kilang minyakOleh: Edy Burmansyah *

Pada tahun 1960, Pulau Batam sudah menjadi pangkalan supply gas dan minyak bumi Pertamina. Lalu pada 1970, Pulau Batam sudah menjadi base pengembangan eksploitasi gas dan minyak bumi. Guna mempercepat perwujudan pengembangan Pulau Batam, pada tahun 1972 Pertamina menggandeng konsultan Nissho Iwai Co. Ltd dari Jepang serta Pasific Becthel Inc dari Amerika Serikat, menyusun masterplan pulau Batam. Hasil kajian ini merekomendasikan strategi pembangunan Batam yang bertitik berat pada industri eksplorasi minyak dan gas serta pusat pemrosesan produk ikutannya, yakni pusat industri petroleum dan petrokimia. Pertimbangan menjadikan Batam sebagai kawasan industri eksplorasi minyak dan gas serta pusat pemrosesan produk ikutannya, karena lokasi, tepat berada di jalur teramai perdagangan dunia (Selat Malaka), selain itu daerah tersebut (Kepri, Natuna khususnya) memiliki sumberdaya energi yang sangat besar (minyak dan gas).

Namun, pada masa 1970-1975 Pertamina tidak dapat melanjutkan pengembangan Pulau Batam sebagai pusat kebutuhan gas dan minyak bumi akibat krisis keuangan yang melanda perusahaan plat merah itu.

Kemudian Pemerintah memilih JB Sumarlin sebagai Ketua OB pada 1976-1978 mengantikan Ibnu Sutowo, untuk segera mengambil langkah arah baru pengembangan Pulau Batam. Sejak itu arah pembangunan Pulau Batam pun berubah, dari base logistic gas dan minyak bumi, kemudian dikembangkan menjadi kegiatan alih kapal, parkir kapal dan pembangunan industri. Dan sumber pembiayaan pembangunan proyek pulau Batam pun beralih dari Pertamina ke APBN. Pada era BJ.Hebibie arah kebijakan pembangunan Batam berubah seluruhnya dengan menjadikan Batam sebagai kota industri hitech.

Guna mewujudkan Batam sebagai kota industry hitech. Pada bulan Maret 1979, Habibie memperkenalkan ‘Teori Balon’ untuk mengembangkan perekonomian di Kepulauan Barelang (Batam, Rempang dan Galang). Dalam konsep yang untuk pertama kali dikemukakan di hadapan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, Habibie mengatakan, perekonomian Singapura dan kawasan sekitarnya diibaratkan ‘suatu sistem balon’ yang dihubungkan satu sama lain dengan katup.

Alasan penggunaan katub yakni apabila salah satu balon terus menerus memuai, maka suatu saat tekanannya akan melebihi titik kritis sehingga bisa pecah. Untuk mencegah agar balon pertama tidak pecah, maka balon ke-2 dapat mengambil tekanan berlebihan melalui katup dan dapat membesar tanpa menyebabkan balon pertama kempes. Balon ke-2 yang mengambil tekanan berlebihan dari balon pertama juga akan terus membesar sampai tekanan kritis sehingga dapat dialirkan ke balon ke-3. Demikian pula balon ke-3, ke-4 dan seterusnya dan seterusnya.

Dalam teori ini, Habbie menganalogikan Singapura sebagai balon pertama yang terus membesar karena perekonomiannya memang maju pesat sehingga boleh dialirkan ke Batam dan setelah membesar kemudian diberi katup agar bisa dialirkan ke pulau Rempang dan setelah membesar diberi katup lagi untuk dapat dialirkan ke Galang.  Sebab itu Habibie kemudian membangun enam jembatan yang menghubungkan Batam dengan beberapa pulau di sekitarnya, dua terbesar adalah pulau Rempang dan pulau Galang.

Balon-balon itu, menurut Habibie, merupakan perekonomian suatu kawasan, akan mampu berkembang hingga tekanan kritisnya tanpa pecah atau dikempeskan balon lain. Besar balon-balon itu tidak perlu semuanya sama karena besar maksimum perekonomian setiap daerah akan tergantung pada batas-batas sumber daya alam dan SDM yang tersedia. Bagaimana aplikasinya, bagaimana faktanya? Pada kenyataanya Batam hanya menjadi tempat industri buangan Singapura, celakanya semua produk yang diproduksi di Batam diekspor melalui Singapura ke negara tujuan lainnya. Bagaimana dengan pulau Rempang Galang? Tempat itu tidak lebih dari tempat tamasya jagung bakar dan tempat orang – orang pulau numpang menyeberang, sementara biaya perawatan untuk jembatan yang menghubungkan pulau-pulau itu mencapai Rp 5 miliar per tahun, sedang daerah itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak industri yang dibangun di pulau-pulau tersebut.

Perubahan design Batam tersebut justeru menguntungkan Singapura. Batam menjadi hinterland bagi Singapura, serta menjadi daerah penunjang bagi ekspansi industri Singapura yang memang kekurangan lahan. Pada tahun 1990an ketika Singapura menganti strategi industrinya dari industry padat karya menjadi industry jasa dan keuangan, pabrik-pabrik yang sebelumnya berada di Singapura direlokasi ke pulau Batam dan pulau Bintan. Lebih dari 70% investasi di kedua pulau berasal dari Singapura.

Untuk mendapatkan keuntungan lebih, pada tahun 2004, Singapura (dengan persetujuan pemerintah Indonesia) memasukan Pulau Batam dan Bintan, dalam skema perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) Singapura-Amerika Serikat.

Ketergantungan BBM

Saat pemerintah mendesign Batam dan Bintan tergantung pada Singapura, pada saat yang sama Singapura mengadopasi dan merealisasikan kajian Nissho Iwai-Pasific Becthel yakni menjadikan Singapura sebagai oil-refinery center terbesar ketiga dunia. Negara itu membagun sebuah pusat industry eksplorasi minyak dan GAS serta pusat pemrosesan produk ikutannya di pulau Jurong. Padahal, Singapura samasekali bukan negara produsen minyak. Sejak itu pula Indonesia memulai memiliki ketergantungan BBM pada Singapura.

Sejak menjadi pusat oil-refinery, sebagian besar minyak yang dihasilkan Indonesia diekspor dan diolah di Singapura, dan kemudian diekspor kembali ke Indonesia. Begitu juga dengan Gas. Gas dari indonesia salurkan langsung ke singapura, pipa gas dari jambi, palembang langsung ke singapura, begitu pula pipa gas bawah laut dari natuna.. singapura menggunakanya untuk listrik dll, bahkan sejumlah ekspor gas indonesia ke negara lain juga melalui singapura. Ironisnya pulau disekitar Batam masih gelap gulitan karena ketiadaan listrik.

Ketergantungan pada impor BBM dari Singapura semakin tinggi, karena setelah berakhirnya rezim Orde Baru, pemerintah sama sekali tidak membangun kilang pegelolaan baru, sedangkan kapasitas dan teknologi kilang yang ada di dalam negeri tidak mampu dan mencukupi mengelola minyak yang dihasilkan di dalam negeri. Alasanya keenggan pemerintah dan Pertamina membangun kilang karena pembangunan kilang tidak terlalu menguntungkan, sedangkan biaya pembangunan kilang tidak kecil.

Namun, ironisnya saat ada investasi asing ingin membangun kilang pengelolaan, justru pemerintah menggagalkan rencana tersebut, dengan tidak memberikan insentif fiskal kepada mereka. Pada tahun 2012, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp), berencana membangun kilang minyak di lahan reklamasi seluas 42,16 hektar di Pulau Janda Ber hias, Batam, senilai US$ 850 juta atau Rp 7,7 triliun. Kilang minyak itu akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 4.000 orang. Selain membangun kilang minyak, Sinopec juga berencana membuat terminal dengan nama West Point Terminal project yang mengoperasikan penyimpanan dan pengolahan minyak, fasilitas itu dirancang menampung 16 juta barel minyak dengan kebutuhan produksi impor minyak sekitar 400.000-800.000 barel per hari untuk tahap pertama. Dengan adanya kilang minyak tersebut, kebutuhan bahan baku industri petrokimia nasional bisa tercukupi. Namun saat akan memulai pembangunan tiba-tiba proyek tersebut dibatalkan, BUMN China menelan kerugian tidak kecil, bahkan pemerintah China sempat mempertanyakan pembatalan proyek ini kepada pemerintah Indonesia.

Ketidakmampuan kilang dalam negeri ini, bukan saja berdampak pada  tingginya impor BBM Indonesia, namun juga menyulitkan Indonesia untuk menjadi poros maritime dunia, sebagai contoh kegagalan Batam mengembangkan kegiatan alih kapal dan parkir kapal salah satunya disebabkan Batam tidak memiliki stok BBM yang cukup bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Batam, sebaliknya hal tersebut tidak terjadi pada Singapura dan Malaysia.

Dalam kaitan, pemerintah saat ini, perlu melihat kembali hasil Nissho Iwai Co. Ltd dan Pasific Becthel, serta mewujudkan hasil kajian tersebut, bila pemerintah benar-benar serius ingin mengurangi ketergantungan impor BBM dari Negara lain. (LiputanIslam.com)

*Penulis adalah peneliti dari Martapura Institute. Wawancara dengan penulis terkait kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dibaca di sini.

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL