(*) Pemilihan takmir masjid dan khatib salat Jumat di masjid lingkungan lembaga negara, kementerian, dan badan usaha milik negara (BUMN) perlu diseleksi. Tindakan ini jangan dicap sebagai sebuah “screening” yang merepresentasikan sikap fobia terhadap Islam atau ulama. Langkah ini justru melindungi muslim dari pengaruh paham yang keliru.

Hal ini berkenaan dengan hasil penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang mengejutkan. Berdasarkan riset terhadap materi khotbah di 100 masjid, yang terdiri atas 35 masjid kementerian, 28 masjid lembaga pemerintahan, dan 37 masjid BUMN, P3M mendapatkan fakta bahwa rata-rata ceramah diisi materi yang cenderung radikal. Penuh kebencian terhadap demokrasi, Pancasila, dan kemajemukan.

Penelitian itu membagi ceramah menjadi radikal kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. Khotbah yang tergolong radikal kategori rendah pun sudah lumayan mengkhawatirkan. Topik yang disampaikan antara lain khilafah. Penceramah menerima sistem demokrasi, tapi tak menolak khilafah. Penceramah memiliki sikap negatif terhadap agama lain.

Khotbah radikal kategori sedang juga menerima demokrasi, tapi menyetujui soal khilafah. Ceramah di level ini sudah menyampaikan ujaran kebencian, memusuhi kelompok lain, dan cenderung menganggap kelompoknya yang paling benar. Misalnya, menuduh Syiah memalsukan hadis. Pengkhotbah juga menstigma agama lain.

Adapun yang level tinggi, ceramahnya sudah menjurus ke provokasi. Para penceramah memprovokasi bahwa kaum kafir akan menyerang muslim. Lalu menyampaikan pandangan bahwa dewasa ini terjadi konspirasi bahwa Islam akan diserang oleh berbagai kekuatan. Mereka menakut-nakuti dengan menyatakan umat Islam dimusuhi. Mereka mengkafirkan kelompok lain, menghina mereka yang berziarah kubur, sampai mengumandangkan kebencian terhadap pemimpin nonmuslim.

Selama ini kita mengira paham radikal disusupkan ke jemaah di lingkaran tertutup, seperti pesantren atau pengajian tertentu. Tapi ternyata justru di halaman instansi negara. Masjid-masjid ini dibiayai negara. Ironis karena dalam instansi pemerintahan justru diungkapkan secara terbuka bahwa demokrasi Pancasila dianggap sebagai produk kafir. Bahkan ada yang menyerukan tindakan intoleran.

Yang disasar adalah pegawai negara. Bukan tidak mungkin ini merupakan gerakan sistematis. Bagaimanapun, pegawai negara adalah mereka yang merumuskan dan menentukan kebijakan sehari-hari yang mempengaruhi masyarakat. Jika mereka terpengaruh oleh hasutan, gerakan radikalisme akan muncul dari dalam negara sendiri.

Penelitian P3M ini perlu didalami lebih jauh. Penelitian ini masih sebatas menganalisis khotbah, selebaran-selebaran, dan majalah dinding yang ada di masjid-masjid, belum program masjid. Tapi jangan memandang enteng penelitian ini. Mereka yang berwenang harus mengganti para penceramah radikal ini dengan ustad dan takmir masjid moderat yang bisa menerima perbedaan, baik perbedaan yang berbasis etnis, agama, maupun budaya. (LiputanIslam.com)

*disalin dari Tempo, Selasa, 10 Juli 2018.

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*