Oleh: Ade Marup Wirasenjaya*

Tahun 2019 akan menjadi tahun penting bagi politik luar negeri Indonesia dalam forum internasional. Sebagai tindak lanjut proses pemilihan yang berlangsung pada Juni 2018 di Markas PBB di New York, Indonesia resmi terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Pandangan yang optimistis melihat bahwa ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan Indonesia dalam menegaskan posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh dalam konstelasi keamanan global.

Pandangan skeptis menganggap bahwa keberhasilan tersebut tidak terlalu penting untuk dirayakan mengingat posisi yang “hanya” Anggota Tidak Tetap di mana 126 negara lainnya juga pernah mendudukinya. Lagi pula, kemenangan Indonesia hanya atas sebuah negara kecil, Maladewa.

Menlu Retno Marsudi dan jajarannya sudah berulang menjelaskan apa yang membuat Indonesia “pantas” menjadi Anggota Tidak Tetap DK. Masalahnya, “pantas” saja masih tidak cukup buat sebagian publik. Karena, kata “pantas” hanya bicara mengenai landasan logis. Sayangnya selama ini Kemlu tidak pernah, atau setidaknya masih kurang, menyampaikan narasi mengenai misalnya landasan etis, mengapa Indonesia perlu atau bahkan harus menjadi Anggota Tidak Tetap DK.

Karena itu mari kita bicara mengenai landasan etik tersebut.

Bukan Penonton

Indonesia adalah bangsa dengan konstitusi paling outward lookingdan asertif di dunia. Sejak awal para pendiri bangsa ini begitu percaya diri atas kapasitas yang dimiliki negerinya. Jika konstitusi lain berbicara mengenai urusan internal suatu negara, alinea pertama Pembukaan UUD 45 langsung bicara mengenai penghapusan penjajahan di muka bumi (bukan hanya di Indonesia) dan di alinea penutup mengamanatkan pemerintahnya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karena itu, selama dunia belum memberikan kemerdekaan –dari rasa takut, dari kemiskinan, dan untuk hidup secara bermartabat (freedom from fear, freedom from want, and freedom to live in dignity), belum damai dan belum berkeadilan sosial, maka Pemerintah Indonesia wajib terus mengambil peran aktif dalam memelihara perdamaian dan ketertiban dunia. Artinya, Indonesia juga harus terus berkiprah di DK PBB. Mengapa di DK PBB?

Faktanya saat ini DK PBB adalah institusi dunia yang paling kompeten dan otoritatif untuk Indonesia menjalankan amanah itu. DK PBB saat ini adalah institusi yang paling berkuasa di muka bumi ini, bahkan jika dibandingkan Majelis Umum PBB di mana semua negara terwakili. Menjadi Sekjen PBB harus melalui persetujuan DK PBB, menjadi hakim di Mahkamah Internasional harus melalui DK PBB, menjadi negara anggota PBB pun harus melalui persetujuan DK PBB.

Keputusan DK PBB adalah satu-satunya keputusan yang bersifat mengikat dan memiliki mekanisme penegakan hukum (enforceable). DK PBB dapat memberikan sanksi dan lebih dari itu, lembaga ini juga memiliki kewenangan membentuk, mengerahkan, dan memonitor pasukan perdamaian.

Dengan pemahaman yang demikian seharusnya Indonesia secara terus-menerus menjadi anggota DK PBB. Sayangnya DK PBB tidak menyisakan ruang untuk menjadi anggota tetap selain 5 negara pemenang Perang Dunia II. Yang tersisa hanya 6 kursi non-permanen dan tanpa hak yang sama dengan 5 Anggota Tetap. Baru pada 1966 berkembang menjadi 10 kursi non-permanen.

Karena itulah semua negara besar yang ingin berkontribusi ke dalam tata kelola keamanan dunia, mau tidak mau harus sesering mungkin mencalonkan diri menjadi Anggota Tidak Tetap. Jepang 21 tahun duduk di DK PBB meski untuk itu pernah menelan kekalahan 7 kali. Brazil 20 tahun, meski menelan kekalahan dalam 6 kali pencalonan. Argentina 18 tahun dan menelan kekalahan 11 kali. India 14 tahun dan belasan kali harus menelan kekalahan.

Indonesia sendiri sudah 6 kali mencalonkan diri dengan 2 kekalahan pada masa Orde Lama, 2 kali keberhasilan pada masa Orde Baru dan 2 kali kali kemenangan pada masa pasca Reformasi. Karena itu, sebagai pengamat nun jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta, saya sangat memahami dan bangga ketika Menlu Hassan Wirajuda mengumumkan rencana pencalonan kembali Indonesia di kursi DK PBB segera setelah berakhirnya keanggotaan Indonesia pada 2008.

Lebih membanggakan lagi karena Menlu Retno benar-benar mampu mewujudkan mimpi itu 10 tahun kemudian. Dengan kemenangan pada tahun ini, maka Indonesia akan masuk ke dalam elite segelintir negara berkembang yang pernah duduk di DK PBB selama 8 tahun atau lebih.

Pencalonan Indonesia untuk kursi DK PBB sesungguhnya merupakan refleksi cara pandang terhadap dirinya di lingkungan global: Indonesia bukan sekadar follower dalam isu keamanan internasional, melainkan tone-setter. Konstitusi memandatkan Indonesia untuk tidak menjadi penonton tatanan dunia, tetapi menjadi penjaga. Inilah landasan etik Indonesia untuk menjadi Anggota DK PBB.

Prioritas

Bahwa Indonesia akhirnya terpilih menjadi anggota melalui proses pemilihan yang sangat ketat adalah sesuatu yang patut disyukuri dan dibanggakan.

Saya hanya berharap dalam dua tahun keanggotaannya, Indonesia tidak terjebak dalam diskusi-diskusi retorik tipikal forum multilateral. Sayangnya, dalam narasi “selamatan” kemenangan Indonesia, nuansa itu masih terasa cukup kental. Mestinya, karena landasan etik pencalonan Indonesia adalah amanah konstitusi, saya berharap Indonesia benar-benar fokus pada amanat konstitusi itu. Kepada akar masalah (root causes) yang membuat tata kelola keamanan dunia belum memerdekakan, belum mendamaikan, dan belum berkeadilan sosial.

Root causes itu adalah struktur dan metode kerja Dewan Keamanan sendiri. Gagasan baik apapun bagi perdamaian dunia yang menyeluruh akan sulit dilakukan dengan struktur dan metode kerja DK saat ini. DK PBB masih melihat isu keamanan dari kacamata era Perang Dingin. Padahal isu keamanan saat ini mengalami perluasan dan pendalaman, di luar masalah yang menyangkut hal-hal militeristik. Isu perubahan iklim, bencana, keamanan manusia adalah serangkaian contoh dimensi baru keamanan.

Itulah yang barangkali menyulitkan negara seperti Jepang untuk menjadi anggota tetap DK PBB meskipun berulang mengemukakan pentingnya isu-isu seperti bencana menjadi horison baru dalam melihat isu keamanan dunia. Tak ada yang lebih kompeten ketimbang Jepang dalam isu bencana alam. Apa boleh buat, perspektif di DK PBB masih belum setuju atas isu ini.

Proses pembuatan keputusan dan keputusan yang dibuat Dewan Keamanan sering –meminjam istilah Menlu Subandrio dalam suratnya kepada Sekjen PBB tentang pernyataan pengunduran diri Indonesia dari PBB pada 20 Januari 1965— melecehkan fungsi dan tujuan Dewan Keamanan PBB sendiri (a mockery of the function and purpose of the United Nations Security Council). Berapa ratus negara yang tidak tahu-menahu soal Perang Dunia II dipaksa harus menerima fakta bahwa DK dikendalikan oleh 5 negara pemenang perang tersebut?

Antara tahun 1945-2018, anggota PBB yang semula hanya 51 sudah menjadi 193, tapi DK tidak berubah. Lebih dari setengah penduduk dunia ada di kawasan Asia, tetapi Asia hanya punya 1 wakil di Anggota Tetap. Afrika bahkan tidak memiliki wakil sama sekali. Ini adalah problem representasi dan gagap demokrasi yang harus dipecahkan. Dengan situasi ini, tidak heran jika pada 1963 DK memilih negara yang usianya baru beberapa bulan sebagai Anggota Tidak Tetap dan tanpa melalui voting, semata karena negara itu dibentuk oleh Inggris. Dari aspek ini saja, DK PBB sebenarnya sedang jatuh menjadi rezim anakronis.

Karenanya pantaslah kita berharap isu reformasi DK akan diusung Indonesia. Kebutuhan reformasi DK adalah keniscayaan sejarah. Bisa dipahami jika selama ini gagasan-gagasan reformasi DK, G4, maupun Uniting for Consensus (UFC) tidak mendapatkan dukungan luas oleh DK dan mati suri. Barangkali karena gagasan-gagasan tersebut tumbuh kembang di luar kerangka DK dan tidak melibatkan Anggota Tetap DK. Dengan Indonesia di DK, kita berharap Indonesia bisa melakukan dialog lebih intensif di lingkungan DK dan mencoba membangun formula reformasi yang paling mungkin diterima oleh seluruh anggota DK.

Indonesia sendiri pada 2003 pernah diusulkan oleh PM Australia John Howard untuk menjadi salah satu calon Anggota Tetap DK tanpa hak veto bersama Brazil, India, Jepang, dan Jerman dalam formula 3 Tiers. Namun, gagasan tersebut tidak sempat menggema karena Indonesia sendiri tidak aktif memberi dukungan.

Kepemimpinan Indonesia perlu hadir kembali di tingkat internasional. Dengan kepercayaan diri, Indonesia bisa mengulang sukses Ali Alatas sebagai Presiden Konferensi Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir Parsial (PTBT) pada 1990 yang berhasil mewujudkan impian mayoritas negara anggota PBB untuk membentuk Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir Menyeluruh (CTBT), meskipun ditentang keras oleh Amerika Serikat dan Inggris.

Dunia kini juga memasuki lanskap baru dalam hal isu keamanan. Keinginan Bu Menlu, bahwa Indonesia akan terlibat secara aktif dalam mengembangkan ekosistem perdamaian dunia, tentulah amat mulia. Dunia dan masyarakat Indonesia menunggu apakah artikulasi diplomasi Indonesia akan semakin memberi warna pada penyelesaian problem keamanan global, atau kembali jadi subordinat dari kekuatan hegemonik lima anggota permanen DK. (LiputanIslam.com)

*dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, editor Jurnal Hubungan Internasional, disalin dari Detik, 1o Januari 2019.

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*