Oleh: Iqbal Aji Daryono*

Jumat lalu saya membaca sebuah status Facebook yang nonjok banget. Penulisnya Bli Made Andi Arsana, dosen Fakultas Teknik UGM. Isinya tentang sebagian lulusan luar negeri yang pada genit sepulang dari studi mereka. Betapa mereka tak henti membandingkan situasi negeri kita dengan aneka kemajuan di luar negeri. Tentang orang-orang yang malas antrelah, buang sampah sembaranganlah, atau orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas.

Diiringi sepotong dua potong gerutuan, semua keruwetan itu lantas dibanding-bandingkan dengan keadaan di negara maju yang sungguh berbeda. Repotnya, bukannya berpikir dan bertindak untuk segera turun tangan mengatasi segenap problem sosial tersebut, mereka yang genit-genit itu malah lebih suka mengeluh, mencibir, dan mencela segala kebiasaan warga “pribumi” hehe. Benar-benar para alumnus luar negeri yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa.

Yang begitu-begitu memang bikin gatal. Tapi ketimbang kita malah ikutan bete melihat gaya-gaya norak demikian, saya kira tak ada salahnya pelan-pelan kita kuliti latar belakangnya. Kenapa sih mereka jadi begitu?

Alasan yang pertama dan paling mendasar adalah sikap rendah diri sebagai manusia poskolonial. Banyak mahasiswa berangkat ke luar negeri dengan bekal perasaan minder khas warga Dunia Ketiga, yang ingin menuntut ilmu dan pengalaman ke negeri yang jauh lebih maju dibanding negerinya sendiri.

Dengan prakonsepsi seperti itulah, ketika mereka menemukan hal-hal yang wah dan mengagumkan dari negeri yang mereka datangi, semua itu ibarat konfirmasi belaka atas segala imajinasi di kepala yang telanjur ngendonsejak lama. Segalanya pun sekadar diterima dengan mulut menganga. Waaah hebaaat! Waaah orang-orang sini memang dahsyaaat! Ini nih, ini dia yang namanya kemajuan beneraaan! Dan sebagainya.

Bekal rasa minder itu kadang sampai merusak kacamata untuk mencermati beragam persoalan. Makanya, tak jarang segala referensi di luar negeri seolah dijadikan acuan standar kebenaran universal. Jadi jangan kaget ketika muncul suatu soal di Indonesia, para oknum alumni luar negeri tadi tampil menjadi duta politik dan budaya dari negara tempat mereka sekolah dulu.

“Apa yang terjadi di Indonesia ini jelas keliru. Sebab di Amerika yang berjalan begini begini begini. Ah, kebijakan begituan salah besar. Lihat, di Prancis saja nggak seperti itu.” Atau yang lainnya, tergantung di mana mereka sekolah dulu.

Cara mencerna persoalan ala inlander demikian sangat terkait dengan sebab nomor dua, yakni minimnya daya kritis dan kejelian dalam melihat konteks sosial, historis, bahkan konteks faktor-faktor alami yang acapkali tidak disadari.

Mari kita ambil satu contoh saja yang paling gampang, yakni tentang penggunaan trotoar. Para alumni universitas mentereng di luar negeri yang cerdas-cerdas itu banyak yang depresi melihat bagaimana masyarakat kita merampas hak pejalan kaki. Lalu dalam depresi mereka, muncullah ayat-ayat klise. “Di Australia, kalau berani-beraninya begitu bisa-bisa kamu langsung didenda blablabla….”

Owhh. Sudah yakin kalau perbandingannya oke? Saya kok nggak yakin ya. Begini. Australia itu tanahnya sangat luas. Satu negara satu benua, dengan luas daratan total 7,7 juta kilometer persegi. Sementara luas daratan Indonesia cuma 1,9 juta kilometer persegi. Dengan tanah seluas itu, jumlah manusia yang nongkrong di atas tanah Australia hanya 25 juta jiwa, sedangkan di Indonesia 261 juta (ini data Bank Dunia tahun 2016).

Oke, terlalu kabur perbandingannya kalau pakai negara. Kita bandingkan kotanya saja. Angka kepadatan Jakarta adalah 14.464 per km persegi. Bandingkan dengan Melbourne, kota terpadat di Australia. Cuma 435 jiwa per km perseginya!

Di Melbourne yang “sesepi” itu saja, untuk ukuran Australi sudah ramai tiada terkira. Bandingkan dengan Perth, tempat saya menumpang, yang kepadatannya cuma 350 manusia per km persegi.

Makanya, di sini mau bikin jalan yang gede-gede masih bisa, mau mengatur lalu lintas dengan standar-standar ideal juga masih memungkinkan. Coba sekarang jalanan Perth ditumpahi semua pengendara motor yang tiap hari menglaju dari Depok ke Jakarta saja. Bisa-bisa segala keteraturan yang indah-indah tadi akan segera tinggal cerita.

Walhasil, membandingkan situasi jalanan di Jakarta dengan di Melbourne jelas bukan perbandingan apple to apple. Itu mungkin apple to coconut. Apalagi ketika kemudian dengan gegabah dituding bahwa perilaku amburadul para pemakai jalan terjadi semata-mata karena masyarakat yang miskin kesadaran. Waduww, apa itu bukan sejenis gaya penghakiman khas kelas menengah?

Makanya, melihat kampanye massif melawan motor penerabas trotoar di Jakarta, misalnya, saya bingung-bingung galau. Mendukung sih ya saya mendukung, lha wong namanya juga kampanye kesadaran publik agar kotanya lebih manusiawi. Tapi kok seolah dilupakan bahwa para pelanggar itu juga merupakan korban dari problem struktural.

Ingat, sebuah kota terlalu padat karena urbanisasi, sedangkan urbanisasi terjadi karena pembangunan puluhan tahun yang timpang dan tidak merata. Sementara, di kota yang terlalu padat itu, transportasi publik yang memadai pun tidak tersedia.

Akibatnya jalanan berisi kemacetan. Tumpah ruah kendaraan merayap berjam-jam. Para korban problem struktural tadi memenuhi ruas-ruas jalan, sebagian harus mengejar kesempatan agar bisa membeli sekilo dua kilo beras yang harganya semakin mahal, dan jika ia terlambat sudah pasti anak-istrinya terancam kelaparan.

Maka dilihatlah ada trotoar kosong. Wadezig! Naiklah mereka ke sana, sangat mungkin demi tujuan menyelamatkan nyawa keluarga. Hingga tiba-tiba….

StoooppShame on you! Anda harus menghormati pejalan kaki! Kalau tidak mau jalanan macet, ya silakan naik kendaraan umum! Jadikan kota ini lebih manusiawi!”

Si Bapak penerabas trotoar itu melongo. Ia diajak membangun kota yang manusiawi, sementara kehidupan tidak pernah satu kali pun bersikap manusiawi kepadanya.

***

Saya bukannya sedang mengatakan bahwa kemajuan-kemajuan di negara-negara modern itu palsu belaka. Tentu bukan begitu maksud saya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, namun dalam mengambilnya pun kita mesti menyetel daya kritis tertentu.

Contohnya kembali ke soal lalu lintas saja. Mungkin ada yang protes dengan perbandingan Melbourne. “Lho, nggak usah Melbourne. Kejauhan. Lihat saja Singapura. Di sana juga sangat padat. Tapi toh semua tertib. Atau di Tokyo. Itu tukang kritik mah alasan saja pakai soal-soal struktural. Mental pelanggar ya pelanggar aja, nggak usah cari-cari pembenaran.”

Iya, iya. Singapura memang hebat. Tapi coba simak. Kepadatannya 8.264 per km persegi, masih jauh di bawah Jakarta. Belum lagi wilayah Singapura seberapa luas sih? Cuma 719 km persegi, dengan penduduk 5 jutaan jiwa, cuma separuhnya populasi Jakarta. Negara dengan wilayah sekecil itu, dengan jumlah penduduk cuma seupil gitu, buat jadi hebat harus dipimpin dengan cara semi-diktator oleh Lee Kuan Yew.

Dan Paman Lee berkuasa sangat lama, jauh lebih lama ketimbang Pak Harto. Lihat, ini CV-nya: Perdana Menteri Pra-Kemerdekaan (1959-1965), Perdana Menteri Pasca-Kemerdekaan (1965-1990), Menteri Senior (1990-2004), dan Mentor Menteri (2004-2011). Sampeyan kira di posisi selepas Perdana Menteri itu dia nggak berkuasa secara de facto, gitu? Hahaha.

Lalu tentang Tokyo. Tingkat kepadatan kota itu 6.158 orang per km persegi. Tetap tidak ada apa-apanya dibanding Jakarta. Meski demikian, tidak dimungkiri bahwa kesadaran masyarakat Jepang memang sangat tinggi. Untuk tertib menggunakan jalanan, untuk menjaga kebersihan, bahkan untuk sekadar memakai masker ketika batuk di tengah keramaian (saya pernah diomeli banyak orang karena cuma menutup pakai tangan saat terbatuk-batuk di dalam kereta Osaka-Kyoto).

Pertanyaannya, dari mana kesadaran itu tumbuh? Saya percaya, untuk Jepang, ada peran tradisi ratusan tahun yang membentuk karakter mereka. Entah feodalisme, ketaatan kepada negara atau “junjungan”, semangat bushido, samurai, ninja, geisha, doraemon, atau apalah. Ini perkara titik start historis yang berbeda dengan kita, sehingga tidak bisa serta-merta dipaksakan secara instan ke dalam masyarakat Nusantara.

Bandingkan juga dengan ketertiban ala Australia. Sependek pengetahuan saya, budaya tertib di sini jauh lebih ketat dibanding Inggris, negeri asal populasi utama orang kulit putih Australia. Kenapa?

Saya mendapatkan jawabannya dari seorang interkulturalis, Mbak Wieke Gur, tetangga saya di sini. Ia menjelaskan, Australia Modern pasca-pendudukan kulit putih baru dimulai 230 tahun lalu, dengan gelombang pertama para narapidana. Karakter masyarakat awal seperti itu terbiasa dengan segunung peraturan untuk para tahanan, segepok larangan ini-itu yang jika ditabrak akan berkonsekuensi mematikan. Hasilnya, sikap mental penggila ketertiban seperti itulah yang tertanam dan membentuk fondasi sosio-psikologis mula-mula masyarakat Australia.

Lalu apa yang bisa kita ambil dari segala contoh di atas tadi?

Begini. Apa yang tampak di depan kita dari negara-negara maju itu memiliki latar masing-masing. Semua itu tidak bisa serta merta diadopsi produk hilirnya saja, sambil melupakan proses hulunya. Sementara, banyak proses hulu mereka yang kita tidak mungkin punya, misalnya faktor kesejarahan. Karena itulah fenomena kemajuan negara lain mesti dicermati dengan lensa yang lebih tajam, cara pandang yang lebih kritis, sehingga dapat ditemukan poin-poin yang dapat diaplikasikan secara kontekstual untuk membenahi Indonesia.

Segala sikap kritis itu tidak mungkin diraih jika para mahasiswa Indonesia yang belajar di negara-negara hebat itu hanya berhenti di level kekaguman. Kalau sekadar terpukau atas segala kedahsyatan sebagaimana yang tampak hari ini, ujung-ujungnya saat pulang mereka cuma jadi tukang mencibir tetangga sendiri.

Padahal, kalau cuma mengikuti naluri untuk gampang melongo dan ternganga-nganga, yang bukan orang sekolahan macam kita-kita mah juga bisa…. (LiputanIslam.com)

*tukang kritik, sedang menemani istri yang menempuh studi doktoral di Perth, Australia, disalin dari Detik, 22 Agustus 2017.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL