Pasangan-Capres-Cawapres-di-Pilpres-2014-300x160Oleh: Putu Heri

Harta kekayaan capres-cawapres telah diverifikasi KPU, tapi masyarakat tak lantas percaya begitu saja. Dari perbincangan hangat yang terekam di media sosial, banyak yang mempertanyakan bahkan meragukan data dari KPU ini.

Contoh, sebut saja Prabowo Subianto, capres nomor urut satu yang  tercatat memiliki harta kekayaan senilai 1,6 triliun, ia hanya memiliki hutang sebesar Rp28.993.970. Tentunya, banyak yang mempertanyakan,”Masa sih punya harta triliunan rupiah, tak sanggup bayar hutang yang hanya 28 juta?”. Dan pertanyaan yang sama juga bisa dilontarkan kepada Jokowi dan Jusuf Kalla.

Dilansir oleh Merdeka.com, berikut ini adalah rincian harta capres-cawapres,

Prabowo Subianto,  harta kekayaan senilai Rp1.670.392.580.402 dan 7.503.134 dolar AS., hutangnya sebesar Rp28.993.970.

Hatta Rajasa, memiliki kekayaan sebesar Rp30.234.920.584  dan 75.092 dolar AS, hutangnya sebesar 157.901.040.

Jokowi,  memiliki harta kekayaan sebesar Rp29.892.946.012 dan 27.633 dolar AS, hutangnya sebesar 1.936.939.782.
Jusuf Kalla, memiliki harta kekayaan sebesar Rp465.610.495.057 dan 1.058.564 dolar AS. Hutangnya sebesar Rp19.660.000.

Polemik lainnya adalah, apa dasar yang digunakan dalam menghitung hutang capres-cawapres? Apakah hutang perusahaannya juga termasuk dalam data laporan kekayaan yang dilaporkan ke KPU?

Yanuar Rizky, seorang pengamat ekonomi, dalam blog pribadinya di http://rizky.elrizky.net/ mengulas  bagaimana cara menghitung harta kekayaan yang dilaporkan kepada KPK.

Menurutnya, kesimpang siuran dan berbagai polemik terkait harta capres cawapres tidak terlepas dari pemahaman masyarakat yang mencampur-adukkan harta kekayaan pribadi, dengan harta/ aset perusahaan yang dimilikinya. Padahal, pencatatan atas pengakuan harta kekayaan diatur oleh hukum, yang mana harta pribadi dipisahkan pencatatannya dengan harta perusahaan.

Sehingga untuk memahami besarnya harta-hutang capres-cawapres, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa kekayaan pribadi (neraca pribadi) berbeda dengan kekayaan perusahaannya (akuntansi perusahaan).

Contoh kasus yang ilustrasikan Yanuar:  Seorang anggota DPR bercerita bahwa mobil dan rumah yang ia gunakan saat ini merupakan fasilitas dari perusahaan yang ia miliki. Maka, sesuai hukum yang berlaku, baik mobil maupun rumah tersebut tidak akan dilaporkan sebagai neraca pribadi ke KPK.

Adakalanya, si pengusaha harus menyuntikkan dana kepada perusahaan dengan cara berhutang kepada pihak lain.  Kondisinya, ia selaku pemegang saham dipercaya untuk mengambil tindakan [berhutang] atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan. Hal seperti ini bisa terjadi kepada orang yang memiliki background yang baik dan dipercaya oleh pemberi pinjaman.  Hutang si pengusaha ini akan dimasukkan ke dalam neraca pribadi, kendati digunakan untuk perusahaannya. Dan tentu saja, karena hutang ini masuk ke neraca pribadi, maka wajib untuk dilaporkan kepada KPK.

Keempat orang maju sebagai capres cawapres ini berlatar belakang yang sama, yaitu pengusaha. Meski pencatatannya terpisah, tetapi besar kemungkinan adanya keterkaitan antara harta, dan juga hutang-hutang yang dimiliki perusahannya.

Jadi kalau ada pertanyaan, “Mobilnya banyak dan rumahnya megah, tapi jumlah kekayaan yang dilaporkan si fulan ke KPK kok sedikit?” Bisa saja itu terjadi, karena ternyata mobil dan rumahnya itu adalah fasilitas dari perusahaan.

Dan pertanyaan lainnya, “Kenapa si fulan hutangnya banyak ya?” Ada kemungkinan dia berhutang atas nama pribadi untuk menyehatkan perusahaannya.

————

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

 

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL