justiceOleh: Putu Heri

Tak ada pesta yang tak berakhir,  mungkin kalimat itu bisa mewakili apa yang tengah menimpa Raden Nuh, dkk, yang kini harus meringkuk di tahanan akibat kasus pemerasan dan pencemaran nama baik yang dilakukannya selama malang melintang di media sosial dan berstatus ‘selebtwit’ dengan ratusan ribu follower.

Mungkin kita semua masih ingat, kasus lama yang menimpa Dr. Umar Syadat Hasibuan pada tahun 2013, yang saat itu menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Dalam Negeri. Oleh Trio Macan, ia dituduh menerima uang suap 500 juta. Lalu pesantren yang didirikan ayahnya pada tahun 1990 juga dituduh sebagai hasil suap.

Umar, mengajukan pertanyaan kritis saat itu,

“Salah satu admin @triomacan2000 adalah Raden Nuh. Pertanyaannya sekarang, Raden Nuh bukan orang kaya, bukan pengusaha. Siapa yang memberi fasilitas rombongan mereka nge-tweet pakai iPad? Waktu itu, menurut pengakuan dari Raden Nuh sendiri, mereka punya kaitan dengan Nugroho Djayusman (mantan Kapolda Metro Jaya). Terus saya cari tahu, mengecek apakah benar Nugroho Djayusman membiayai Raden Nuh. Waktu itu Raden Nuh mengaku sebagai anak angkat Nugroho.

Admin akun anonim seperti itu, yang membuat resah masyarakat dengan menjelek-jelekan seseorang tanpa data, seharusnya ditangkap polisi. Ada UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik), pasal pencemaran nama baik. Jerat saja pakai UU itu. Akun @TrioMacan2000 ini mengincar orang dan ada juga pesanan dari orang lain.

Sebenarnya, kepolisian harus cepat menangkap orang-orang seperti itu, karena akun anonim itu tidak bisa seenaknya saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Kalau mau berpolitik jadi gentleman, face to face.

Kalau tidak suka dengan seseorang, tunjukkan jati diri. Kalau saya tidak suka dengan seseorang, saya akan tweet melalui akun pribadi saya yang jelas siapa orangnya. Tapi ini kan tidak, berlindung di balik akun anonim, dibayar pula.

Kenapa polisi seperti tidak sanggup mengungkap @TrioMacan2000?

Saya sudah tidak peduli dan sudah hopeless. Kalau Polda Metro Jaya atau Mabes Polri memang serius ingin menyelesaikan kasus akun anonim ini, saya bersedia menjadi saksi.” (Vivanews, Mei 2013)

Artinya, sejak awal sudah banyak pihak yang mengetahui siapa orang yang berada di belakang akun Trio Macan, apalagi, dengan dilaporkannya kasus ini ke kepolisian, seharusnya ada tindakan yang diambil dari aparat. Namun anehnya, justru kasus hukumnya mangkrak, tidak ada perkembangan.

Kasus Tukang Tusuk Sate

Lain dengan Rade Nuh, lain pula kasus tukang tusuk sate yang berinisial MA. Ia juga terpaksa harus merasakan dinginnya kamar tahanan lantaran gambar bermuatan pornografi yang ia unggah di akun Facebook-nya saat pilpres lalu. Penangkapannya ini, juga menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab.

Pertama, mengapa ia baru diciduk setelah pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden, padahal kasus ini dilaporkan pada bulan Juli lalu?

Kedua, mengapa hanya MA yang ditahan, padahal selama kampanye, bahkan hingga hari ini, konten fitnah dan kebencian melimpah ruah di sosial media, baik dari pendukung Jokowi maupun Prabowo?

Ketiga, bagaimana dengan kasus Obor Rakyat, yang tidak terdengar lagi kelanjutan kasusnya hingga kini?

Kita semua, selalu ribut dengan apa yang terlihat di permukaan saja, dan melupakan akar dari permasalahan itu sendiri. Seolah-olah, dengan meringkus Raden Nuh hingga MA, maka persoalan akan selesai. Padahal jika dicermati kasus per kasus, selalu saja ada kejanggalan, dan memperlihatkan pola yang sama: tidak seriusnya aparat menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini.

Seperti diungkapkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, secara teoretis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Undang-undang telah memberikan batasan yang jelas, sehingga setiap warga negara yang melanggar, tercancam mendapatkan sanksi. Lalu mengapa ada  ketidak-adilan dalam penegakan hukum di Indonesia? Ketidak-adilan ini, sekaligus menjadi indikasi bahwa tujuan atas keberadaan hukum di Indonesia, tidak tercapai.

Mungkin, yang saya uraikan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak penyebab. Sejak 2010 hingga Agustus 2013, Komisi Yudisial sudah menerima laporan tentang hakim-hakim bermasalah, sebanyak 5.783 perkara. Anggota Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri  menyatakan, bahwa kondisi hakim saat ini belum sesuai harapan. Terbukti dengan banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat terkait indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dari temuan selama tiga tahun itu, hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim terbukti ada 161 orang. Sebanyak 110 hakim dikenai sanksi ringan berupa teguran, 28 hakim terkena sanksi sedang, yaitu penurunan gaji dan menjadi hakim non-palu. Sanksi berat berupa pemberhentian hakim rekomendasi komisi dan Mahkamah Agung sebanyak 23 orang. (Tempo, Oktober 2013)

Di lain sisi, Kejaksaan Agung menyatakan ada 409 jaksa dan pegawai yang bermasalah di tahun 2012. Dari jumlah itu, Kejagung sudah memecat 58 orang. Hal ini, merupakan bukti bahwa masih ada  jaksa nakal di jajaran institusi kejaksaan. (Merdeka, 2013)

Yang tidak kalah miris adalah jika melihat kasus-kasus serupa pada aparat penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian. Sebagaimana diketahui, di instansi ini acapkali kita menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

Berdasarkan data Indonesia Police Watch (IPW), jumlah anggota polisi yang tersandung kasus narkoba terus meningkat setiap tahun. IPW mencatat pada 2011 terdapat 213 polisi yang dijatuhi sanksi akibat penggunaan barang haram tersebut. Jumlah itu meningkat menjadi 217 orang pada 2012.

Jumlah polisi tersandung narkoba, boleh jadi, hanyalah fenomena gunung es. Artinya, kenyataan di lapangan, jumlahnya jauh lebih besar dari angka yang tertangkap tangan. Penulis sungguh prihatin karena masih saja ada polisi yang terlibat narkoba.

Apakah hanya kasus narkoba? Ternyata tidak. Kasus suap, korupsi, hingga melakukan penganiayaan terhadap warga acapkali terjadi.

Jadi, mungkinkah kita bisa berharap adanya sebuah keadilan atau penegakan keadilan, sedangkan penegak hukum itu sendiri terdiri dari orang-orang bermasalah, yang kerap malanggar hukum? Sama saja halnya dengan berwudhu dengan air kencing.

Jujur saja, saya tidak terlalu gembira dengan penangkapan Raden Nuh dan MA. Karena jika pemerintah tidak serius melakukan perbaikan, maka tak lama lagi kita akan menyaksikan lahirnya Raden Nuh yang lain, atau MA yang lain.

——-

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL