Oleh: Blontank Poer*

Lantaran menulis catatan perbandingan relasi kekuasaan dua tokoh dengan militer, yakni Aung San Suu Kyi dan Megawati, Dandhy Dwi Laksono dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan penghinaan dan ujaran kebencian kepada Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelapornya Abdi Edison, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur.

Sebelumnya, Jonru Ginting juga dilaporkan atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden lantaran pernyataannya di akun media sosialnya menyinggung asal-usul Jokowi.

Saya kok merasa dibuat bingung dengan sikap-sikap reaktif para ‘pendukung’ Presiden Jokowi, yang terasa rendah betul kadar sensi dan baper-nya. Padahal, Pak Jokowi sendiri menunjukkan begitu woles-nya, santai dan tidak ambil pusing dengan pernyataan-pernyataan sinis, bahkan fitnah terhadap dirinya, yang dilakukan oleh para pembenci atau orang yang menempatkan diri sebagai musuh politiknya.

 

Mental Bangsa

Jika menyimak perang pendapat di media sosial hingga muncul bisnis informasi palsu, kabar bohong, fitnah dan pernyataan kebencian seperti ditunjukkan oleh keberadaan Saracen, maka sudah benar jika Jokowi menempatkan Gerakan Revolusi Mental sebagai prioritas programnya. Faktanya, masih banyak orang berpendidikan tinggi, punya kedudukan sosial mentereng dan menduduki jabatan politik prestisius namun tidak memiliki kepekaan sosial memadai. Sebagiannya justru memamerkan kerendahan budi dan pekerti, baik saat bertatap muka dengan banyak orang, melalui akun media sosial, bahkan saat disiarkan secara langsung oleh (banyak) stasiun televisi.

Seburuk apakah mental bangsa kita, sehingga Pak Jokowi memberi perhatian khusus, sampai-sampai membentuk Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Bahwa Jonru selalu bersikap negatif terhadap Presiden Jokowi (dan pendukungnya), nyinyir dan cenderung ofensif, bagi saya tidak masalah sepanjang tidak berupa fitnah. Sebagai ‘fanboy’ yang diberi sebutan kecebong, pun saya tak merasa risih, apalagi sakit hati. Pak Jokowi bahkan memberi teladan dengan tidak memperkarakan penyerangnya ke proses hukum, namun lebih mendorong publik untuk meningkatkan literasi, menghentikan sikap permusuhan, saling caci, apalagi fitnah.

Kita harus bisa membedakan kritik pedas ala Dandhy dengan nyinyiran model Jonru dan orang-orang yang sering dilabeli sebagai “kaum bumi datar”. Sebagai jurnalis profesional, Dandhy selalu menyertakan data yang akurat, termasuk temuan lapangan yang diperolehnya sendiri, sehingga menggugatnya haruslah dengan data pembanding. Memerkarakan Dandhy dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE atau pasal 310-311 KUHP pun bakalan sia-sia.

Andai berlanjut sampai sidang di pengadilan, Repdem Jawa Timur justru membawa Megawati Soekarnoputri dalam posisi sulit, karena harus menjelaskan kebijakannya semasa menjabat presiden demi mematahkan ‘tuduhan’ Dandhy. Karena data harus dilawan dengan data, saya meyakini proses peradilan itu justru bakal menimbulkan kegaduhan baru, meski bisa diprediksi bermanfaat bagi kita sebagai bangsa dalam melihat beraneka ragam persoalan di sekitar kita.

 

Kacamata Kuda

Berkaca pada kasus pelaporan status Dandhy Dwi Laksono di laman Facebook-nya pada 3 September 2017, dan ribuan peristiwa pengaduan oleh satu pihak terhadap pihak lain, justru menggelitik saya untuk mengingatkan diri pribadi dan orang lain. Terutama orang-orang seperti saya, yang terlibat dalam sikap dan aksi mendukung atau anti terhadap figur Jokowi.

Kelewat banyak orang yang terjebak mengenakan kacamata kuda, sehingga bagi pendukung akan menempatkan Pak Jokowi selalu benar, sementara di posisi berseberangan menganggapnya selalu salah. Pada situasi demikian, orang cenderung mengabaikan fakta, meninggalkan obyektivitas.

Sebagai manusia, Pak Jokowi tak lepas dari kekurangan. Yang diurusinya pun terlalu banyak sehingga sangat mungkin banyak hal terlewat. Meskipun ada banyak pembantu resmi, namun kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bukan tidak mungkin, masing-masing pembantunya memiliki motivasi dan agenda tersembunyi, mengingat mereka berasal dari partai yang berbeda —walaupun tak adil pula jika menyamaratakan semuanya.

Mengelola personel yang membantunya adalah masalah tersendiri, di luar program dan kebijakan yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya dulu. Belum lagi kalau kita simak bersama, faktor pemberitaan-pemberitaan yang tidak objektif, mengingat media massa di Indonesia nyaris semua dikuasai oleh pengusaha yang sekaligus politisi ‘pemilik’ partai politik.

Yang muncul kemudian adalah informasi yang bias kepentingan. Yang mendukung terlalu berlebihan alias lebay menonjolkan keberhasilan sambil menutupi kekurangan, sementara yang beroposisi lebih banyak memberi porsi sisi negatif, sama-sama tidak berimbang. Dalam situasi demikian, wajar jika publik sebagai konsumen informasi/berita seperti diprovokasi untuk berada pada posisi pro atau anti.

Perilaku sebagian industri media yang kurang berkontribusi pada penguatan literasi publik inilah yang lantas memunculkan kesenjangan informasi. Situasi itu lantas dimanfaatkan oleh individu-individu hingga kemudian muncul profesi buzzer, yang sebarannya ada di pihak pro dan anti. Namanya juga pendengung (buzzer), maka secara filosofis pun mereka tidak peduli dengan kualitas konten.

Berbeda dengan pemengaruh (influencer), yang menurut hemat saya lebih bertanggung jawab terhadap konten yang disebarkannya. Seorang influencer sejati akan menyajikan informasi yang didukung data dan argumentasi memadai, cenderung realistis menyikapi banyak persoalan atau isu, dan kritis terhadap kredibilitas sumber informasi.

 

Kasus Dandhy

Kembali pada kasus Dandhy, saya justru ingin mengritik para pendukung Presiden Jokowi, untuk meniru jejak orang yang didukungnya, dengan memberi teladan melakukan Revolusi Mental. Cara paling sederhana, meski tak mudah dilakukan, adalah melakukan refleksi terhadap apa saja yang sudah dilakukannya, baik dalam memanfaatkan media sosial maupun dalam perilaku keseharian. Seberapa peduli dengan aneka persoalan di sekitar kita tinggal, bagaimana berinteraksi, hingga keterlibatan atas beragam persoalan.

Para pendukung garis keras dan simpatisan Jokowi tidak perlu memancing atau melakukan provokasi dengan cara ‘pamer bukti keberhasilan’ lewat beragam platform media sosial. Apalagi dengan cara membanding-bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya dengan cara sinis, apalagi mengejek. Merendahkan pihak lain demi meninggikan kebaikan yang diperbuat ‘junjungan’, bagi saya, tidak lebih dari bentuk sikap tidak percaya diri, sekaligus meremehkan kecerdasan akal dan emosional mayoritas warga sebangsa.

Model provokasi dengan cara pamer keberhasilan oleh pendukung (garis keras?) dan simpatisan harus segera ditinggalkan supaya tidak mengingkari program Nawa Cita dan keinginan melakukan Revolusi Mental yang dimotori Pak Jokowi.

Mari kita mengingat kembali, pernahkah Pak Jokowi merendahkan pihak lain, bahkan oleh banyak pihak yang memusuhinya, baik terhadap pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi republik saat ini? Jika Pak Jokowi sanggup menahan diri dan sabar menghadapi beraneka macam serangan dan tekanan, mengapa kita yang mengaku pengikutnya justru bertindak sebaliknya?

Mayoritas bangsa Indonesia bisa merasakan kok siapa saja pihak yang tidak suka sehingga berkepentingan untuk merusak pamor dan prestasi yang diraih Jokowi selama hampir tiga tahun memimpin republik.

Mereka juga mampu mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor ekonomi dan politik yang dirugikan ketika harta karun di seluruh wilayah lautan di Indonesia berhasil dikuasai kembali oleh pemerintah lewat kebijakan dan aksi-aksi Bu Menteri Susi Pudjiastuti. Berapa ratus triliun harta karun dari lautan berhasil diselamatkan, meski di sisi lain para mafia mulai marah dan menyusun kekuatan untuk melawan sebagai reaksi atas kehilangan sumber pendapatan yang dinikmatinya puluhan tahun.

Ada banyak contoh keberhasilan yang bisa diceritakan, meski harus jujur diakui masih ada kekurangan pula.

Kasus Dandhy seharusnya menyadarkan kepada kita, pernyataan Ibu Megawati Soekarnoputri soal nasib rakyat Aceh bisa diperoleh jejak digital di YouTube, sehingga mudah ‘digugat’ karena dicocokkan dengan fakta lapangannya. Begitu pula Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan siapapun juga, niscaya akan berhadapan dengan gugatan-gugatan serupa, sebab kemajuan teknologi informasi telah memberi kemudahan sedemikian rupa. Tinggal bagaimana dan dalam kepentingan apa seseorang atau sekelompok orang memanfaatkannya.

Banyaknya informasi palsu yang mudah beredar di media sosial, termasuk lewat aplikasi WhatsAppTelegramLine dan sebagainya, mestinya menjadi keprihatinan bersama untuk melawannya secara fair dan beradab. Keinginan segelintir elite politik atau pengambil kebijakan untuk melakukan sensor, penyadapan atau upaya-upaya pengekangan kebebasan berekspresi akan sia-sia karena justru akan melahirkan militansi perlawanan bagi pihak-pihak yang berseberangan kepentingan.

Sebaliknya, upaya-upaya penguatan literasi digital bisa dijadikan alat untuk melakukan pendidikan politik (dalam arti luas). Tentu saja, identifikasi kelompok sasaran penguatan literasi digital juga harus tepat, termasuk strategi dan cara melakukannya. Bagi warga pedesaan, kaum miskin perkotaan, remaja perkotaan dan pedalaman, pasti membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Percayalah, memperkarakan pernyataan Dandhy hanya akan menyenangkan sedikit orang-orang di perkotaan yang gemar melahap informasi. Sebaliknya, justru lebih banyak orang yang akan memanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis pragmatis, baik yang pro maupun anti, dibanding yang memanfaatkannya untuk tujuan kemaslahatan dan menopang kemajuan peradaban.

Musuh kita saat ini hanyalah kedangkalan nalar dan rendahnya sensitivitas kita sebagai buah keberpihakan. Bukan catatan-catatan reflektif ala Dandhy. (liputanislam.com)

*mantan jurnalis, blogger, admin @tentangSolo, tinggal di Solo, disalin dari Detik, 8 Septermber 2017.

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL