jokowiAssalamu’alaikum Pak Jokowi,

Pagi itu, tanggal 9 Juli 2014, saya sekeluarga berangkat pagi-pagi sekali ke tempat pencoblosan, untuk memastikan saya bisa mencoblos nomor dua. Dan jujur saja, inilah pertama kali saya menggunakan hak pilih saya, demi Bapak. Sebelum-sebelumnya, saya tidak memilih baik itu pada Pilkada, maupun Pemilu Legislatif. Sudah terlalu besar rasa kecewa saya pada elit politik.

Tahukah kenapa saya memilih Bapak? Mungkin, pernyataannya Anies Basweden mampu mewakili saya. Ia mengatakan bahwa duet Jokowi-JK menjanjikan sebuah kebaruan. Dan memang benar, saya memang mengharapkan kebaruan.

Bagaimana tidak, saat koalisi Merah Putih begitu vulgar mengumbar jatah menteri, Bapak meyakinkan kami hal sebaliknya. Bapak bilang menginginkan koalisi tanpa syarat. Tidak ada bagi-bagi kursi menteri, dan itu Bapak katakan berulang-ulang di berbagai kesempatan.

Bapak berkata, akan membentuk kabinet profesional, yang diisi oleh orang-orang profesional dan berkompeten di bidangnya, memiliki kecakapan dan jiwa kepemimpinan. Bahkan saat itu, sempat menyeruak kabar, bahwa Bapak akan memilih menteri dengan sistem lelang jabatan, sebagaimana yang Bapak terapkan di Pemprov DKI.

Jokowi mengaku akan menggunakan sistem yang hampir sama dengan apa yang diterapkannya saat mencari pejabat camat dan lurah, yaitu lelang jabatan untuk menyeleksi calon menteri yang bakal mengisi kabinetnya.

“Ya mirip-mirip lelang jabatan,” ujar Jokowi. (Kompas, 25 Juli 2014)

Saat  mendengar itu, saya bahkan seketika menggantungkan mimpi yang tinggi: saya punya peluang untuk menjadi seorang menteri. Saya katakan kepada ibu, kepada keluarga dan teman-teman saya, bahwa saya adalah calon Menteri Luar Negeri. Lalu seorang teman saya yang berprofesi sebagai apoteker menjawab,”Kenalkan, saya calon Menteri Kesehatan.”

Kebaruan itu semakin terpampang nyata, manakala saya mendengar kabar bahwa kabinet Bapak hanya akan diisi oleh 27 menteri, demi efisiensi. Koalisi ramping, dan kabinet pun ramping.

Tapi apa yang saya lihat hari ini, membuyarkan harapan-harapan itu. Secara gamblang Bapak menyampaikan, 18 kementrian diisi dari kalangan profesional, dan 16 kementrian dari partai politik. Jumlah kementrian tetap 34, artinya tak ada kabinet ramping. Lima kursi Bapak beri untuk PDI Perjuangan, tiga kursi untuk Nasdem, tiga kursi untuk PKB, dua kursi untuk Hanura, dan satu kursi untuk PKPI.

Bukankah Bapak berjanji, tidak akan bagi-bagi kursi menteri? Bukankah Bapak bilang, bahwa koalisi tanpa syarat yang Bapak bangun adalah untuk menghindari tersanderanya pemerintahan Bapak oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat?

Jika pada akhirnya Bapak toh tetap juga bagi-bagi kursi menteri, mengapa tidak dari dulu saja sejak menjelang kampanye Pilpres? Saya masih ingat, bagaimana alotnya deal Bapak dengan Partai Golkar, lantaran Partai Beringin itu menghendaki jatah menteri, dan Bapak tegas menolak.

Elektabilitas Bapak yang tinggi, bak gula yang menarik semut untuk merapat. Namun lagi-lagi Bapak katakan,”Syarat koalisi adalah tanpa syarat”.

Jika saja sejak awal Bapak bersedia bagi-bagi kursi, niscaya Bapak akan berhasil mengaet lebih banyak partai untuk bergabung dengan Bapak, dan pastinya, kampanye hitam terhadap Bapak juga tidak semasif itu — yang membuat relawan Bapak jungkir balik untuk mengklarifikasi, entah itu di media sosial maupun di dunia nyata. Saya termasuk yang menjelaskan kepada keluarga, tetangga dan kerabat bahwa Bapak bukan China, bukan kafir, bukan Kristen ataupun Komunis.

Di era kepemimpinan Pak SBY, kami harus menelan kekecewaan mendalam. Tiga menterinya, yang berasal dari partai politik terlibat kasus korupsi.  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK adalah Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga), Suryadharma Ali (Menteri Agama) dan Jero Wacik (Menteri ESDM). Karena saya mendukung Bapak, sungguh saya tidak ingin melihat Bapak jatuh ke lubang yang sama.

Sejarah juga mencatat, bagaimana para menteri keluaran parpol ini cenderung sibuk mengurus partai dan berpolitik, dan mengabaikan tugas-tugasnya. Pada bulan Juni 2014, Pak SBY memberikan raport merah pada 10 kementerian yang kinerjanya dibawah harapan. Karenanya, kekhawatiran saya hal ini akan terulang di kabinet Bapak nanti, rasanya masuk akal.

Saya perhatikan, bukan saya satu-satunya yang kecewa atas keputusan Bapak terkait kursi kementrian ini. Teman-teman saya mengeluh, karena Bapak tidak selantang dulu ketika menyuarakan koalisi tanpa syarat.

Dan ini berarti, kans saya untuk menjadi Menteri Luar Negeri juga menipis, bahkan mungkin akan hilang sama sekali.

Saya sedih melihat Bapak tersandera, dan saya sedih melihat Bapak tidak menepati janji. Padahal, saya dan jutaan rakyat Indonesia siap pasang badan jika kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang Bapak rencanakan tersandung oleh elit politik lainnya baik itu di Parlemen, maupun pos lainnya. Bapak berhak menentukan sendiri siapa-siapa saja para profesional yang memang layak duduk di kursi menteri. Bapak menang karena puluhan juta rakyat Indonesia memilih Bapak, dan kami memilih Bapak juga karena figur Bapak, bukan karena melihat partai pengusung.

Pak Jokowi, Bapak juga bilang bahwa pemimpin itu adalah ketegasan tanpa ragu. Jadi, masih belum terlambat bagi Bapak untuk merubah keputusan. Bapak masih punya waktu…

 

Dari saya, yang masih berharap (kelak) menjadi Menteri Luar Negeri,

 

Putu Heri

 

 

——————

 

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL