pilkada-antaraOleh: Asep Salahudin

Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, agama selalu menarik untuk dijadikan amunisi demi menyerang lawan politik. Agama menjadi tema yang dipandang strategis dalam merumuskan identitas religius untuk dirinya sekaligus identitas kafir yang dinisbahkan kepada kompetitor, termasuk menjadikan khotbah Jumat sebagai mimbar pengingat umat agar tidak salah dalam menentukan pilihan.

Surah Al-Maidah ayat 51 tiba-tiba menjadi sangat populer karena dipandang sudah cukup bagi kalangan muslim untuk tidak memilih calon kepala daerah yang dianggap berbeda keyakinan. Ahok pun harus dipersoalkan karena dianggap telah melecehkan ayat Tuhan, walaupun sebenarnya apa yang disampaikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu tak lebih hanya bentuk kekhawatiran penggunaan kitab suci (kitab suci apa pun juga) untuk sekadar kepentingan politik pragmatis. Kekhawatiran ‘agama’ akan roboh kalau hanya dijadikan sekadar jubah untuk legitimasi hasrat kekuasaan yang bersifat temporer dan jangka pendek.

Kekhawatiran Ahok sebenarnya, kalau mau jujur, ialah keprihatinan kita bersama, hanya kebetulan yang menyampaikannya ialah petahana sehingga dianggap sangat bermuatan politis dan penuh agenda tersembunyi. Seandainya yang menyampaikannya ialah kalangan akademisi, itu tidak akan dipersoalkan. Kecuali kelompok puritan yang jangankan terhadap Ahok, bahkan kepada almarhum KH Abdurrahman Wahid dan Quraish Shihab pun yang pemahaman agamanya sangat luas, masih juga dituduh keliru dan penyebar kesesatan.

Perang ayat bukan hanya berbahaya, melainkan juga bisa memantik mencuatnya sentimen SARA. Dapat menjadi awal munculnya kekerasan simbolis dan apabila tidak hati-hati bisa berubah menjadi gelaran kekerasan fisik. Sudah banyak dokumen sejarah berlumuran darah karena politik digerakkan dengan mesin partisan keagamaan. Bahkan, hari ini NIIS di belahan Timur Tengah masih terus memproduksi politik yang diacukan pada pekik agama yang diturunkan lewat ayat-ayat yang ditafsirkan secara gegabah dengan implikasi tragedi tak terhindarkan: kematian bagi mereka yang berbeda haluan penafsiran.

Mereka yang masih hidup kemudian harus mencari suaka kepada negara-negara yang justru dipandang kafir. Peristiwa kelam di Maluku pada 1999 dan di tempat lainnya ialah contoh bagaimana kitab suci itu ketika berada di tangan yang keliru dapat membariskan umat dan jemaat untuk saling berhadapan dan saling membunuh. Padahal sebelumnya Maluku ialah ruang publik ketika masyarakat secara bersama-sama bahu-membahu, tolong-menolong, dan dapat menyelesaikan persoalan dengan terbuka karena mereka mampu masuk ke jantung pengalaman kemajemukan.

Melampaui eksklusivisme
Jangan-jangan sekarang kita tidak lebih cerdas daripada manusia pergerakan. Padahal bagaimana kaum muda pada 1928 ketika mengikrarkan sumpah, mereka telah membayangkan keindonesiaan yang inklusif, terbuka dan lapang. Sumpah politik mereka telah mampu melampaui garis batas keagamaan dan etnikitas. Bukankan di atas hamparan imajinasi ini keindonesiaan ditegakkan?

Dengan sangat baik, Mohammad Hatta mengajukan alasan bagaimana seharusnya agama diletakkan di hadapan negara. “Kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara agama dan negara, melainkan kita akan mendirikan negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang negara, agama menjadi perkakas (diperalat) negara, dan dengan itu hilang sifatnya yang murni.”

Tentu saja ini tidak mengandung makna bahwa agama otomatis terlempar dari ruang publik. Justru yang menjadi pesan pokoknya ialah keharusan yang dikedepankan bukan formalisme agama, melainkan nilai-nilai keagamaan, atau rohnya, bukan abunya. Dalam ungkapan Bung Karno, “…Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakas-Nya Tuhan dan membuat kita hidup dalam roh.”

Agama di ruang publik meminjam pemaparan Juergen Habermas semestinya tampil sebagai good life dan weltanschauung yang telah mengalami penalaran selaras dengan keutamaan universal dan kebaikan bersama. Dalam ulasan Habermas, wacana agama boleh masuk ruang publik formal, asalkan sudah diterjemahkan ke bahasa yang dimengerti semua pihak. Agama telah mengalami penalaran publik ketika berpartisipasi dalam politik.

The duty of civility itu juga mewajibkan para warga agar dalam memecahkan persoalan-persoalan politik menggunakan wacana-wacana yang dapat diikuti dan dimengerti para warga lain, termasuk dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki akses yang sama dalam pluralitas keagamaan dan keyakinan hidup karena mereka diikat dalam kesetaraan sebagai warganegara (Gusti AB Menoh, 2015).

Perang ayat
Persatuan dan kesatuan yang telah terbukti hanya dimungkinkan ketika acuan politik yang dikembangkan ialah citizenship politics, bukan religion based politics. Persatuan dan kesatuan yang membayangkan bukan hanya tanah dan air yang diikat dalam NKRI, melainkan juga bagaimana penduduknya dipersatukan dalam wawasan kewargaan yang setara dengan mengedepankan akal sehat, musyawarah, dan mufakat.

Sudah barang tentu tidak ada ayat-ayat Alquran yang keliru karena datang dari Tuhan yang Mahabenar. Justru yang sering keliru itu ketika ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara serampangan, dikerdilkan pemaknaannya, dan dicerabut dari akar latar historisnya (asbabun nuzul). Hanya mereka yang amnesia yang lupa tentang peristiwa fatwa pengharaman pemimpin negara dipegang kaum perempuan, tapi ketika real politik akhirnya menobatkan perempuan itu sebagai presiden, justru Partai Islam tersebut yang paling bersemangat mengajukan ketua partai sebagai wakil presiden. Akhirnya tanpa merasa malu perang ayat pun berakhir, berhenti di tampuk puncak kursi kekuasaan.

Memang lidah tak bertulang dan politik sering kali mengondisikan seseorang menjadi hilang akal warasnya, nalarnya buntu, dan segala cara dikerahkan untuk mendiskreditkan pihak lawan. Dusta seolah kebenaran dan kebenaran disembunyikan karena dipandang dapat merugikan. (LiputanIslam.com)

Asep Salahudin Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya/Peneliti Lakpesdam PWNU Jawa Barat. Artikel ini disalin dari Media Indonesia

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL