Oleh: Ikrar Nusa Bhakti*

HASIL hitung cepat berbagai lembaga survei terkait dengan pilkada Jakarta menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang telak atas pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Angkanya pun tak tanggung-tanggung, di atas 15%. Dari pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, hasil pilkada DKI Jakarta menunjukkan sebuah anomali politik karena pasangan petahana yang tingkat kepuasan publiknya 70%-76% ternyata dapat dikalahkan pasangan yang tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan lokal atau daerah. Pastinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anomali politik itu terjadi. Pertama, seperti tampak pula dari berbagai survei, agama menjadi faktor utama dari kemenangan Anies-Sandi. Secara kebetulan, pada September 2016, dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu, Basuki alias Ahok membuat pernyataan yang bisa mengaitkan agama dan politik. Pernyataan yang mengaitkan politisasi Surah Al Maidah ayat 51 itu tentu saja menjadi bumerang baginya.

 

Persoalan itu kemudian menjadi isu agama karena secara kebetulan Ahok beragama Kristen dan beretnik Tionghoa. Kalau saja Ahok tidak memiliki dobel minoritas itu, belum tentu isu politisasi agama menjadi isu besar, bahkan menimbulkan demonstrasi besar-besaran dari yang disebut 411, 212, 212, hingga 311. Berbagai isu, bahwa memilih orang kafir sebagai gubernur akan masuk neraka, pemilih Ahok tak boleh disalati atau bahkan tak boleh dibantu pemakamannya, menambah semakin takutnya warga muslim untuk memilih Ahok-Djarot. Kedua, persoalan penggusuran untuk normalisasi Kali Ciliwung yang digoreng Anies Baswedan juga menimbulkan kesan seakan-akan Ahok ialah gubernur yang suka menggusur rakyat kecil. Apalagi hal itu dikaitkan dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang lagi-lagi digoreng seakan-akan Ahok lebih mengutamakan kepentingan ekonomi para konglomerat dan menyusahkan para nelayan yang ialah juga bagian dari rakyat kecil.

 

Meski Ahok sudah berbusa-busa menjelaskan keuntungan yang akan dinikmati rakyat kecil dan miskin Jakarta dari berbagai proyek yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, semua itu dianggap tidak menarik ketimbang berbagai tuduhan negatif Anies terhadap Ahok yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Ketiga, gaya Anies yang pandai memilih kata-kata di dalam kampanye politiknya, seperti “Rakyat Jakarta menginginkan gubernur baru, saya akan menutup tempat mesum di Hotel Alexis, saya akan memecat Ahok sebagai gubernur, saya akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Lalu, saya akan menyatukan sistem transportasi di Jakarta dan rakyat hanya membayar Rp5.000, saya akan memberikan DP 0% untuk rakyat Jakarta yang akan memiliki rumah, saya akan memberikan kartu Jakarta pintar (KJP) kepada mereka yang tidak sekolah.” Semua itu menarik rakyat yang memimpikan bisa membeli rumah tanpa DP, yang ingin juga tetap dapat uang walaupun tidak sekolah atau tidak bekerja. Keempat, pemilih Jakarta terimbas oleh kebangkitan kembali konservatisme baru seperti yang terjadi di Inggris terkait dengan hasil referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan menangnya Donald Trump pada pemilu di AS 2016. Dengan kata lain, cara berpikir yang konservatif ternyata dapat mengalahkan cara berpikir yang rasional dan modern.

 

Pelajaran berharga

Hasil pilkada Jakarta memberikan pelajaran berharga bagi partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam yang mengedepankan Islam moderat. Pertama, mereka selama ini seakan melupakan atau membiarkan konstituen Islam mereka di arus bawah sehingga dapat dirasuki pikiran-pikiran yang sempit dalam keberagamaan mereka. Ketika rakyat akar rumput ketakutan dengan ungkapan kalau meninggal tidak dimandikan atau disalati, mereka tidak cepat didekati para ulama yang merupakan bagian dari Islam moderat. Kedua, pilkada Jakarta sekali lagi membuktikan bahwa jumlah partai pendukung tidak identik dengan jumlah perolehan suara yang akan didapat di pilkada. Gaya berkampanye, sosok calon yang dikontraskan dengan petahana, isi kampanye yang membuai mimpi kaum miskin, dan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa semua kenikmatan dan kemudahan yang sudah dirasakan rakyat tak akan dihilangkan ternyata lebih menarik ketimbang hasil yang sudah dicapai petahana dan dinikmati rakyat miskin.

 

Ketiga, mobilisasi massa secara masif atas dasar agama yang bukan saja berasal dari dalam Jakarta, melainkan juga dari luar Jakarta sulit dibendung ketika jargon-jargon agama, politik, dan demokrasi disa­tukan untuk membenarkan mobilisasi massa itu. Atas nama demokrasi, kegiatan politik yang masif itu tentunya tak mungkin dihentikan karena pemerintah dan aparat keamanan tidak ingin dikatakan anti-Islam atau bertentangan dengan Islam. Apakah gaya politik ini bisa dikembangkan pada Pilpres 2019 tampaknya agak sulit karena pada pilkada kedekatan emosional pemilih dan yang dipilih amat kuat karena faktor geografis, politis, dan agama. Namun, pada pilpres ada jarak yang cukup jauh antara pemilih dan yang dipilih. Keempat, melihat hasil pilkada Jakarta, bukan mustahil pendekatan agama akan semakin digunakan pada pilkada-pilkada lainnya pada 2018 dan se­terusnya. Ini mengalahkan hasil kerja atau pun kejujuran dari seorang calon gubernur petahana, apalagi jika sang petahana memiliki perbedaan agama dengan sebagian besar penduduk di provinsi, kabupaten, atau kota tertentu.

 

Tantangan gubernur baru

Kita semua harus menerima hasil pilkada DKI Jakarta dengan lapang dada. Saya juga percaya bahwa para pemilih Ahok-Djarot bukanlah rakyat yang bodoh, irasional, dan emosional yang tidak mau menerima kekalahan mereka. Ini berbeda dengan pemilih Prabowo-Hatta yang sempat emosional dan tidak menerima kekalahan mereka secara lapang data. Mereka juga tidak seperti pendukung Partai Demokrat dan Hillary Clinton yang ramai melakukan demonstrasi di berbagai tempat di AS hingga kini dan tidak bisa menerima kemenangan Donald Trump. Tidaklah mengherankan jika Trump menggunakan gaya lama kebijakan Partai Republik, yakni menjadikan perang untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyat, seperti melalui pengeboman dahsyat tentara AS di Suriah. Pendukung Ahok-Djarot juga bukan para rasionalis Inggris yang tidak bisa menerima kekalahan pada referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa.

 

Persoalannya kemudian ialah, pertama, dapatkah Anies kembali ke masa lalunya sebagai orang yang sering bicara mengenai pentingnya kita merajut kebangsaan di dalam kebinekaan ketimbang seseorang yang mulai lekat dengan sektarianisme atas dasar sentimen agama? Kedua, Anies tentunya berutang budi pada tokoh-tokoh Islam garis keras. Akankah dia memenuhi semua tuntutan tokoh-tokoh agama itu untuk menjadikan Jakarta bersyariah? Ketiga, bisakah Anies-Sandi adil terhadap penduduk Jakarta tanpa memandang suku-agama-ras-golongan mereka? Keempat, akankah Anies men-deliver janji-janji politik mereka soal DP rumah 0%, memberikan uang kepada mereka yang tidak sekolah dan bekerja, tidak akan menggusur orang, akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, dan sebagainya? Kita akan menyaksikan apakah Jakarta akan berubah ke arah lebih baik dalam lima tahun ke depan. Namun, sebagai langkah awal, mari kita berikan ucapan selamat kepada Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Setelah masa jabatan Ahok-Djarot berakhir pada Oktober 2017 ini, kita akan melihat apakah janji-janji kampanye itu tinggal janji, ataukah janji itu akan dilaksanakan secara konsisten. (liputanislam.com)

*Profesor Riset LIPI, disalin dari Media Indonesia, 20 April 2017

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL