Oleh: Dedy Susanto, SST*

Penuntutan dalam menggagalkan usaha pelemahan KPK oleh masyarakat sangat gencar. Dalam keterburuannya, DPR terkesan berusaha melumpuhkan dan membatasi gerakan KPK dalam usaha mengerdilkan korupsi yang menahun. Sikap membela KPK menunjukkan semakin dewasanya masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku antikorupsi. Tetapi, apakah kenyataannya masyarakat Indonesia benar-benar memiliki perilaku antikorupsi yang tinggi?

Baru-baru saja BPS merilis Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) pada 16 September kemarin. Pada indeks tersebut, disebutkan sikap antikorupsi masyarakat tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat. Pada 2018 indeks antikorupsi tercatat pada angka 3,86 poin lalu naik 0,40 poin menjadi 3,90 poin pada 2019 (rentang nilai indeks 0-5). Hal ini tentu menggembirakan; peningkatan indeks antikorupsi menunjukkan semakin tidak permisifnya masyarakat Indonesia akan perilaku korupsi.

Beberapa Catatan

Perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia memang meningkat, namun terdapat beberapa catatan yang perlu disoroti pada dimensi di dalam indeks ini. Pada indeks perilaku korupsi sendiri terbagi menjadi dua dimensi utama: dimensi pengalaman dan persepsi dalam mengakses fasilitas publik.

Pada dimensi pengalaman terjadi peningkatan pada indeksnya. Sejak 2015, indeks pengalaman masyarakat Indonesia mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Indeks pengalaman tercatat menginjak pada angka 3,39 pada 2015 dan melaju hingga 3,65 pada 2019. Peningkatan ini menunjukkan semakin sedikitnya kasus petty corruption yang ditemukan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Pengalaman keterlibatan petty corruption ini bisa berupa banyak hal, misal memberikan uang lebih demi memperlancar urusan dalam mengakses pelayanan publik, adanya permintaan tambahan biaya dil uar aturan, mengandalkan hubungan kekerabatan atau pertemanan untuk mendapatkan prioritas akses pelayanan, dan lain sebagainya.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan oleh pejabat publik setiap hari dalam interaksi mereka dengan warga biasa, yang sering mencoba mengakses barang atau layanan penting di tempat-tempat seperti rumah sakit, sekolah, departemen kepolisian, dan lembaga lainnya diklasifikasikan sebagai petty corruption (Transparency International, 2019).

Sebaliknya, pada dimensi persepsi antikorupsi terdapat penurunan yang cukup besar. Padahal, dalam enam tahun terakhir dimensi persepsi tidak pernah turun. Indeks persepsi yang semula berada pada 3,86 poin pada 2018 turun menjadi 3,80 pada 2019. Berkurangnya indeks persepsi korupsi menunjukkan semakin permisifnya korupsi di masyarakat Indonesia. Itu artinya, penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang sudah lazim terjadi dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah.

Terdapat beberapa kasus sikap permisif masyarakat terhadap korupsi. Pertama, persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut meningkat dari 22,52 persen (2018) menjadi 25,56 persen(2019). Dari kasus ini seorang istri memiliki peran yang signifikan menjadi agen antikorupsi bagi suami dan keluarganya.

Selanjutnya, anggapan sah-sah saja menggunakan kendaraan dinas untuk kegiatan yang bersifat pribadi meningkat dari 20,74 (2018) menjadi 22,52 persen (2019). Serta tanggapan wajar membawa anak dalam kampanye pemilu/pilkada supaya mendapatkan uang lebih meningkat dari 12,61 (2018) menjadi 12,88 (2019).

Selain itu, terdapat faktor lain yang menyumbang naiknya sikap permisif masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain anggapan wajar sikap memberikan uang/barang dalam proses penerimaan pegawai negeri atau swasta, memberikan uang/barang kepada polisi untuk memperlancar pembuatan SIM/STNK/SKCK, serta memberikan uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi pembuatan KTP dan KK.

Pengalaman vs Persepsi

Secara umum indeks persepsi antikorupsi masyarakat meningkat. Namun perlu diperhatikan, secara umum yang meningkat adalah indeks pengalaman akses pelayanan publik, bukan indeks persepsi antikorupsinya.

Meningkatnya indeks pengalaman pelayanan menandakan semakin antikorupsinya instansi pelayanan publik yang dimiliki pemerintah. Dengan diberlakukannya sistem reformasi birokrasi yang andal, pelayanan publik semakin prima dan menutup peluang kecurangan seperti nepotisme, gratifikasi, dan pungutan liar. Ditambah pengawasan ketat dari BPK, KPK, dan Ombudsman menutup peluang terjadinya tindakan korupsi dan mal administrasi.

Sebaliknya, indeks perilaku permisif masyarakat Indonesia akan korupsi semakin kecil. Bentuk-bentuk kecurangan kecil seperti memakai kendaraan dinas untuk kegiatan pribadi, memberikan uang lebih kepada petugas dalam membuat surat-surat penting telah dianggap biasa. Padahal, korupsi kecil-kecilan yang memasyarakat ini yang sebaiknya diberantas supaya tidak melahirkan kejahatan korupsi yang lebih besar lagi ke depannya.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengubah cara berpikir masyarakat akan perilaku antikorupsi. Penanaman pendidikan antikorupsi sejak dini untuk masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini akan meningkatkan moral dan kejujuran masyarakat ke depan, sehingga lebih sadar akan perilaku antikorupsi. Dengan meningkatkan kesadaran antikorupsi masyarakat diharapkan akan menurunkan kasus korupsi besar di masa yang akan datang. (LiputanIslam.com)

*staf Seksi Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Papua, disalin dari Detik, 19 September 2019.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*