Oleh: Agus Riewanto

anti terorKasus teror di Jl MH Thamrin Jakarta beberapa waktu lalu seharusnya menyadarkan publik untuk merajut aneka upaya untuk melawan sekaligus mencegah tindakan teror yang sangat membahayakan perikemanusiaan.

Salah satu pangkal masalah sulitnya melawan sekaligus mencegah terorisme ialah tak cukup tersedianya perangkat undang-undang (UU) yang komprehensif untuk payung hukum bagi aparat negara (polisi, BNPT, TNI, BIN, dan kejaksaan) untuk mendeteksi dini potensi tindakan teror sebagai upaya pencegahan.

Sesungguhnya pasca-Bom Bali 2002, Indonesia telah membuat UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Namun, UU itu telah usang dan tak cukup mampu secara ampuh untuk menekan berkembangnya terorisme karena terdapat sejumlah kelemahan.

Itulah sebabnya UU itu perlu direvisi dalam waktu yang relatif singkat agar lebih adaptif terhadap problem kekinian untuk dapat digunakan sebagai payung hukum melawan sekaligus mencegah berkembangnya terorisme.

Menurut Louise Richardson (2006), dalam What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat, strategi kontraterorisme yang efektif tidak hanya terbatas pada pemberantasan teroris, tetapi juga pencegahan tindak terorisme, salah satunya melalui pembuatan UU Antiterorisme.

Terdapat beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pilihan hukum (legal policy), yang akan digunakan di masa depan untuk pencegahan dan melawan tindakan teror yang perlu diakomodasi ke dalam revisi terhadap UU No 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme ini.

Teroris sebagai makar

Pertama, salah satu kelemahan UU itu ialah tiadanya pemidanaan terhadap perbuatan makar, atau aktivitas sosial-politik individu atau organisasi masyarakat yang mendukung tindak pidana terorisme.

Misalnya saja, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat, sepanjang 2014-2015, sebanyak 149 orang Indonesia sudah kembali dari Suriah, markas besar Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/IS).

Bahkan beberapa waktu yang lalu PBNU telah menyatakan terdapat 800 WNI yang tergabung dengan IS di Suriah (Media Indonesia, 18/1).

Namun, pemerintah tak mampu berbuat apa-apa terkait dengan banyaknya jumlah WNI yang tergabung dengan IS dan terhadap lalu lintas WNI yang berpotensi mendukung IS itu karena tak memiliki payung hukum untuk melakukan tindakan pencegahan apalagi WNI tersebut telah berada luar negeri (Suriah).

Setiap individu yang mendukung dan bergabung dengan IS seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar.

Sejauh ini pengertian makar masih sangat restriktif (sempit) hanya merujuk pada Pasal 139a-193c KUHP, di saat makar hanya diartikan sebatas pada kegiatan mendirikan negara dalam negara.

Kendati IS belum dapat dikategorikan sebagai negara, IS memiliki cita-cita menjadi sebuah imperium setara negara.

Karena itu, tindakan individu dan ormas yang menyokong IS dapat dikategorikan sebagai kejahatan makar secara ekstensif (luas) yang sanksi pidananya maksimal, yaitu pidana mati sebagai upaya menciptakan efek jera (ultimatum remidium).

Hasutan kebencian

Kedua, kelemahan mendasar dari UU Terorisme itu ialah tak mampu menjerat individu, ormas, atau kelompok kepentingan berbasis ideologi tertentu yang berpotensi melakukan perbuatan penyebaran kebencian dan permusuhan (hate of speech), bahkan potensi menghasut kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan permusuhan karena perbedaan ideologi, etnik, agama, dan ras tertentu, melalui media sosial, video, pamflet, ceramah umum, pidato, bahkan aneka bentuk publikasi dalam bentuk buku, jurnal, atau newsletter.

Sudah waktunya pula aparat negara menjerat tindakan penyebaran kebencian dan permusuhan itu sebagai manifestasi potensi teror kendati harus mengharmonisasikan dengan merevisi UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat.

Begitu pula perlu merevisi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan payung hukum bagi perlindungan akses untuk berpendapat melalui media sosial dan elektronik.

Ketiga, terkait dengan teknis penyidikan terhadap kasus kejahatan teror, kelemahan mendasar UU Terorisme itu ialah terlalu singkatnya proses pemeriksaan yang hanya tujuh hari, perlu diperpanjang menjadi 30 hari agar proses penyidikan dan pembuktian oleh polisi dapat dilakukan secara cermat.

Pendeknya waktu itu telah mempersulit aparat kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti permulaan, mengonfirmasi, dan mencocokkan data keterlibatan para terduga dengan keterangan yang berasal dari luar negeri.

Lebih dari itu, UU Terorisme perlu direvisi untuk dapat memperluas cara memperoleh alat bukti permulaan tindakan teror.

Misalnya, data yang berasal dari laporan intelijen terkait dengan masalah keamanan nasional dari berbagi berbagai intelijen, seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Polri, TNI, dan BIN agar dapat digunakan menjadi bukti dalam persidangan perkara terorisme kendati harus dilakukan uji kebenaran sebelum dijadikan sebagai alat bukti.

Keempat, kelemahan lain dari UU Terorisme yang memerlukan revisi ialah ketiadaannya mekanisme dan prosedur yang cukup jelas tentang upaya deradikalisasi teroris yang telah tertangkap atau individu yang terduga berpikir dan bertindak radikal.

UU Terorisme baru perlu mengatur mekanisme penilaian untuk terpidana terorisme serta penindakan bagi terpidana yang telah berlaku kooperatif dan yang masih radikal.

Hal itu penting dalam rangka koordinasi melakukan supervisi antarlembaga terkait dengan program deradikalisasi tersebut, seperti BNPT, Polri, Kemenag, Kemensos, dan Kemendikbud yang selama ini terkesan tak saling sinkron dalam merencanakan dan melaksanakan program deradikalisasi.

Memperkuat Intelijen

Kelima, kelemahan yang tak dapat dimungkiri dari UU Terorisme itu sehingga perlu dilakukan revisi ialah terkait dengan masih belum optimalnya penguatan kapasitas dan kewenangan lembaga-lembaga intelijen yang berada di sejumlah kementerian, seperti di Kemendagri, TNI, BIN, Polri, dan kejaksaan untuk memiliki otoritas kuat dalam koordinasi, supervisi, dan saling menyokong data untuk pencegahan tindakan teror di Tanah Air.

Ada kesan masing-masing bekerja dengan cara sendiri-sendiri dan dengan parameter sendiri-sendiri.

UU Terorisme yang baru harus memberi kewenangan luas bagi aparat intelijen walaupun bukan berarti penindakan berada di tangan intelijen.

Penindakan terorisme tetap berada pada ranah aparat hukum, yakni kepolisian, tetapi intelijen negara perlu diperkuat dengan kapasitas besar, misalnya dapat memantau percakapan pribadi melalui media sosial terhadap para terduga teror.

Bahkan harus dapat mengakses dengan mudah aneka kegiatan dan mengontrol lalu lintas transfer dana-dana uang haram yang diduga akan digunakan untuk merancang tindakan teror.

Badan intelijen perlu bekerja sama dengan PPATK dalam pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Badan intelijen perlu pula diberi otoritas untuk dapat melakukan pencegahan dalam mengatur lalu lintas perdagangan ilegal senjata api dan juga kontrol ketat terhadap beredarnya secara bebas aneka bahan peledak yang dapat digunakan untuk merakit bom.

Urgensi merevisi UU Terorisme sangat mendesak.

Namun, revisi UU itu perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan perlindungan HAM yang merupakan ornamen penting yang harus pula dilindungi negara.

Karena itu, tarikan antara perlindungan negara terhadap rakyat dari korban terorisme berhadapan dengan perlindungan HAM universal dalam penindakan dan pencegahan terorisme selalu menjadi wacana yang cukup sulit.

Jalan tengah harus diambil pemerintah dalam merevisi UU Terorisme itu dengan tetap memberikan akses yang terbuka dan aspiratif kepada semua kalangan agar dapat menyumbangkan gagasan dan ide-ide besar terhadap revisi terhadap UU Terorisme itu.

Ini dimaksudkan agar melawan terorisme tidak berarti melanggar HAM.

*Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS Surakarta. Artikel ini disalin dari metrotvnews.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL