ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.

Oleh: Raras D Adining*

Polusi udara di Jakarta jadi pembahasan yang hangat belakangan ini. Salah satu situs yang menyediakan angka pengukuran kualitas udara, AirVisual, menunjukkan tingkat pencemaran udara di Jakarta sebulan terakhir masuk kategori tidak sehat. Masalah polusi udara di Jakarta setidaknya ramai dibahas sejak 25 Juni 2019. Pada tanggal tersebut, tepatnya sekitar pukul 10.00 WIB, AirVisual menunjukkan air quality index (AQI) Jakarta berada pada angka 168 atau masuk kategori unhealthy. Bahkan pada pagi hari di tanggal tersebut AQI Jakarta versi AirVisual sempat berada di angkat 216.

Apa itu AQI?

Secara sederhana, AQI dapat diartikan sebagai indeks yang dipakai AirVisual untuk mengukur tingkat polusi udara di sebuah kota. Indeks ini mempertimbangkan sejumlah polutan utama seperti PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hingga ozon di permukaan tanah. Jenis polutan utama itu dikalkulasikan menjadi angka AQI yang rentang nilainya adalah 0-500. Semakin tinggi nilai AQI maka semakin tinggi tingkat polusi udara. AQI di Jakarta diukur dengan alat yang berada di sejumlah titik seperti Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta Pusat, Pegadungan, Kemayoran, Pejanten Barat, Rawamangun, dan Mangga Dua.

Jakarta bahkan sempat menduduki ranking 1 kota paling berpolusi di dunia pada Jumat, 26 Juli 2019. Saat itu, AQI Jakarta berada di angka 184 berdasarkan pengukuran pukul 08.00 WIB. Kandungan PM 2,5 pagi itu, berdasarkan data AirVisual adalah 119.8 µg/m³. Kondisi udara Jakarta tak juga membaik di akhir pekan, pada Minggu, 28 Juli misalnya. Pada pukul 06.04 WIB, menurut data AirVisual, AQI Jakarta berada di angka 195. Padahal, pada hari Minggu tak banyak aktivitas perkantoran atau pabrik, yang artinya jumlah kendaraan di ibu kota juga menurun.

Saking berpolusinya udara di Jakarta kadang membuat saya tertipu. Saya kira kabut atau embun yang menutup dan mengaburkan pandangan gedung-gedung pencakar langit ibu kota, tapi ternyata itu bukan. Langit Jakarta jarang terlihat benar-benar biru. Warna langit lebih sering kelabu padahal sedang tak mendung. Pernah suatu waktu saya berada di kapal menuju daratan utama Jakarta setelah berkunjung ke Kepulauan Seribu dan melihat Jakarta tertutup semacam selubung kabut yang kalau saya pikir-pikir mirip salah satu jurus ninja milik Zabuza di serial Naruto. Semacam selubung kabut ini juga terlihat jelas kalau saya baru saja kembali dari luar kota dengan menggunakan pesawat.

Penyumbang Polutan

Pemprov DKI Jakarta mengatakan data AirVisual bukan acuan. Meski demikian, Pemprov tetap mengambil langkah-langkah perbaikan. Mulai dari mewajibkan uji emisi, penggunaan baterai untuk mengganti genset, hingga membagikan tanaman kepada warga. Pemprov DKI juga terus mengampanyekan agar warga beralih ke transportasi umum agar mengurangi kendaraan yang berada di jalanan sehingga bisa menekan tingkat polusi udara.

Ada sejumlah hal yang menjadi penyumbang polutan di Jakarta. Pertama adalah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bisa dilihat berdasarkan Statistik Transportasi DKI Jakarta 2018 yang diterbitkan BPS DKI Jakarta. Dalam data yang disajikan terlihat pertumbuhan kendaraan sejak 2012 hingga 2016. Pada 2016, terdapat 18.006.404 kendaraan pada di Jakarta. Jumlah itu tidak termasuk kendaraan TNI, Polri, dan korps diplomatik. Dari jumlah 18 juta kendaraan itu, sepeda motor mendominasi dengan jumlah sekitar 13 juta unit disusul mobil penumpang sekitar 3 juta unit, mobil beban sekitar 600 ribu unit, bus sekitar 300 ribu unit serta kendaraan khusus sekitar 140 ribu unit. Jumlah ini belum lagi kendaraan dari wilayah sekitar Jakarta yang masuk ke DKI setiap harinya.

Banyaknya kendaraan pribadi ini sebenarnya tak terlepas dari dua hal. Pertama, kelakuan manusianya; kedua, tata kotanya. Manusia zaman sekarang, termasuk saya, ingin hidup dengan simpel. Masalahnya, transportasi umum di Jakarta tak mendukung keinginan hidup seperti itu. Bayangkan untuk pergi ke kantor di wilayah Pantai Indah Kapuk dari tempat tinggal di wilayah Koja, setidaknya saya harus 4 kali berpindah angkutan. Pertama, naik ojek dari rumah di dalam gang ke jalan yang dilewati angkot; kedua, naik angkot ke Terminal Priok, lalu naik KRL dari Stasiun Priok ke Jakarta Kota, lalu berpindah lagi dari ke Bus TransJakarta dari Halte Kota menuju PIK, dan untuk arah sebaliknya juga begitu. Belum lagi jika lembur maka bisa saja saya kehabisan KRL dan harus pulang dengan cara lain. Biaya yang dikeluarkan juga lumayan, setidaknya sekali jalan saya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 16 ribu, jadi jika ditotal pulang pergi sekitar Rp 32 ribu.

Berbeda jika saya menggunakan kendaraan pribadi. Saya tak perlu naik-turun berganti kendaraan. Biaya juga lebih hemat, isi bensin Rp 20 ribu bisa untuk dua hari per jalan pulang-pergi tempat tinggal ke kantor. Kelakuan saya ini sebenarnya tercipta karena keadaan. Saya memprediksi bukan satu-satunya orang yang merasa lebih mudah dan murah bepergian dengan kendaraan pribadi di DKI. Nah, di sinilah masalah kedua, tata kota, menjadi faktor yang membuat jumlah kendaraan pribadi di Jakarta kian bertumbuh subur. Jakarta tak dibangun dengan perencanaan yang jelas. Lihat saja, di wilayah mana tak ada kantor di Jakarta. Rasa-rasanya hampir setiap tempat ada kantor, entah itu skala besar atau kecil. Wilayah yang khusus tempat tinggal juga tak jelas. Jakarta juga sangat padat hingga banyak gang-gang kecil yang tak bisa diakses transportasi umum. Masalah inilah yang memicu sulitnya menata sistem transportasi di ibu kota.

Di Jakarta, tak jelas orang tinggal di mana dengan kantor di mana, karena bisa saja orang tinggal di utara, kantornya di utara sisi lain yang tak terjangkau transportasi umum dengan mudah. Coba bayangkan kalau di Jakarta jelas di mana lokasi yang memang menjadi kawasan perkantoran dan mana yang menjadi kawasan permukiman. Misal, kawasan perkantoran di wilayah Jakarta Utara hanya boleh berada di sepanjang jalan A, jalan B, jalan C, jalan D, dan seterusnya dengan pembatasan tertentu. Sementara kawasan permukiman hanya boleh ada di titik A, titik B, titik C dan seterusnya. Jika jelas begini, maka transportasi umum, angkot misalnya cukup berkeliling di jalan-jalan kawasan permukiman A lalu mengantarkan warganya ke satu titik semacam terminal yang di dalamnya tersedia pilihan transportasi ke berbagai kawasan perkantoran yang sudah ada itu. Jika akses transportasi umum mudah dan jelas maka orang-orang bisa diarahkan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Jumlah kendaraan pribadi di Jakarta yang begitu banyak juga menimbulkan masalah lain, yakni kemacetan dan debu-debu yang beterbangan dari jalanan. Kemacetan membuat gas buang kendaraan terkonsentrasi di satu titik. Kemacetan juga membuat kendaraan banyak membuang bahan bakar karena mesin yang harus terus menyala padahal tak jalan. Kendaraan pribadi di Jakarta juga bertambah seiring sistem transportasi online yang kian digemari.

Selain kendaraan, masalah lainnya adalah berbagai proyek yang ada di Jakarta. Proyek pembangunan trotoar atau gedung misalnya. Proyek ini membuat lapisan tanah terbuka dan mudah ditiup angin hingga menjadi debu dan menambah keruh udara. Keberadaan proyek perbaikan jalan atau trotoar juga membuat laju kendaraan makin lambat hingga macet terjadi.

Masalah berikutnya adalah pembangkit listrik yang ada di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyinggung keberadaan pembangkit listrik tenaga batu bara yang menjadi penyumbang polusi Jakarta, walau Anies tak menyebut detail pembangkit listrik mana saja yang dimaksudnya. Sementara itu, Walhi pada 17 Juli 2019 menyebut PLTU dengan bahan bakar batu bara menyumbang 20-30 persen polusi Jakarta. Walhi juga mengemukakan hasil penelitian mereka bersama Greenpeace pada 2017 yang menyebut setidaknya ada 10 PLTU berbahan bakar batu bara yang tak jauh dari Jakarta menyumbang polusi di ibu kota. Pada 2017, Greenpeace juga pernah menyebut Jakarta bakal menjadi ibu kota negara dengan PLTU terbanyak di sekitarnya dalam radius 100 Km. PLN sendiri membantah PLTU menyumbang polusi di Jakarta.

Bukan Cuma Udara

Polusi di Jakarta sebenarnya bukan cuma terjadi di udara. Pada 2018, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Yusmada Faizal menyebut 61 persen aliran sungai di Jakarta tercemar berat. Pencemaran itu berasal dari 3 sumber; pertama, limbah rumah tangga seperti air mandi ataupun air bekas mencuci; kedua, tinja; ketiga, limbah industri. Masalah pencemaran air sungai di Jakarta pernah jadi sorotan saat Asian Games 2018. Kali Item yang berada di belakang wisma atlet di Kemayoran, Jakarta sampai harus ditutup waring agar baunya tak sedapnya berkurang.

Air sungai di Jakarta, khususnya yang sudah mengarah ke laut kebanyakan berwarna hitam dan mengeluarkan bau tidak sedap. Bukan sekadar air sungai, namun juga air tanah. Ada beberapa pemberitaan yang menyebut air tanah di Jakarta tercemar bakteri E coli. Selain itu, pengguna KRL di Stasiun Jakarta Kota mungkin secara tak sengaja pernah merasakan air keran yang asin saat berwudu, seperti yang pernah saya rasakan pada 2017 silam.

Untuk mengurangi dan menyelamatkan hidup kita dari polusi yang menyesakkan ini, harus ada ketegasan dari pemerintah dan kesadaran dari warga. Pemerintah harus berani membatasi kendaraan pribadi dengan cara luar biasa. Menaikkan bea masuk atau pajak kendaraan pribadi setinggi-tingginya, membuat aturan usia kendaraan, membatasi kepemilikan kendaraan per keluarga, mempersulit kredit kendaraan ataupun cara lainnya. Namun, pembatasan itu harus disertai dengan penyediaan angkutan umum yang murah dan mudah. Pemerintah juga harus membatasi armada transportasi online, membuat standar baku bagi angkutan umum yang layak dan lainnya.

Transportasi umum terintegrasi juga harus digalakkan. Bukan sekadar ada, tapi benar-benar membuat orang berpindah ke transportasi umum. Tak jarang saya lihat bus Metrotrans ataupun armada JakLingko yang kosong. Artinya apa? Integrasi transportasi umum tidak dibuat berbasis data yang tepat soal pergerakan manusia dari satu titik ke titik lain. Sepinya penumpang transportasi umum juga bisa terjadi karena buruknya sosialisasi ke warga sehingga warga tak tahu harus naik kendaraan nomor berapa untuk ke tujuannya.

Kerja keras pemerintah dibutuhkan untuk memaksa warga berubah kelakuannya soal transportasi. Hal yang sama juga harus dilakukan terkait air. Pemerintah harus tegas dan melakukan pembatasan terhadap penggunaan air tanah. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan jaringan air minum yang menjangkau hingga gang-gang sempit Jakarta. Pemerintah juga harus menjaga suplai air minum dengan baik sehingga gedung-gedung perkantoran, hotel, ataupun mal juga menggunakannya. Masalahnya, PAM di DKI dikelola swasta sehingga intervensi pemerintah soal air layak minum bagi warga kurang maksimal. Walaupun belakangan Pemprov DKI berusaha mengambil alih pengelolaan air minum di Jakarta. Jaringan pipa untuk pengolahan air limbah juga harus dimaksimalkan.

Di sisi lain, kesadaran warga juga menjadi hal penting. Bukan pemandangan aneh melihat ada warga di Jakarta yang santai tinggal di dekat tumpukan sampah. Masih ada juga warga yang buang tinja sembarangan. Ada juga warga yang hidupnya bersih, namun kendaraan pribadinya lebih dari satu. Ada juga warga yang gengsi naik transportasi umum. Sadar adalah kunci bagi warga agak bisa hidup lebih sehat di Jakarta. (LiputanIslam.com)

*alumni FISIP Universitas Sumatera Utara, disalin dari Detik, 30 Juli 2019.

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*