Foto: Metrotv

Foto: Metrotv

Jakarta, LiputanIslam.com – Pemberitaan TV One yang menyebut PDIP terkait dengan komunis telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Demikian keputusan yang diambil oleh sidang Dewan Pers, 4 Juli 2014.

Sidang yang dipimpin Komisioner Bidang Pengaduan Dewan Pers, Ridlo Eisy,  memutuskan bahwa pemberitaan TV One yang dianggap menyalahi Kode Etik Jurnalistik ada dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Senin (30/6) pukul 7.40 WIB dan Berita Pemilu yang tayang Rabu (2/7) pukul 13.40 WIB. Pemberitaan yang mengaitkan PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok itu dianggap melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

“Kami, Dewan Pers, menilai dengan seperangkat undang-undang yang ada, yang telah dilakukan TV One, ya jelas itu salah, cenderung menjerumuskan,” tegas Nezar Patria, salah satu anggota Dewan Pers.

Nezar menjelaskan bahwa media tak boleh mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah pendapat yang belum diverifikasi kebenarannya. Media boleh saja menyajikan opini. Namun, media tidak dibenarkan mengubah atau mengaburkan suatu opini menjadi seolah-olah fakta.

“Itu berita yang sifatnya opinian effect, menarik kesimpulan dengan sembarangan. Ada iktikad yang tidak baik,” lanjutnya.

Dalam putusannya, Dewan Pers mewajibkan TV One untuk meminta maaf kepada DPP PDIP dan pemirsa serta  memberikan hak jawab kepada Partai Banteng tersebut. Dalam persidangan itu, TV One juga diminta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik lagi pada pemberitaan-pemberitaan berikutnya.

Saat proses persidangan, dari pihak TV One hadir wakil pemimpin redaksinya, Toto Suryanto. Sedangkan dari PDIP hadir Ahmad Basarah selaku wakil sekjen dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Menurut Ridlo, baik PDIP maupun TV One sepakat penyelesaian kasus itu cukup  Dewan Pers.

Sedangkan Ahmad Basarah mengatakan, pemberitaan TV One yang menyebut PDIP terkait komunis jelas tuduhan keji dan picik gaya Orde Baru.

“PDIP adalah partai Nasionalis yang konsisten dengan ideologi Pancasila sebagai azas partai dan sekaligus sebagai dasar dan ideologi negara,” katanya usai persidangan, seperti dilansir Jpnn, 4 Juli 2014.

Meski demikian Basarah yang juga anggota Komisi Hukum DPR berharap kesepakatan itu tidak diingkari oleh pihak TV One. “Kita sepakat cukup sampai Dewan Pers saja,” ucapnya. (ba)

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL