Foto: Kompas

Foto: Kompas

Jakarta, LiputanIslam.com – Kendati sidang hasil sengketa Pilpres belum diputuskan, Tim Transisi Jokowi-JK telah menggelar rapat soal pertahanan, kemarin, Jumat, 15 Agustus 2014. Salah satu hal yang dibahas adalah soal pembelian pesawat tanpa awak atau drone.

Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, yang memimpin pembahasan pertahanan tersebut menyebutkan bahwa sesuai visi-misi Jokowi-JK, Indonesia membutuhkan drone tidak hanya untuk pertahanan.

“Juga bisa mendeteksi illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal), bisa mendeteksi hot spot (titik api) kalau terjadi kebakaran, ilegal logging (pembalakan liar),” katanya, seperti dilansir Kompas.

Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan karena fungsinya tidak hanya sekedar pertahanan, maka pengendalinnya pun tidak harus dari pihak TNI Angkatan Udara (AU).

Soal siapa yang akan diberi tanggung jawab atas drone tersebut, tim masih membahasnya.

“Kalau administrasi dan pembinaan di TNI AU bisa, tapi penggunaannya bisa macam-macam instansi. Komando dan pengendalian masih kita diskusikan tadi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto menambahkan bahwa dari kajian tim Transisi Indonesia setidaknya butuh 28 unit drone, yang beroperasi 24 jam penuh. Harga satu unitnya menurut Andi bisa berkisar antara 7-10 juta USD.

“Jika diubah jadi combat drone (red: drone tempur), angkanya bisa naik,” ujarnya.

Saat ditanya apakah anggaran yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono  dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sinergi dengan visi Jokowi – JK, Andi mengaku belum bisa menilai. Saat ini, Tim Transisi masih harus mengkaji lebih detail anggaran yang disusun SBY.

Lantas, Satelit untuk Drone-nya Bagaimana?

Sejak wacana drone ini bergulir, berbagai pertanyaan pun menyeruak. Selain anggaran untuk pembelian drone yang besar, juga dipertanyakan satelit yang digunakan. Apakah akan menumpang pada satelit dari negeri tetangga?

Diam-diam,  BRI sudah membeli satelit baru dan membeli ulang lintasan satelit ex-Indosat yang dulu dijual. Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, beberapa bulan yang lalu. Bagaimana kisah lengkap pembelian satelit yang diberi nama BRI-Sat ini? Berikut ini kronologis selengkapnya, yang dikutip dari Jpnn, 5 Mei 2014.

Dari Tual terbang ke Bali. Dulu jual sekarang beli. Itulah pantun yang tiba-tiba diucapkan seorang tokoh saat berada di dalam lift kantor pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Hari itu Direktur Utama BRI Sofyan Basyir menandatangani kontrak pembelian satelit dari perusahaan Amerika Serikat (AS) Space System/Loral, LLC. Satelit tersebut akan diluncurkan perusahaan Prancis Arianespace.

Presiden SBY hadir di acara itu meski tidak memberikan pidato sambutan. Saya dan Menkominfo Tifatul Sembiring mendampingi beliau. Banyak pertanyaan wartawan setelah itu. Perlukah BRI beli satelit sendiri? Mengapa dilakukan sekarang ketika mau Pilpres?

Saya sudah biasa menerima pertanyaan yang menyelidik seperti itu. Jadi, jawabannya pun sudah di luar kepala.

Yang paling tahu perlu beli satelit sendiri atau tidak tentu manajemen BRI sendiri. “Kalau Indonesia itu seperti Tiongkok atau India, memang tidak perlu,” jawab Sofyan Basyir. Dua negara tersebut berupa daratan (mainland). Komunikasinya bisa lewat kabel.

Tapi, Indonesia ini berpulau-pulau, jarak dari barat sampai ke timurnya 5.200 km. Jaringan BRI menyebar ke seluruh pelosok dan ke seluruh pulau. “Kalau BRI sudah puas seperti ini, juga tidak perlu satelit,” tambahnya.

Meski sudah menjadi bank yang sangat besar, BRI harus terus berkembang. Besar untuk ukuran Indonesia belum besar untuk ukuran dunia. BRI sudah menjadi micro banking terbesar di dunia. Sistemnya harus benar-benar kuat. Sistem teknologi informasinya harus benar-benar modern.

Masih ada lagi. “Kalau harga satelit itu mahal, juga tidak perlu,” kata Sofyan. Bagi BRI, dengan laba tahun lalu Rp 21,5 triliun, pengadaan satelit ini berada dalam jangkauan kemampuannya. Apalagi, pengeluaran rutin untuk komunikasinya sudah mencapai Rp 500 miliar setahun.

“Kalau punya satelit sendiri, pengeluaran itu bisa turun menjadi kurang dari Rp 250 miliar setahun. Ada penghematan Rp 250 miliar setahun,” ujar Sofyan.

Saya memang menyetujui langkah besar BRI ini. Dengan demikian, BRI bisa memberikan pelayanan lebih baik. Bahkan bisa leluasa membuka jaringan di pulau sejauh apa pun dan seterpencil apa pun. Pulau-pulau yang jauh itu tidak lagi jauh secara sistem. Semuanya bisa dikontrol secara tersentral dan real time.

Tapi, mengapa dilakukan sekarang, ketika dekat Pilpres? Pertanyaan ini sama sekali tidak relevan. Sebuah korporasi harus tetap bergerak di saat apa pun. Sebelum Pilpres atau sesudah Pilpres. Korporasi bukan institusi politik dengan siklus politiknya.

Bila kita melakukan sesuatu di hari Senin, akan ditanya mengapa tidak Selasa. Dilakukan Selasa pun, pasti akan ditanya mengapa tidak Rabu! Tidak akan ada habis-habisnya.

Saya ingin terus mendorong BRI maju. Mumpung momentumnya tepat. Kadang momentum muncul hanya sekali. Kalau tidak dimanfaatkan bisa lewat begitu saja.  Apalagi, pembelian satelit oleh BRI ini mengandung unsur patriotisme dan kebanggaan nasional yang tinggi. Ini bukan pidato tentang patriotisme. Ini langkah nyata.

Kavling orbit satelit ini dulunya milik Indonesia. Jelasnya milik Indosat. Namun, ketika Indosat dijual pada 2002, satelit tersebut ikut terjual. Kavling satelit itulah yang kini “direbut” kembali oleh BRI.

Tidak gampang. Sulit. Sangat sulit. Saya bersyukur usaha yang ruwet itu akhirnya berhasil.

BRI (dan kita semua) sangat berterima kasih kepada Menkominfo Tifatul Sembiring. Beliaulah yang berada di depan untuk berjuang mendapatkan kembali kavling satelit itu. Tentu juga mendapat dukungan penuh Bapak Presiden SBY. Perjuangan satelit ini tidak kalah heroiknya dibanding perjuangan mendapatkan Inalum tahun lalu.

Seandainya perjuangan “merebut” kembali kavling satelit ini tidak sulit, tidak perlu memakan waktu. Pembelian satelit itu pun sudah bisa dilakukan tahun lalu. Bukan menjelang pilpres begini.

Satelit itu nanti diberi nama BRIsat. Akan diluncurkan dari pulau kecil Guyana di pesisir Karibia, Amerika Selatan. Satelitnya sendiri dibuat di AS. Lalu diangkut ke Prancis. Dari Prancis dinaikkan kapal feri ke Guyana, memakan waktu lebih satu bulan. Bergantung cuaca dan gelombang laut.

Setelah diluncurkan dari Guyana, hanya dalam waktu 29 menit BRIsat sudah berada di ketinggian 35.000 km. Dari luar angkasa sana BRIsat bisa meng-cover wilayah seluruh Indonesia, Asia Tenggara, sampai Australia Barat.

Lokasi BRIsat adalah orbit terbaik. Orbit ini mestinya hanya bisa diisi 360 satelit. Karena mereka harus dideretkan di tiap derajat dari 360 derajat keliling bumi. Orbit ini jadi rebutan semua negara.

Saking banyaknya negara yang mengincarnya, sampai-sampai kompromi harus dilakukan. Lokasi yang mestinya diisi 360 satelit itu kini sudah diisi lebih dari 900 satelit! Alangkah padatnya. Alangkah berjejalnya. Betapa penuhnya orbit itu. Satelit dari seluruh dunia. Itulah sebabnya apa yang dilakukan BRI ini sungguh heroik! Terlambat sedikit, lokasi tersebut bisa jatuh ke negara lain.

Dengan langkah ini pula BRI bisa menarik pulang ahli-ahli satelit kita yang selama ini bekerja di luar negeri. Anak-anak bangsa itu dulunya disekolahkan Pak Habibie ke luar negeri. Lalu tidak pulang karena kondisi ekonomi kita yang terpuruk.

Salah satu di antara mereka adalah Dr Ir Meiditomo Sutyarjoko MSEE. Dia benar-benar ahli satelit yang dipercaya dunia maju. Suatu hari, dua tahun lalu, Meiditomo liburan ke Jakarta. Dia memperkenalkan diri kepada saya. Meiditomo mengatakan, suatu saat nanti Indonesia harus bisa meluncurkan satelitnya sendiri. Dia merasa mampu.

Meiditomo (adik kandung ahli nuklir kita Yudiutomo Imardjoko, Dirut PT Batantek) juga sudah melakukan studi tentang pantai mana di Indonesia ini yang terbaik untuk tempat peluncuran satelit. Lokasi itu, kata Meiditomo, “terbaik di dunia”.

Dia lantas menyebutkan nama lokasi yang ternyata sudah pernah saya kunjungi. “Lurus langsung menuju orbit,” katanya. Kita punya lokasi peluncuran satelit yang posisinya terbaik di dunia!

Kini ada satu tim ahli satelit bangsa sendiri yang pulang ke Indonesia. Mereka menjadi pegawai BRI. BRIsat memang akan dikelola BRI sendiri. Bukan dikelola, misalnya, anak perusahaan.

“Kami ingin satelit ini tidak pernah dijual,” tegas Sofyan. “Kalau dimiliki anak perusahaan, bisa-bisa nanti ujung-ujungnya dijual,” tambahnya.

Saya dukung sepenuh-penuhnya.(*)

Dahlan Iskan

Menteri  BUMN

(ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL