Foto: Kompas

Foto: KompasKubu 

Jakarta, LiputanIslam.com –  Yakin bahwa kubu Jokowi JK melakukan kecurangan dalam Pilpres 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Permintaan itu disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi dalam sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2014.

“Pasangan ini (Prabowo-Hatta) meminta MK memutus dengan amar memerintahkan termohon (KPU) untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dua,” kata kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, dalam persidangan tersebut.

Dari laporan Kompas, dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Hatta menyampaikan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, suara Jokowi-JK dianggap diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Selanjutnya, dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan Kamis (7/8/2014) siang, tim hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Kuasa hukum Prabowo-Hatta juga menduga KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres, di antaranya UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20, serta Peraturan KPU Nomor 21/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Setelah itu, Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Lantas, bagaimana tanggapan kubu Jokowi-JK?

Kuasa hukum pasangan Jokowi-JK, Alexander Lay, menilai permohonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada MK  tidak relevan. Mengapa?

“Permohonan diskualifikasi seharusnya enggak disampaikan, karena hal itu bisa diminta kalau ada cacat persyaratan administratif,” kata Alex, seperti dilansir Kompas, 8 Agustus 2014.

Alex menegaskan, jika pasangan Jokowi-JK didiskualifikasi, maka itu akan berpengaruh banyak pada tahapan Pilpres 2014. Pasalnya, KPU harus menggelar pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara untuk mengganti Jokowi-JK yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli 2014.

“Dan berarti nanti calonnya hanya ada satu pasang, Prabowo-Hatta, karena Jokowi-JK didiskualifikasi. Terus gimana? Saya rasa permohonannya Prabowo keliru,” ujarnya. (ba)


DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL