berasJakarta, LiputanIslam.com—Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, 65% kebutuhan pangan kita harus dipenuhi melalui impor. Akibatnya, harga bahan pangan di dalam negeri sangat fluktuatif, bergantung harga pasar internasional. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi tidak berkedaulatan pangan alias sangat bergantung kepada asing.

Lalu, bagaimana visi-misi Jokowi-JK terkait kedaulatan pangan ini?

Dalam visi-misi Jokowi-JK yang diunduh dari website resmi KPU, tercantum poin berikut ini:

“Kami akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah, 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, pendirian Bank Petani dan UMKM, gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi. Kami akan melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain seperti industri, perumahan, pertambangan.”

Sementara dalam visi-misi Prabowo tercantum sekitar 6 poin yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, antara lain mencetak dua juta hektar lahan baru, mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi melalui penambahan dana riset, mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, dll.

Dalam visi-misi kedua Capres ini tidak disinggung mengenai keterikatan Indonesia pada WTO. Padahal, justru karena Indonesia terikat pada WTO-lah Indonesia tidak berdaulat pangan. Pasalnya, dalam WTO ditetapkan aturan-aturan pertanian yang merugikan negara berkembang, misalnya negara diwajibkan menurunkan tarif dasar impor pertanian, membatasinya subsidi dan proteksi pemerintah terhadap sektor pertanian dalam negeri, serta mewajibkan pembatasan, dan bahkan penghapusan, subsidi ekspor produk pertanian.

Melalui aturan ini, yang diuntungkan adalah negara-negara yang industri pertaniannya sudah sangat kuat. Mereka akan membanjiri pasar karena mampu menjual produk mereka dengan harga murah di negara-negara berkembang.  Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti Indonesia, petani malah semakin miskin karena biaya produksi tinggi sehingga tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri negara mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, M Riza Damanik menyatakan bahwa kesepakatan WTO akan semakin membuat negara-negara Asean termasuk Indonesia mengalami lebih banyak lagi serbuan impor pangan.

Menurut Riza, sebagaiman dikutip kabar24.com(29/11/2013), trend produksi pertanian di mayoritas negara Asean terus mengalami penurunan.

“Hal ini mengancam angka pengangguran di beberapa negara ASEAN, khususnya produsen besar beras, yang ditunjukan dengan penurunan angka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian,” ujar Riza.

Siapapun presidennya, harus berani melawan WTO, bila benar-benar ingin mewujudkan kedaulatan pangan. (dw/dari  berbagai sumber)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Comments are closed.

Positive SSL