling baru (yaitu sejak 1980-an), dan karenanya sangat berbahaya.

LI: Apakah sistem ekonomi neolibcocok diterapkan di Indonesia?

BS: Bukan hanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, tetapi juga tidak cocok diterapkan di seluruh dunia. Ini karena neoliberal berasal dari premis-premis ekonomi yang salah karena berpijak pada keserakahan manusia. Sepanjang sejarah kapitalisme dan pasar bebas, maka dunia mengalami pemiskinan terus-menerus, kesenjangan semakin lebar, konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, kerusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam tanpa batas, penghancuran ekosistem, sesat berpikir, kesalahan strategi pembangunan, penghancuran kemanusiaan, militerisme dan fasisme, dan terutama penyaluran kekerasan dan keserakahan manusia.

LI: Lalu, sistem ekonomi bagaimana yang baik bagi dunia?

BS: Dalam pandangan saya, sistem ekonomi yang paling cocok bagi umat manusia tentulah sosialisme, sebagai pengganti kapitalisme. Ini sistem yang telah dicoba di banyak negara dan mengalami banyak kegagalan karena selalu disabotase oleh kapitalisme. Tetapi masa depan tidak bisa ditukar dengan hal lain selain sistem yang manusiawi, dan itu hanya ada pada sosialisme.

Sosialisme adalah nama lain dari sistem alternatif kemanusiaan yang meskipun berbeda-beda idenya, tetapi dasarnya satu, yaitu sistem yang memanusiakan manusia, sistem yang melawan keserakahan manusia, dan bagaimana membangun kebahagiaan untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir manusia. Untuk Indonesia, harus sesuai konteksnya di Indonesia, yang disebut sebagai sosialisme a la Indonesia (seperti ide Bung Karno). Dulu sosialisme Indonesia itu belum bisa diwujudkan, karena sudah disabotase dan dimatikan. Karenanya ide sosialisme Indonesia itu harus terus menerus diusahakan, karena itulah jawaban mendasar bagi Indonesia.

LI: Banyak yang bilang, saat ini ekonomi Indonesia berhaluan neolib, apa saja indikasinya? Apa efeknya bagi rakyat Indonesia hari ini?

rakyat miskin di pinggir kali

rakyat miskin di pinggir kali

BS: Indonesia ditekan dan dipaksakan untuk memeluk neolib oleh IMF dan Bank Dunia, dan dijalankan oleh ekonom-ekonom kaki tangannya. Sebenarnya sejak naiknya Orde Baru, liberalisme ekonomi sudah mulai berjalan. Masalahnya kapitalisme yang dijalankan di Indonesia juga harus menyesuaikan dirinya dengan otoriterisme Suharto ketika itu dan rezim ekonomi rente dari elit-elit orde baru (birokrat dan militer) yang korup. Akibatnya terjadi perkawinan antara kapitalisme dengan rente birokrat (kapitalis birokrat).

Apa hasilnya? Sebuah sistem paling korup, dengan presiden sebagai koruptor utamanya didukung para kroni konglomerat dan modal asing. Akibatnya semua kekayaan nasional disedot untuk elit-elit korup tersebut dan disisakan sedikit sekali untuk rakyat. Akibatnya lagi tidak ada produktivitas dan sistem produksi dan inovasi tidak berkembang, kemiskinan merajalela, dan dampaknya sampai sekarang terus terjadi. Negeri yang kaya sumberdaya alam, tapi rakyatnya miskin dan tidak produktif.

Bahkan era reformasi semakin memperkuat praktek-praktek neoliberal, karena Suharto sudah disingkirkan. Kapitalisme birokrat merajalela di hampir semua lini dan daerah, sehingga korupsi semakin menyebar dan parah. Bisa dikatakan saat ini Indonesia ada di ambang kehancuran karena kemiskinan yang meluas dan produktivitas yang rendah, sementara korupsi semakin merajalela. Ini sudah lampu merah.

LI: Bagaimanakah profil capres cawapres saat ini jika ditinjau dari perspektif ekonomi-politik?

BS: Saat ini rakyat merasakan tidak ada hasil apa-apa dari reformasi. Banyak orang gelisah dan khawatir, termasuk sebagian elitnya, karena sistem seperti ini akan mengarah kepada kehancuran negeri ini. Karenanya dua kandidat capres-cawapres sebenarnya mewakili arus ke arah perubahan ini atau suara aspirasi rakyat akan hausnya perubahan ke arah nasionalisme ekonomi dan keadilan ekonomi.

Dua capres sekarang ini (Jokowi dan Prabowo) secara retorik dan ide, sebenarnya kan sama visi-misinya, yaitu nasionalisme ekonomi, keadilan ekonomi, kedaulatan dan kemandirian nasional. Ini sebenarnya mencerminkan desakan yang luas dari rakyat untuk mengkoreksi kesalahan sistem neoliberal dan kapitalisme rente yang dipraktekkan selama ini. Jadi rakyat sebenarnya agak dibingungkan dengan dua capres yang gagasan-gagasannya sama.

Kini rakyat harus jeli melihat, mana kandidat yang palsu dengan yang tulen. Karena gagasan-gagasan yang hebat itu bisa jadi hanya jualan iklan kampanye, dan setelah pemilu nanti bisa saja dilupakan. Menurut saya, rakyat harus menilainya berdasarkan rekam jejak kandidat. Siapa yang benar-benar mempraktekkan ekonomi yang berpihak ke rakyat, dan siapa yang hanya omdo (omong-doang) dan tidak pernah mengerjakannya? Kan kelihatan dari situ.

Indonesia masih impor beras

Indonesia masih impor beras

LI: Usaha apa yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh rakyat dalam melawan arus neolib?

BS: Sebenarnya neolib itu bisa dilawan dari bawah dan dari lokal. Neolib berusaha membuat rakyat ikut dan tunduk dalam pusaran pasar bebas lewat supermarket dan mal-mal besar, konsumerisme, gaya hidup hedonis, ide-ide palsu tentang kebebasan individual (individualisme) dan dunia bebas, semua kepalsuan-kepalsuan yang dijajakan iklan-iklan dan media massa. Tetapi neolib tidak bisa lari dari kenyataan bahwa akan semakin banyak kemiskinan dan penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan.

Jadi rakyat sebenarnya bisa memilih untuk tidak bergabung dan tidak tunduk pada aturan-aturan pasar. Caranya dengan membangun sistem kehidupan yang berorientasi kerakyatan, berorientasi kekuatan lokal, demokrasi kerakyatan, dan sistem ekonomi yang gotong-royong (tidak berdasarkan kapitalisme) mulai dari tingkatan dasar sekali. Kalau fondasi dasar masyarakatnya masih kuat dengan kebersamaan, gotong-royong, pasar rakyat, dan sebagainya, maka itu sudah sebuah upaya efektif melawan kapitalisasi dan neolib. Kapitalisme harus dipotong dulu kaki-kakinya, sehingga tidak bisa berjalan. Itu hanya bisa lewat penguatan di basis-basis ekonomi rakyat.

Setelahnya, tangan-tangan kapitalisme juga harus diikat lewat BUMN-BUMN yang semakin kuat, pemerintahan daerah yang berpihak pada ekonomi rakyat di setiap lokal-lokal, penguasaan sumberdaya alam oleh BUMN/BUMD dan ekonomi rakyat lokal. Dan itu memerlukan demokratisasi dengan mengganti birokrat-birokrat rente (korup) dengan orang-orang bersih dan kerakyatan.

Jadi ini adalah upaya-upaya yang bisa efektif melawan neolib dan pemburu rente. Bila kemudian pemerintahan nasional bisa dikuasai oleh figur yang kerakyatan, maka itu juga adalah langkah besar untuk menahan neolib dan menggantikannya dengan sebuah sistem ekonomi yang alternatif, yang bisa sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat banyak. (dw/LiputanIslam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL