JK PMIJakarta, LiputanIslam.com — Langgar administrasi pemilu saat kampanye, Jusuf Kalla (JK), calon presiden nomor urut dua ditegur oleh Badan Pengawas Pemilu. Apa yang dilanggar JK?

“Kasusnya sudah lama. Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi sanksi teguran kepada Jusuf Kalla atas pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukannya saat berkampanye,” ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak,  di Jakarta, Senin 30 Juni 2014 seperti dilansir Kompas.

Saat  berkampanye di Mamuju, Sulawesi Barat pada tanggal 12 Juni 2014, JK berujar,”Pilih capres nomor dua, jangan yang dor.”

Nelson mengatakan, pihaknya menangani kasus itu atas laporan Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menilai pernyataan Kalla itu merupakan kampanye hitam yang mengarah pada penghinaan terhadap Prabowo dan Hatta. Laporan disampaikan pada 13 Juni 2014.

Menurutnya, ucapan JK tersebut melanggar Pasal 41 ayat (1) huruf c, UU Pilpres nomor 42 tahun 2008. Yang menyebutkan pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain.

Bawaslu segera menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah menyampaikan rekomendasinya kepada KPU selang beberapa hari sejak pelaporan tersebut.

“Begitu kami putuskan, kami menyampaikan rekomendasi kepada KPU,” kata Nelson.

Namun, Tim Advokasi Prabowo-Hatta menyatakan, pihaknya tidak menerima laporan atas tindak lanjut kasus tersebut.

“Dalam undang-undang, kami memang tidak berkewajiban menyampaikan laporan atas tindak lanjut kasus yang kami tangani,” jelas Nelson. (ba)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL