Oleh: Nurrochman*

“Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat, kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu. Kayaknya banci itu”.

Kalimat itu meluncur dari seorang penceramah agama bernama Sayyid Bahar bin Ali bin Alawi bin Abdur Rahman bin Sumayt atau lebih populer sebagai Habib Bahar bin Smith. Seperti kita ketahui, di lingkungan masyarakat Arab-Indonesia, habib adalah gelar bagi keturunan Nabi Muhammad SAW.

Ironisnya, kalimat bernada hujatan itu justru muncul pada momen peringatan Maulid Nabi yang diadakan di daerah Batu Ceper, Tangerang, Banten. Atas ceramahnya yang vulgar tersebut, Habib Bahar dipolisikan oleh sejumlah elemen masyarakat atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian.

Ihwal ujaran kebencian dalam perpolitikan kita, hal itu tentu bukan fenomena baru. Maraknya ujaran kebencian di panggung politik dapat dilacak ke belakang, yakni pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Pilpres yang hanya diikuti dua pasang kandidat membuat persaingan dipenuhi berbagai manuver dan intrik politik. Arena kampanye lebih banyak disesaki oleh agitasi dan opini yang menjurus pada kampanye hitam (black campaign), ketimbang pertarungan wacana dan ideologi.

Kondisi serupa, bahkan lebih parah, terjadi pada momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 lalu. Pertarungan politik berbalut sentimen identitas yang berkelindan dengan arus konservatisme-populisme Islam mencatatkan Pilkada DKI sebagai pilkada paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia pascareformasi.

Belakangan, tampak betul ada upaya untuk menjadikan Pilpres 2019 seperti Pilkada DKI. Hal ini dapat dilihat dari pola-pola masif dalam mereduplikasi strategi politik yang terbilang berhasil diterapkan pada Pilkada DKI, yang dengan menyerang lawan politik melalui serangkaian kampanye hitam, mulai dari berita palsu, fitnah, hingga yang paling lazim: ujaran kebencian.

Tren Global

Dilihat dalam lanskap politik global, model kampanye yang mengeksploitasi ujaran kebencian tampaknya tengah menjadi semacam tren. Kita tentu ingat kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat yang disokong oleh model kampanye bernuansa seksisme dan rasialisme.

Corak kampanye yang mengumbar retorika kebencian pada kalangan minoritas itu pula yang mengantarkan Jair Bolsorano sebagai pemenang dalam Pilpres Brazil pada Oktober 2018 lalu. Kemenangan Bolsorano menjadi perhatian dunia lantaran model kampanyenya yang mengumbar sentimen rasialisme dan misoginisme. Sejumlah media internasional bahkan menjulukinya sebagai Donald Trump-nya Brazil.

Fareed Zakaria, pengamat politik asal Amerika Serikat dalam sebuah kolomnya menyebut bahwa indeks demokrasi global mengalami perlambatan akibat masifnya gelombang populisme yang dimotori kelompok konservatif-kanan. Di Amerika Serikat, Eropa, dan kawasan lainnya populisme-konservatisme itu terepresentasikan jelas dalam maraknya eksploitasi ujaran kebencian dalam kontestasi politik.

Ujaran kebencian (hate speech) secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah tindakan menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu dengan mengeksploitasi sentimen identitas, baik agama, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, ideologi politik, dan variabel sejenisnya. Dalam ajang kontestasi politik, ujaran kebencian kerap dipakai pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik sekaligus menarik simpati publik.

Eric Heinze dalam bukunya Hate Speech and Democratic Citizenship (2016) menyebut bahwa maraknya ujaran kebencian dalam kontestasi politik di sejumlah negara dalam satu dekade belakangan ini dilatari oleh setidaknya dua faktor.

Pertama, masih dominannya sikap prasangka buruk satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Prasangka buruk biasanya berawal dari kebiasaan masyarakat yang gemar mengidentifikasi suatu kelompok dengan pelabelan (stereotype) tertentu. Pelabelan negatif pada kelompok tertentu seringkali menjadi awal lahirnya ujaran kebencian yang menyasar kelompok tersebut.

Prasangka buruk yang telah menjadi semacam endemik di tengah masyarakat inilah yang kerap dimainkan oleh elite politik untuk mendulang simpati publik. Di Amerika Serikat misal, isu islamophobia dan sentimen anti-imigran yang menggejala di tengah masyarakat dikomodifikasi menjadi retorika politik oleh Trump yang merupakan kandidat dari Partai Republikan, partai yang dikenal berkarakter konservatif.

Faktor kedua adalah adanya sikap inferior lantaran merasa tersisih atau terpinggirkan dari perebutan ruang sosial. Inferioritas inilah yang tidak jarang mengerucut pada sikap merasa terancam atas eksistensi kelompok yang mendominasi ruang sosial. Dalam konteks ini, ujaran kebencian lebih merupakan bentuk dari strategi untuk mendelegitimasi kelompok yang tengah dominan di ruang sosial.

Kondisi yang demikian itu kerap terjadi dalam konteks perebutan kekuasaan politik. Pihak-pihak yang kalah dalam pertarungan politik kerap menjadikan ujaran kebencian sebagai senjata untuk melemahkan dominasi rezim yang tengah berkuasa. Biasanya, praktik ujaran kebencian itu diklaim sebagai bentuk kritisisme dan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Penegakan Hukum

Analisa Heinze tersebut relevan untuk membaca fenomena maraknya ujaran kebencian yang mewarnai panggung politik kita beberapa tahun terakhir ini. Secara sosiologis, harus diakui bahwa masyarakat Indonesia memiliki riwayat kelam ihwal sentimen perbedaan identitas, baik itu terkait SARA maupun ideologi politik. Peristiwa pembantaian anggota PKI dan simpatisannya di kurun waktu 1965-1966 serta konflik sosial yang meledak di awal era Reformasi 1998 telah menjadi semacam memori kolektif bangsa Indonesia yang sukar dihilangkan.

Bayang-bayang memori kolektif itu membuat kita hidup dalam suasana saling curiga yang rentan akan provokasi. Kondisi psikologis itulah yang belakangan ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Alih-alih membangun narasi politik alternatif untuk menandingi dominasi penguasa, mereka justru mengeksploitasi sentimen SARA untuk membangun ketidakpercayaan publik pada pemerintah.

Ceramah keagamaan berbalut politik kebencian seperti dilakukan Habib Bahar itu tentu berbahaya bagi kondisi psikologi politik kita. Dalam perspektif psikologi politik, setiap tindakan politik umumnya dilatari oleh karakter individu berikut situasi sosial yang melingkupinya. Ini artinya, setiap ucap dan laku para elite potensial untuk membentuk perilaku politik publik.

Ujaran kebencian dalam berbagai bentuknya merupakan bagian dari kekerasan verbal yang memiliki daya rusak yang tidak kalah masifnya dengan kekerasan fisik. Bukan tidak mungkin, masifnya ujaran kebencian itu akan mempengaruhi alam bawah sadar publik untuk bersikap intoleran-destruktif yang potensial menyulut konflik sosial.

Penegakan hukum untuk kasus ini mutlak harus dilakukan. Pernyataan Habib Bahar yang menolak meminta maaf dan lebih memilih “membusuk di penjara” kian mengkonfirmasi sikap arogannya. Apa yang dilakukannya tidak hanya merendahkan Jokowi sebagai pribadi. Lebih dari itu, ia telah menghina presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus simbol negara. Penegakan hukum bagi pelaku ujaran kebencian juga penting bagi pendidikan publik. Masyarakat harus diberi penyadaran bahwa ada garis pembeda yang jelas antara mengkritik dan menghujat. (LiputanIslam.com)

*mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga, disalin dari Detik, 17 Desember 2018.

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*