hendroJakarta, LiputanIslam.com — Penunjukkan Hendropriyono sebaga penasehat Tim Transisi oleh Jokowi kembali menuai kecaman. Kali ini, datangnya dari istri dari almarhum Munir, Suciwati. Ia mengecam keputusan ini karena menurutnya, Jokowi tidak menepati janji akan menghukum pelanggar HAM. (Baca: Jokowi Janji Widji Tukul Akan Ditemukan, Hidup atau Mati)

Padahal, lanjut dia, Jokowi dipilih musisi, aktivis dan masyarakat umumnya, salah satunya karena visi-misi yang mendukung penegakan HAM dan berjanji membawa pelanggar HAM ke pengadilan.

“Tetapi ketika dia angkat Hendropriyono menunjukkan niat tidak baik. Makanya kita harus dorong dan ingatkan Jokowi, kalau mau memimpin negara ini di ruang berbeda seperti presiden terdahulu. Kalau tidak akan mendukung apa yang dilakukan dalam ruang demokrasi, kita juga akan sorot kerja dia apalagi soal pelanggaran HAM,” katanya seperti dilansir Okezone, Selasa, 12 Agustus 2014. (Baca: Putri Widji Tukul Kritik Jokowi Karena Pilih Hendropriyono)

Suci menambahkan, keputusan Jokowi menunjuk Hendro juga bisa membuat masyarakat dunia internasional kecewa. Jokowi, lanjut dia, semestinya melihat rekam jejak terlebih dahulu sebelum menunjuk seseorang duduk di jabatan tertentu.

Jika keputusan yang diambil salah, publik akan menilai Jokowi bukanlah pemimpin yang cerdas. Jika memang Jokowi melihat Hendro sebagai bagian tim sukses yang membawanya memenangkan Pilpres, Suci menegaskan bahwa negeri ini bukan soal balas jasa.

“Ini soal apakah dia sebagai pemimpin bermartabat atau seorang pembohong,” ujarnya.

Suci mengaku tak segan-segan mengkritisi Jokowi jika  menggandeng para pelanggar HAM dan mengabaikan janjinya untuk menegakkan HAM. Dia mengatakan, siapa pun orang nomor 1 di negeri ini harus didesak menuntaskan kasus HAM.

Tim Transisi merupakan wadah Jokowi-JK untuk mematangkan visi-misi serta merumuskan pemerintahannya lima tahun mendatang. Sementara Hendro, yang ditunjuk sebagai penasihat, diduga terlibat dalam kasus tewasnya Munir.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai keberadaan Hendropriyono yang diangkat Jokowi sebagai penasihat Tim Transisi mencederai komitmen terhadap penegakan HAM di Indonesia.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan Hendropriyono pada jabatan itu sangat tidak tepat. Jabatan itu jabatan publik sehingga yang memangku harusnya orang yang kredibel,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar. (ba)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL