Contoh exit permit

Contoh exit permit

Oleh: Putu Heri

Hanya di portal berita PribumiNews saya menemukan artikel tentang migrasi terselubung 10 juta penduduk Tiongkok ke Indonesia. Disebutkan, “Negara Republik Rakyat Cina (RRC) berencana mengirimkan 10 juta rakyatnya ke Indonesia, sebagaimana pernah dinyatakan Wakil Perdana Menteri Cina (Tiongkok) Liu Yandong, di Auditorium FISIP Universitas Indonesia (UI), Rabu (27/5).”

Dari laporan website resmi UI, tidak ada keterangan sebagaimana yang disebutkan oleh PribumiNews di atas. UI, mengutip pernyataan Liu Yandong menyebutkan, “Langkah kedua yang harus dilakukan adalah memperdalam pertukaran antara masyarakat untuk mendorong rakyat kedua negara saling mengenal satu sama lain. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerja sama di bidang pendidikan. Salah satu bentuk kerja sama di bidang pendidikan dapat dicapai dengan penerjemahan karya klasik sastra masing-masing serta meningkatkan kerja sama di bidang pengajaran bahasa dan budaya.”

Penelusuran  yang saya lakukan dari media-media Tanah Air lainnya juga setali tiga uang. Tidak ada yang menyebutkan migrasi 10 juta atau redaksi serupa. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah hanya PribumiNews yang mengerti Bahasa Mandarin dengan baik dan benar?

***

Artikel dari PribumiNews tersebut telah viral di media sosial, dibagikan hingga lebih dari 30.000 kali. Berbagai reaksi pun bermunculan, entah itu yang menelan beritanya mentah-mentah, atau sebaliknya, menganggap berita ini penuh provokasi.

Saya mendapatkan keterangan berbeda dari netizen, bahwa yang diungkapkan oleh Liu adalah exit permit, yaitu izin yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok bagi warga negaranya untuk bepergian ke luar negeri.

Tidak semua warga negara Tiongkok berhak mendapatkan exit permit, dan dari halaman resmi Consulate General of The People Republic of China, warga negara dengan enam kondisi yang dibawah ini, dilarang bepergian ke luar negari, yaitu:

1) Hold no valid exit/entry documents, or refuse or evade border inspection;

(2) Are sentenced to criminal punishments, the execution of which have not been completed, or are suspects or defendants in criminal cases;

(3) Are involved in unsettled civil cases and not allowed to exit China upon decision of the people’s courts;

(4) Are subject to criminal punishment for impairing border administration, or are repatriated by other countries or regions due to illegal exit from China, illegal residence or illegal employment, and the No-Exit-from-China period has not expired;

(5) May endanger national security or interests, and are not allowed to exit China upon decision by competent departments under the State Council; or

(6) Other circumstances in which exit from China is not allowed in accordance with laws or administrative regulations.

Enam poin di atas menegaskan bahwa Tiongkok memberlakukan aturan yang ketat bagi warga negaranya sebelum disetujui ke luar negeri. Bahkan, yang sekedar dianggap membahayakan negara saja dilarang  bepergian, berbeda dengan Indonesia, seorang tersangka korupsi pun masih bisa bergentayangan di Singapura.

Baru-baru ini bahkan dilaporkan, bahwa pemerintah Tiongkok melarang warga Tibet bepergian ke luar negeri dengan alasan apapun seiring maraknya demonstrasi sporadis yang menentang pemerintah di negara itu sejak tahun 2008. Meski yang tidak seluruh warga Tebet ikut berdemo, namun larangan itu berlaku untuk seluruh warga.

Sekali lagi, entah itu aktivis, politikus, atau masyarakat biasa, yang dianggap berpotensi membahayakan pemerintahan Tiongkok, tidak diberikan izin untuk ke luar negeri.

Dengan memahami kondisi Tiongkok yang bertolak belakang dengan Indonesia, maka pernyataan bahwa Tiongkok siap untuk melakukan pertukaran masyarakat dengan Indonesia tentulah hal yang istimewa. Memandang Indonesia sebagai mitra, Tiongkok siap menjalin kerjasama di segala bidang. Hal ini juga berarti bahwa Tiongkok memberikan izin bagi warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia.

Dengan menggabungkan berbagai informasi ini, saya cenderung lebih percaya pada pendapat yang menyatakan Tiongkok ingin lebih merekatkan kerjasama antar kedua negara, bukan migrasi terselubung sebagaimana yang disampaikan oleh PribumiNews.

Data-data juga menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang anti pada ‘pertukaran’ penduduk. Seiring dengan berkembangnya kerjasama dengan negara-negara lain, biasanya diikuti dengan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Menurut organisasi Ikatan Konsultan Pendidikan Internasional Indonesia, terdapat 50 ribu pelajar Indonesia yang belajar ke luar negeri pada 2012 dengan tren pertumbuhan sekitar 20 persen setiap tahun. (LiputanIslam.com)

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL