Foto: Detik

Foto: Detik

Jakarta, LiputanIslam.com — Terbukti terima suap, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat terhadap 2 komisioner KPU Kabupaten Serang, Banten.

Ketua KPU Kabupaten Serang Lutfi dan anggotanya Adnan Hansin. Kasus ini bermula lantaram Adnan menerima suap dari DPC Gerindra untuk memuluskan pencalegan.

“DKPP berpendapat Teradu telah melakukan pelanggaran pemilu dan terbukti menerima uang,” ujar anggota DKPP Saut Sirait, Kamis, 21 Agustus 2014 seperti dilansir Detikcom.

Sebenarnya Ketua KPU Serang Lutfi tak diadukan oleh pengadu yang bernama M Abnas. Namun DKPP juga memecat Lutfi karena ia mengetahui prilaku anggotanya, namun melakukan pembiaran.

“Meskipun Pengadu tidak mengadukan Ketua KPU Serang, DKPP memandang Ketua KPUD, A Luthfi, mengetahui langsung. DKPP berpendapat ketua KPUD tidak etis. Dengan demikian selaku pihak terkait, A Luthfi terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” lanjutnya.

Kasus praktik suap ini telah disidangkan DKPP pada 7 Agustus lalu. Dalam sidang awal, DPC Gerindra Kabupaten Serang melalui Abnas mengatakan memberi Adnan sebesar Rp 10 juta untuk dana pengamanan dan Rp 25 juta untuk pengamanan suara sebelum Pileg.

DKPP Pecat Ketua dan Seluruh Anggota KPU Dogiyai

DKPP juga memecat Ketua dan seluruh anggota KPU Dogiyai, Papua. DKPP menilai mereka melanggar kode etik. Menurut Saut, pengaduan dari pihak pengadu terbukti dan Majelis Sidang menerimanya.

“Mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya. Memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap teradu sejak putusan,” ujar Saut.

Menurut Saut, pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan di Mafia Barat dan Tengah sudah menipu rakyat. Sebab, rakyat adalah pemegang kedaulatan dan berhak memberikan suaranya pada pemilu yang demokratis.

“KPU ada karena pemilu ada. Jika pemilu tidak ada maka bagaimana demokrasi dapat berjalan,” ujarnya.

Dalam putusan tersebut juga diwarnai oleh dissenting opinion. Anggota Majelis Sidang, Nur Hidayat Sardini, menilai seharusnya KPU Pusat ikut memikul tanggung jawab.

“KPU seharusnya diganjar sanksi,” ucap Hidayat.

Dalam kasus ini pihak pengadu adalah Bawaslu Provinsi Papua. Sedangkan pihak teradu yakni Didimus Dogomo, Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, dan Palfianus Kegou. (ba)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL