lumpur lapindonOleh: Erma Retang

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan dana talangan ganti rugi warga korban Lapindo yang belum dilunasi PT Minarak Lapindo milik Abu Rizal Bakrie. Itu sesuai janji kampanye Jokowi  di tanggul bulan Mei lalu. Saya hanya ingin berbagi cerita dari sedikit yang saya ketahui tentang korban lumpur Lapindo. Tidak berniat adol tangis (menjual airmata) hanya ingin mengajak siapapun yang membaca, mau memahami penderitaan warga korban lumpur Lapindo, bahwa mereka memamg harus segera pindah.

Persoalan warga korban lumpur Lapindo tidaklah selesai dengan dituntaskannya pembayaran ganti rugi. Pelunasan ganti rugi itu hanya cukup untuk pindah dari “kubangan lumpur” tempat yang terpaksa mereka tinggali hingga detik ini. Ya, warga korban Lapindo yang belum mendapatkan pelunasan ganti rugi tidak mampu memindahkan diri mereka sendiri keluar dari neraka lumpur bergas yang menyesakkan pernapasan. Dan ganti rugi tetaplah pengganti yang merugikan.

Bagi warga korban Lapindo, ganti rugi hanya untuk mengganti tanah dan rumah yang tenggelam dalam lumpur. Hanya itu saja. Penanggung jawab malapetaka berpikir bahwa, yang harus di bayar hanya tanah dan rumah. Dia tidak berpikir warga punya usaha, punya mata pencaharian penyangga periuk di kampung yang tenggelam. Apakah itu diganti? Tentu tidak. Tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka yang bekerja diluar kampung dengan menjadi buruh atau pegawai. Namun menjadi masalah sangat besar bagi mereka yang semula memiliki usaha warung penyedia kebutuhan sehari-hari, memiliki salon atau usaha rumah kost, warung makan atau petani.

Uang ganti rugi yang diberikan oleh PT Minarak Lapindo, tampaknya memang besar. Tapi jangan lupa, mereka tidak membayar tunai tapi diangsur. Ada juga yang diganti dengan rumah, kira-kira 1000 unit dan sampai sekarang warga belum menerima sertifikat rumah tersebut. Ada pula yang menerima dalam jumlah besar (1 M), akan tetapi umumnya itu adalah tanah milik keluarga besar. Di desa sangat umum terjadi satu lahan yang luas didirikan beberapa rumah untuk anak-anak pemilik tanah, sedangkan sertifikat tidak dipecah atas nama anak-anak. Sehingga ketika mendapat ganti rugi, tentu saja atas nama pemilik seritifikat, jika sudah meninggal maka ahli warisnya yang mendapatkan kuasa atas ganti rugi dan harus membaginya dengan saudara-saudaranya yang lain. Walhasil, yang 1 M bisa tinggal 100 – 200 juta. Memang bisa digunakan untuk membeli rumah lagi, dengan catatan jika dibayarkan tunai sekaligus, kalau dicicil 5 kali pembayaran, apa iya uangnya bisa digunakan untuk membeli rumah lagi?

Sedangkan warga tetap membutuhkan biaya sekolah, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terutama saat jadup (jatah hidup atau uang makan yang selalu telat dibagikan) dihentikan. Walhasil uangnya habis saat pelunasan. Jikapun mampu membeli rumah kembali, tentu dengan tanah yang lebih kecil. Sebelumnya banyak warga yang tinggal di lahan yang cukup luas (tanah keluarga) dengan pekarangan yang ditanami aneka sayur. Setelah pindah, mereka tidak lagi mampu membeli tanah yang cukup ada pekarangannya, usaha menghemat belanja dapur lewat tanam sayuran tak bisa lagi dilakukan. Nah bagi yang pelunasannya ditalangi pemerintah itu, lebih parah lagi kondisinya, sekedar memindahkan diri sendiri dari genangan lumpur pun mereka tidak mampu.

Bagaimana cara warga korban menyambung hidupnya ketika sumber mata pencaharian tenggelam tak digantikan? Mereka bekerja serabutan, seadanya dan seketemunya. Ada yang menerima pekerjaan sebagai pemasang payet sandal dengan upah Rp. 500,-/pasang, ada yang menjadi pengojek di tanggul lumpur Lapindo (baik laki-laki maupun perempuan) sambil menjual dvd lumpur lapindo, ada yang berdagang seadanya, dan banyak sekali yang menganggur dan hidup dari jadup (jatah hidup, sejak beberapa tahun lalu sudah dihentikan) dan angsuran ganti rugi. Mereka bukannya tidak mau bekerja, akses pekerjaan yang tertutup bagi mereka.

Ambil contoh Bapak Imam Chudori, sebagai tukang batu yang cukup dikenal dikampungnya, dia tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan dan mencari uang. Namun saat pindah, orang tidak tahu keahliannya sebagai tukang batu dan tentu saja dia harus babat alas (memulai) dan mencari pelanggan baru. Stigma negatif terhadap korban lumpur semakin menyulitkan dia menawarkan jasa sebagai tukang batu.

Mbak Surotin yang dulu punya beberapa kamar kost dan warung, terpaksa harus mengojek dengan penghasilan Rp. 25.000,-/hari (kadang malah sama sekali tidak dapat uang) untuk membiayai 2 anak yang terpapar hepatitis akut sekeluar dari kampung. Ganti rugi yang jadi haknya pun belum lunas dibayarkan, sementara periuk nasinya menciut habis-habisan digelontor lumpur. Mbak Harwati, janda anak 2 pun terpaksa menjadi pengojek di tanggul. Masih banyak lagi cerita yang tidak mungkin dituliskan di sini satu persatu, tak akan cukup halamannya.

Nah bagi mereka yang belum mendapat pelunasan dan masih tinggal di area terdampak (baca, tinggal hidup berdampingan dengan kolam lumpur ribuan Ha yang setiap saat mengeluarkan racun), kondisinya lebih memilukan. Pekerjaan seadanya, ganti rugi belum lunas dan yang sudah dibayarkan terpakai untuk mencukupi kebutuhan hidup ala kadarnya, tempat tinggal pun mampu membunuh pelahan-lahan. Tak heran kemudian mereka nekat dan ngotot melarang BPLS melakukan penguatan dan peninggian tanggul. Mereka lelah menderita, letih menunggu janji Aburizal Bakrie yang tak kunjung ditepati dan ujung-ujungnya, PT Minarak Lapindo malah mengaku tak sanggup melunasi. Apakah mereka akan dibiarkan tetap menderita dan mati pelan-pelan?

Itu “cuma” kerugian materi dalam bentuk pemiskinan massal. Kerugian lain masih menimpa. PT Minarak Lapindo melalui media massa menghembuskan kabar bahwa, warga korban lumpur makmur sejahtera setelah menerima ganti rugi. Padahal tidak begitu kenyataannya. Memang benar ada yang mendapat ganti rugi sampai 1 milyar, dan jumlahnya tidak lebih dari 20%. Sehingga, ketika warga korban pindah ke lain kampung dengan kondisi pas-pasan, masyarakat kemudian menganggap mereka berpura-pura miskin, mereka dianggap pembohong dan cenderung dikucilkan dalam pergaulan.

Bayangkan, orang yang sudah setahun lebih tinggal di pengungsian di pasar Porong, tiba-tiba dianggap orang kaya yang berpura-pura miskin. Ironisnya lagi, saat warga berjuang mengurus Jamkesmas, mereka malah di sebut sebagai “orang-orang miskin baru” untuk menyindir. Bahkan aparat pemerintahan pun menolak kenyataan bahwa mereka memang dimiskinkan.

Mereka tidak berhak mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah, karena mereka dianggap kaya dan mampu. Sedangkan kartu jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh korporat, ditolak RSUD karena korporat menunggak biaya pengobatan banyak sekali. Biaya berobat harus di tanggung sendiri oleh korban lumpur.

Suami salah satu korban lumpur (mbak Harwati), terpaksa harus dirawat seadanya di rumah saat menderita kanker, karena RSUD menolak kartu kesehatan dari korporat, dan mereka tidak mendapat Jamkesmas. Pada tahun 2010, suami mbak Harwati meninggal. Belum diketahui, apakah kanker yang diderita suami mbak Harwati disebabkan oleh polutan timbal yang ada didalam lumpur, namun jumlah warga korban lumpur yang terkena kanker semakin bertambah. Tentu saja biaya berobat harus ditanggung sendiri, kan?

Pengucilan tidak hanya terjadi pada warga dewasa. Anak korban Lapindo (Imam Chudori) berhenti sekolah sejak kelas 3 SD, di sekolah barunya saban hari dia dibully oleh teman-temannya hanya karena dia anak korban Lapindo. Begitu kuatnya stigma negatif yang melekat berkat hembusan “makmur sejahtera” dari korporat melalui media massa. Warga korban jadi tampak seperti pembohong besar saat mereka menunjukkan kenyataan bahwa mereka memang miskin (dimiskinkan tepatnya).

Diskriminasi harus mereka terima dari masyarakat sekitar tempat tinggal baru semisal, menuliskan nama dalam undangan selalu ditambahkan “korban lapindo” dibelakang nama yang diundang, pun mereka tidak pernah dilibatkan dalam setiap acara warga setempat. Korban Lapindo ditempat baru tak ubahnya penderita kusta yang layak disisihkan. Jadilah mereka betul-betul dicabut dari bumi tempat mereka hidup.

Kenyataannya itu masih harus ditambah lagi dengan lenyapnya DPT dan ribuan warga Lapindo tidak terdaftar sebagai pemilih. Dalih yang diajukan, karena desanya sudah hilang. Betul desa memang dusah tenggelam didasar genangan lumpur, tapi manusianya masih hidup. Pedih sekali saat mendengar warga berkata, “Apakah kami sudah dianggap mati? Pada kenyataanya kami masih hidup namun tidak diakui, apalagi di urus.”

Kerugian-kerugian immaterial semacam itu tentu saja tidak ada ganti ruginya. Jangankan diganti, dipikirkan pun pasti tidak. Lalu masihkah kita nyinyir dengan dana talangan yang nyata-nyata digunakan untuk “mengeluarkan” warga korban yang notabene masih hidup bergelimang lumpur dalam arti kata sebenarnya. Lumpur beracun pula.

Mungkin bagi yang belum pernah “berwisata” (I hate that word, a lot) ke tanggul lumpur Lapindo belum merasakan betapa tidak sehatnya kondisi disana. Lebih dari 15 menit berdiri ditanggul, dijamin napas sesak, tenggorokan kering kerontang, mata pedih berair dan kepala pusing, otak tak bisa bekerja dengan baik. Percayalah, dana talangan itu hanya cukup untuk pindah dari kubangan mematikan, dan mereka betul-betul membutuhkannya. Jika mereka tidak sangat butuh, tentunya mereka tidak akan ngotot melarang BPLS menuatkan tanggul, tentunya mereka tidak akan membiarkan tanggul jebol dan lumpur mengalir deras menggenang kemana-mana. Mereka butuh hidup, mereka butuh dimanusiakan setelah bertahun-tahun tidak dipedulikan. Dan syukur Alhamdulillah, aparat tidak merepresi warga yang melarang penguatan tanggul.

Pemerintah sebelumnya yang selama 8 tahun menggelontorkan trilyunan dari APBN untuk memberi ganti rugi. Apakah jumlah yang diberitakan itu benar? Apakah warga korban memang sudah mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka? Apakah tidak terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh korporat dan negara disana?

Dan bagaimana dengan Aburizal yang memilih menyelenggarakan Munas, ketimbang melunasi tanggung jawabnya pada warga korban? Sejak awal mula Lapindo menolak bersalah, hingga saat ini pun cuma sibuk menutupi kesalahan sembari melempar penyelesaian pada negara. Ya begitulah gerak laku kapitalisme dan busuknya kapitalis.

Saya juga tidak setuju urusan talang menalangi itu, tapi apa boleh buat…manusia harus diselamatkan demi kelangsungan kehidupan. Saya ikhlas uang pajak saya dipakai untuk memenuhi hak atas ganti rugi korban Lapindo, setidaknya hal itu membuat saya merasa lebih kaya dibanding konglomerat. Tapi saya amat sangat tidak ikhlas, jika Aburizal tetap bebas berkeliaran tanpa merasa bersalah sedikitpun. Aburizal tetap harus bertanggung jawab, dengan cara apapun dan bagaimanapun. (LiputanIslam.com)

—–

Tulisan ini disalin dari catatan Erma Retang di Facebook. Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL