Konvensi Golkar 2004, foto: www.ayovote.com

Konvensi Golkar 2004, foto: www.ayovote.com

Jakarta, LiputanIslam.com – Gonjang-ganjing yang terjadi di dalam Partai Golkar nyaris selalu terjadi tiap Pemilu pasca reformasi. Ada saja perseteruan antar kadernya yang membuat partai ini pecah kongsi.

Akibatnya, para tokoh yang merasa tidak mendapatkan tempat atau merasa pikirannya tidak terakomodir oleh Golkar memilih ‘lari’ untuk membuat partai baru.

Misalnya, Wiranto yang mendirikan Hanura, Surya Paloh memimpin Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra yang menjadi tiga besar pemenang pemilu 2014.

Seperti apa konflik yang selalu melanda PG tiap kali diselenggarakan pesta demokrasi rakyat? Berikut uraiannya:

 

Tahun 2004: Wiranto- Gus Solah atau SBY-JK?

Pada tahun 2004 Golkar menggelar konvensi internal untuk diajukan sebagai capres di Pilpres. Wiranto, Akbar Tandjung dan Prabowo Subianto menjadi peserta konvensi.

Saat itu, mayoritas kader yang memiliki hak pilih menunjuk Wiranto sebagai pemenang konvensi mengalahkan Akbar dan Prabowo. Akhirnya, Golkar pun mengusung pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid (Gus Solah) sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2004.

Sayang, pasangan yang diajukan Partai Golkar kalah telak. Wiranto dikalahkan oleh Jusuf Kalla (JK) yang menjadi wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2009-2014 Jusuf Kalla di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1).JK pun berhasil mengambil alih kursi kepemimpinan Golkar dari Akbar Tandjung setelah terpilih dalam Munas November 2004. Wiranto yang kecewa karena merasa tidak mendapat dukungan dari partai di pilpres karena suara lari ke pasangan SBY-JK memutuskan keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Hanura. Sementara Prabowo yang kecewa dengan hasil konvensi mendirikan Partai Gerindra.

Golkar menjadi bagian dari pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009. Jalannya pemerintahan pun cenderung efektif, karena didukung dengan parlemen yang kuat dengan berhasilnya JK mengambil alih dukungan Golkar.

 

Tahun 2009: JK-Wiranto atau SBY-Boediono?

Pada Pilpres 2009, SBY tak lagi memilih JK sebagai wakilnya. Momen ini sebagai pemicu konflik Golkar. Saat itu, Golkar pecah dukungan dan tidak solid mendukung calonnya sendiri yakni JK dan Wiranto.

Sejumlah elite lebih memilih mendukung SBY-Boediono daripada harus mendukung JK-Wiranto. Akhirnya, pasangan ini pun kalah oleh SBY-Boediono.

Golkar yang tidak memiliki rekam jejak sebagai oposisi pun bermanuver mendekati sang pemenang Pilpres. Dengan mendukung SBY-Boediono, Partai Beringin ini mendapatkan imbalan sejumlah menteri periode 2009-2014.

Kekalahan JK-Wiranto dimanfaatkan dengan baik oleh Aburizal Bakrie (Ical), ia akhirnya terpilih menjadi ketua umum setelah berhasil mengalahkan pesaing terberatnya Surya Paloh. Merasa kecewa karena tak bisa berkuasa di Golkar, bos Metro TV ini akhirnya mendirikan Partai NasDem yang awalnya didirikan sebagai ormas.

 

foto: bisnis.com

foto: bisnis.com

Tahun 2014, Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK?

Dukungan kader Golkar yang pecah di Pilpres 2004 dan 2009 rupanya kembali terjadi di 2014. JK kembali menjadi orang yang membuat dukungan partai ini pecah.

JK maju menjadi cawapres Jokowi yang diusung oleh PDIP, NasDem, Hanura, PKB dan PKPI. Sementara Partai Golkar, bersama koalisinya yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan PBB mengusung Prabowo-Hatta.

Internal Golkar pecah kongsi, Ical geram dan memecat sejumlah kader pembelot yang mendukung Jokowi-JK. Di antaranya, Nusron Wahid, Poempida Hidayatulloh dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Para pembelot ini meyakini bahwa Jokowi-JK memenangi Pilpres. Wacana pelengseran Ical dan pengambil-alihan Golkar oleh JK kembali santer terdengar.

Para tokoh senior ingin Munas pemilihan ketua umum Golkar dilakukan tahun ini usai Pilpres. Padahal, dalam hasil Munas sebelumnya, bahwa pemilihan ketua umum baru akan digelar tahun 2015.

Ical dan para loyalisnya tak gentar. Dia menyatakan orang-orang yang mendesak dirinya mundur tidak punya hak untuk menentukan dan menggelar Munas ataupun Munaslub.

“Yang ngomong itu semua tidak punya hak suara. Tidak ada juga suara daerah yang menginginkan munas dipercepat,” kata Ical di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin, 14 Juli seperti dilansir Merdeka.

Ical selaku Ketua Umum Golkar dinilai telah gagal memimpin partai karena tak bisa mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2014 meski partai mampu duduk di peringkat dua perolehan suara di Pileg. Senior Golkar seperti Fahmi Idris , Ginandjar Kartasasmita dan Suhardiman bahkan terang-terangan menilai Ical gagal.

Meski selalu diwarnai berbagai kisruh di internal partainya, suara Golkar di setiap pemilu tak pernah merosot. Pada 2004, Golkar yang dipimpin Akbar Tandjung sukses menang pemilu meskipun kalah di Pilpres. Kemudian 2009, Golkar eksis di dua besar di bawah Partai Demokrat yang menang pemilu. Sementara 2014, posisi Golkar tidak bergeser di peringkat dua di bawah PDIP. (ba)
 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL