GuruhJakarta, LiputanIslam.com –Guruh Soekarnoputra, beserta Barisan Relawan Jokowi Presiden bertekad akan mengirimkan surat pengaduan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) perihal kericuhan Pilpres di Hong Kong. Menurutnya, penyebab kericuhan itu adalah sikap pemerintah yang tidak tegas.

Menurut Guruh, peristiwa kisruh Pilpres di Hong Kong telah menjadi bukti valid bahwa rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara sistematif dan masif serta membatasi hak warga negara untuk menggunakan hak pilih.

“Saya lihat yang berwenang kurang ambil tindakan tegas, yaitu pemerintah. Kemudian sampai terjadi masalah di Hong Kong. Saya merasa sangat prihatin,” kata Guruh seperti dilansir detikcom.

Dalam surat pengaduannya kepada PBB, Guruh menyatakan ketidaksiapan para staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong adalah sebuah kebetulan yang disengaja. Selain itu, Guruh dan Bara JP juga menyatakan bahwa intimidasi di berbagai daerah di Indonesia, praktik politik uang dan keberpihakan aparat pemerintah serta peristiwa Pilpres di Hong Kong lalu telah menjadi bukti valid dan lengkap bahwa rezim SBY telah melakukan kecurangan terencana dan masif.

Surat yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa ini mencakup tiga poin tuntutan yang dinyatakan oleh Guruh dan Relawan Anti Pilpres Curang, yaitu:

Pertama, Guruh dan relawan meminta PBB untuk menjadi pengawas Pemilu di seluruh Indonesia.

Kedua, apabila terjadi kecurangan dalam Pilpres, Guruh dan relawan meminta agar semua negara anggota PBB untuk tidak menyetujui SBY sebagai calon Sekjen PBB mendatang dan lembaga internasional lainnya.

Ketiga, Guruh dan relawan meminta PBB untuk memberikan perintah kepada semua lembaga dunia di bawah PBB untuk membantu rakyat Indonesia merealisasi cita-cita perubahan dan proklamasi 1945.

Dalam konferensi pers ini juga Guruh menyatakan keprihatinannya terhadap Undang Undang 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2002 lalu.

“Menurut saya isi dari Undang Undang yang diamandemen 2002 ini banyak yang menyeleweng dari Pancasila dan sangat bernuansa konstitusi liberal. Apa yang kita alami sekarang adalah hasil amandemen tapi harus kita lalui dengan sebaik baiknya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, menilai pelaksanaan pemungutan suara Pilpres  2014 di Hong Kong berjalan lancar.

“Secara umum berjalan lancar dan baik,” katanya kepada Antara di Beijing, Minggu malam, usai memantau keseluruhan proses pemungutan suara Pilpres 2014 di Hong Kong.

Muhammad menambahkan, meski ada sejumlah buruh migran Indonesia yang tidak dapat memillih karena telah melewati waktu pemungutan suara, namun PPLN telah bekerja dengan baik sesuai prinsip Pemilu yang jurdil.

Muhammad AS Hikam, seorang pengamat politik menilai, statemen Muhammad tersebut sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam statemennya di media sosial, AS Hikam menilai sikap ini bisa dikategorikan pengabaian terhadap hak asasi warganegara.

“Sebagai Ketua Bawaslu, seharusnya Muhammad tidak hanya bersikap simplistik, tetapi memberikan pemecahan masalah kepada KPU agar ada jalan supaya mereka yang belum memilih diberi kesempatan lagi. Kalau hanya berdasarkan prosedur formal sebagai alasan, maka hal itu sangat tidak logis. Apalagi jika benar bahwa ternyata Panitia Pemilu di Hongkong tampaknya tidak siap dengan kemungkinan membludaknya arus warganegara yang ingin mencoblos,” tulisnya.

Salah satu sumber masalah dalam Pilpres, lanjut AS Hikam,  adalah kecurangan yang berasal dari pihak penyelenggara sendiri, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dan kasus Hongkong ini adalah bukti yang sangat jelas bagaimana Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) bisa dituding sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam kecurangan itu. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL