Oleh: Gandha Widyo Prabowo*

Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan dalam satu hari bersamaan adalah pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Melibatkan kurang lebih 7,8 juta personel penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang tersebar di 800 ribuan tempat pemungutan suara (TPS). Tidak ketinggalan, di masing-masing TPS terdapat satu petugas pengawas, saksi peserta pemilu, dan petugas keamanan. Jumlah yang sangat besar untuk pelaksanaan ritual suksesi elite kepemimpinan lima tahunan.


Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pun dilakukan secara akuntabel dan transparan. Seluruh masyarakat bisa menyaksikan prosesnya mulai awal hingga akhir. Untuk menjamin rasa aman, TPS dijaga oleh petugas ketertiban TPS dan pihak kepolisian. Tidak hanya itu, pengawas TPS yang berada di masing-masing TPS memastikan mekanisme, prosedur, dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai ketentuan. Saksi peserta pemilu pun turut hadir dan mengawasi jalannya kegiatan di TPS.


Petugas KPPS bekerja mulai pagi hingga dini hari untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Meskipun jumlah pemilih di TPS diatur maksimal untuk 300 pemilih, tetapi penyelenggaraan 5 (lima) jenis pemilihan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya. Fisik yang terkuras dan konsentrasi yang melemah pasti akan terjadi dalam situasi seperti ini. Mau bagaimana lagi? Ketentuan undang-undang mengharuskan proses pemungutan dan penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama. Maka, mau tidak mau petugas KPPS harus menyelesaikannya.


Melihat kerja keras dan pengorbanan penyelenggara pemilu seperti itu, mereka mestinya mendapatkan apresiasi yang luar biasa di masyarakat. Karena sejatinya merekalah garda depan pejuang demokrasi sesungguhnya. Tetapi, kenyataannya tidak. Mereka di-bully habis-habisan di media sosial oleh netizen. Dituduh curang dan partisan oleh salah satu peserta pemilu.


Tuduhan curang ini semakin intensif dinarasikan secara terus-menerus setiap harinya. Bagi mereka, kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengkondisikan kemenangan salah satu peserta pemilu lainnya. Berbekal asumsi dan dugaan, mereka melemparkan tuduhan-tuduhan kecurangan layaknya peluru yang ditembakkan dari senapan mesin. Sekali tembak bisa memuntahkan puluhan peluru.


Bagi saya, tuduhan ini sungguh sangat kejam dan menyakitkan. Baiklah, mungkin pada faktanya ada petugas KPPS yang terbukti berbuat curang. Tetapi, mereka hanyalah oknum sebagian kecil di antara jutaan petugas KPPS yang bekerja secara profesional. Alangkah tidak adilnya kemudian menggeneralisasi semua petugas KPPS melakukan kecurangan. Ini sungguh generalisasi yang menyesatkan.


Melihat beban kerja KPPS yang panjang tentu harus kita maklumi jika terjadi kesalahan pencatatan pada saat proses penghitungan perolehan suara. Toh, kesalahan itu akan diperbaiki secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. KPU memiliki mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan kesalahan pencatatan dan penyelesaian keberatan dari saksi peserta pemilu. Semua dilakukan secara akuntabel dan transparan. Semua orang bisa menyaksikan dan mendokumentasikannya.


Langkah transparansi KPU tidak hanya berhenti di proses itu saja. Pasca penghitungan suara di TPS, salinan dokumen C1 (catatan hasil penghitungan suara di TPS) di-input dan dipindai melalui aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) oleh operator KPU Kabupaten/Kota. Mereka bekerja 24 jam non stop untuk mempublikasikan dokumen C1. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman infopemilu.kpu.go.id. Harapannya, agar seluruh masyarakat bisa turut memantau hasil penghitungan suara, apakah di dalam pencatatan tersebut terjadi kesalahan hitung atau tidak. Ini juga sebagai peringatan kepada petugas penyelenggara pemilu untuk tidak memanipulasi perolehan suara.


Penyelenggara pemilu berusaha untuk menghadirkan pemilu yang transparan, akuntabel, dan hasilnya bisa diakses oleh siapa pun. Seperti yang diucapkan oleh Ketua KPU bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk curang. Jika ada kesalahan pencatatan itu murni karena faktor human error. Penyelenggara pemilu sadar betul jika melakukan kecurangan maka puluhan pasal pidana pemilu akan dihujamkan kepada mereka. Tentu, mereka tidak mau gara-gara pemilu harus berakhir di dinginnya jeruji hotel prodeo.


KPU sudah kenyang dengan cacian dan makian peserta pemilu yang kalah di setiap pemilu. Ini bukanlah hal yang baru lagi. Penyelenggara pemilu adalah tipikal orang-orang yang “dicaci tidak tumbang dan dipuji tidak terbang”.

Peserta pemilu yang tidak puas dengan perolehan hasil pemilu bisa mengajukan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jalur konstitusional masih terbuka dengan lebar. Jika kemudian Anda masih ngotot menuding penyelenggara pemilu curang, maka saya menantang Anda untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Dan, rasakan betapa beratnya menjadi penyelenggara pemilu karena nyawa pun jadi taruhannya. (LiputanIslam.com)

*salah satu personel penyelenggara Pemilu 2019, disalin dari Detik, 24 April 2019.

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*