Mega-SBYOleh: Putu Heri

Wacana penjualan aset negara kembali menyeruak ke permukaan. Awalnya, politisi PDI Perjuangan Maruara Sirait mengusulkan  agar pemerintah mendatang menjual pesawat presiden untuk penghematan anggaran negara sehingga menutupi anggaran subsidi.

“Efisiensi rakyat juga harus lihat seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Ke depan saya usulkan pesawat presiden dijual saja, ini untuk efisien. Pemimpin tidak sederhana bagaimana orang bisa sederhana,” ujar Maruarar Sirait, seperti dilansir Tribunnews.

Tentu saja, ide itu mendapatkan kecaman dari Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaff . Menurutnya, hobi jual PDI Perjuangan jual aset negara jangan dibiasakan.

“Kebiasaan lama jangan diulang-ulang menjual aset, belum apa-apa sudah menjual aset,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 3 September 2014.

Jika PDI Perjuangan hobi menjual aset negara, lalu bagaimana dengan Partai Demokrat?

privatisasi bumn

Biografi politik Susilo Bambang Yudhoyono Oleh Garda Maeswara, http://goo.gl/207cvt

Pada tahun 2008, merupakan tahun yang dianggap sebagai ledakan privatisasi BUMN. Pemerintahan SBY mengumumkan akan melego 44 BUMN. Para ekonom menilai, privatisasi 44 BUMN tersebut sangat fantastis. Namun karena terkendala pasar, privatisasi baru dilangsungkan pada tahun 2009.

“Tahun lalu (2008) karena kondisi pasar tidak memungkinkan, maka ada sejumlah BUMN restrukturisasinya carry over (dialihkan) ke tahun depan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M Yasin.

Pada tahun 2009, Pemerintahan SBY telah melakukan program privatisasi terhadap 30 BUMN. Privatisasi dilakukan melalui pola penjualan saham perdana kepada publik (IPO). (Kompas, 30 Desember 2008)

Lalu pada tahun 2013, dilaporkan bahwa total 36 BUMN telah melantai di bursa saham, dan 90 persen saham dikuasai pihak asing.

Berikut 36 Perusahaan negara yang telah diprivatisasi oleh pemerintahan SBY:
1. PT Asuransi Jasa Indonesia,
2. Bank Tabungan Nasional,
3. Jakarta Lloyd,
4. Krakatau Steel,
5. Industri Sandang,
6. PTB Inti,
7. Rukindo,
8. Bahtera Adi Guna,
9. PT Perkebunan Nusantara III,
10.PT Perkebunan Nusantara IV,
11.PT Perkebunan Nusantara VII,
12.Sarana Karya.
13.Semen Batu Raya,
14.Waskita Karya,
15.Sucofindo,
16.Surveyor Indonesia,
17.Kawasan Berikat Nusantara,
18.Kawasan Industri Medan,
19.Kawasan Industri Makasar,
20.Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
21.BNI Persero,
22.Adhi Karya,
23.Pembangunan Perumahan (melalui IPO),
24.Kawasan Industri Surabaya,
25.Rekayasa Industri.
26.PT Dirgantara Industri,
27.Boma Vista,
28.PTB Barata,
29.PTB Inka,
30.Dok Perkapalan Surabaya,
31.Dok Perkapalan Koja Bahari,
32.Biramaya Karya,
33.Yodya Karya,
34.Kimia Farma dan Indo Farma
35.PT Kraft Aceh, dan
36.Industri Kapal Indonesia.( Seruu.com, 2 Maret 2013)

Apa Perbedan Privatisasi Antara SBY dan Megawati?

Pertama, juga harus dibedakan garis politik antara Megawati dengan garis politik SBY. Kebijakan politik Megawati adalah berdikari, dan yang menjadi semangat kerja pemerintah adalah “mengurangi secara signifikan jumlah utang negara” dan bertahan atas gebukan IMF yang ditandatangani pada tahun 1999. Sementara di era SBY, ekonomi politik berhaluan liberal, pembangunan didasarkan pada pertumbuhan hutang bukan pertumbuhan produksi.

Megawati wajib meneruskan keputusan pemerintah sebelumnya di masa Presiden BJ Habibie dalam SAP (Structural Adjustment Program). Dan hal ini adalah bagian dari desakan dunia luar seperti IMF dan World Bank. Sementara garis politik SBY menjalankan privatisasi sebagai bagian dari politik mandor langsung World Bank.

Kedua, Megawati melakukan politik anggaran yang menutup APBN, saat itu APBN defisit mewarisi berantakannya ekonomi di masa kejatuhan Suharto yang hancur lebur. Megawati harus menutupi hal itu karena dampak krisis 1997 bila tidak diselamatkan lewat politik penyelamatan anggaran darurat akan berimbas ke banyak sektor ekonomi, ini artinya Megawati melakukan “Politik Penyelamatan Anggaran di Masa Darurat”, dan bagaimana kronologis penjualan aset BUMN, telah dijabarkan di sini.

Sementara di masa SBY, anggaran APBN cenderung surplus dan tidak kekurangan berhutang dan privatisasi besar-besaran terus dilakukan, dan ini merupakan  skenario neoliberal, yang merupakan antitesis dari politik Megawati.

Ketiga, privatisasi di jaman SBY amat massif, dan tentunya akan memperlemah struktur kekayaan negara karena privatisasi ini dibarengi dengan sistem politik neoliberal dimana pemodal masuk dan menyerbu seluruh lini kekayaan negara sementara negara sama sekali tidak memiliki kekuatan bersaing dengan pemodal-pemodal asing. Di masa Megawati privatisasi 12 BUMN tujuannya itu untuk segera menyelesaikan hutang.

Ketiga hal ini bisa menjelaskan kenapa SBY seakan-akan membenarkan politik utang dan politik liberalisasi. Sementara itu,  banyak kalangan terus berteriak soal privatisasi Indosat sebagai titik nol negara tidak mempertahankan asetnya, tanpa pernah mencoba mencari tahu bahwa penjualan itu untuk menyelesaikan hutang dan keluar sebagai negara yang berdikari secara ekonomi, menguasai pasar regional dan produktif.

—————

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL