Abu YasarOleh: Abu Yasar, STAI MADINATUL ILMI DEPOK

Memasuki usianya yang telah lebih dari setengah abad, pengalaman bangsa Indonesia relatif masih miskin dalam mewujudkan sistem demokrasi yang merupakan ciri utama masyarakat madani. Namun demikian, kenyataan ini tidak  bisa dijadikan alasan untuk membenarkan berbagai bentuk despotisme dan tiranisme politik. Ibarat lahan sawah atau kebun, wacana dan ladang perpolitikan di Indonesia sampai saat ini masih dalam proses simbiose kimiawi antara bibit demokrasi liberal, yang diimpor dari barat, untuk ditanam pada lahan kultural Indonesia, yang dahulunya subur bagi pohon feodalisme.

Berbeda dari tanaman nabati yang bersifat obyektif dan tumbuh linier mengikuti kaidah alam, dunia politik adalah dunia inter-subyektif yang menyimpan berbagai kemungkinan yang sulit diramalkan, karena subyek dan obyeknya sama-sama manusia yang masing-masing memiliki ambisi, kehendak dan kebebasan. Dalam suatu masyarakat yang sistem dan kultur demokrasinya telah mapan, tidaklah sulit untuk membaca perkembangan dan arah politik yang hendak dituju dari pemilu ke pemilu, karena setiap partai yang berkuasa akan terikat oleh janji, program, dan mekanisme kerja, yang ditawarkan kepada rakyat selama kampanye.

Dalam wacana politik Indonesia, telinga kita sangat akrab dengan idiom “Orde Lama” dan “Orde Baru”. Secara ilmiah istilah ini tentu saja tidak bisa diterima sebagai “taken for granted”. Kadangkala kita merasa sulit untuk menerangkan secara pas dan mudah mengenai perbedaan antara kedua orde di atas.

Bahkan terkadang sebagian masyarakat membuat kesimpulan sendiri, bahwa orde lama itu Bung Karno dan Orde Baru itu Pak Harto. Artinya, sebuah orde politik, sebagaimana zaman kerajaan, melekat dan identik  dengan figur pemimpin agungnya. Kategorisasi seperti ini jelas “menyesatkan” karena secara historis, di samping terdapat perbedaan yang mendasar, kedua orde itu merupakan garis kontinum yang berkesinambungan.

Dengan analog membangun rumah, 25 tahun pertama usia Republik, perhatian utamanya pada peletakan fondasi dan tiang pokok, antara lain membentuk negara kesatuan, menetapkan dasar ideology dan konstitusi negara, serta menciptakan solidaritas nasional. Pada fase ini yang menjadi spirit of the age adalah semangat revolusi. Dan hanya dengan revolusi persoalan bangsa dan negara waktu itu bisa dijawab. Tetapi, sayangnya semangat dan tema revolusi lama-lama mengalami anomali.

Bagaimana babak pasca Bung Karno? Memasuki 25 tahun kedua di bawah kepemimpinan Orde Baru, terjadilah perubahan figure presiden dan tema wacana politik nasional. Kini yang menjadi spirit of the age dan tema favoritnya, adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Jika spiritdan tema ini tidak dibarengi oleh spirit dan pelaksanaan demokrasi, bisa saja tragedi dan deviasi politik masa lalu terulang. Ketika antara retorika pembangunan dan realitas sosial terdapat kesenjangan, maka the spirit of age akan mengalami anomali. Yaitu munculnya gap antara kebutuhan riil masyarakat di satu pihak dan arah pembangunan yang dikendalikan pemerintah pada pihak lain. Dengan dalih pembangunan dan stabilitas politik, bisa saja penguasa, sadar atau tidak, mematikan benih pohon dan demokrasi sehingga rakyat teralienasi dari proses pembangunan.

Ibarat membangun sebuah rumah,Orde Baru sudah merambah pada pembenahan aspek-aspek ornamental dan instrumental, sehingga sebuah rumah tidak saja layak huni melainkan memiliki bobot etika dan estetika yang bergengsi. Namun, kita tidak boleh terpaku dengan keberhasilan membangun “house” yang megah namun tidak berfungsi sebagai “home” yang memberikan kenyamanan moral-psikologis. It is easy to build house, but not home, begitu kata orang bijak.

Jadi, sekarang ini agenda pembangunan politik harus bersifat substansial-psikologikal, bukannya fisikal-ornamental yang biasanya secara simbolik ditandai oleh bangunan istana megah atau menara tinggi menjulang, namun rakyat tidak bisa merasa memiliki hak-hak politik dan tidak merasa bangga karena hak-hak politiknya sebagai warga Negara untuk memperoleh keamanan dan keadilan tidak terpenuhi.

Hari ini, setelah reformasi berjalan sekitar “16 tahun”, idealitas budaya dan system politik belum juga terealisasikan. Beberapa parpol dengan nahkoda tokoh-tokoh yang ketika Orde Baru berkuasa dinilai dengan reformis juga belum memberikan citra budaya dan system politik yang signifikan untuk pengembangan demokratisasi di Indonesia. Tengoklah, parpol-parpol itu belum menjadi wahana pendidikan dan penyalur aspirasi politik.

Ketika waktu bergulir kian cepat. Indonesia tak lama lagi segera menghadapi pergantian kekuasaan secara prosedural. Apa yang mampu disiapkan, ketika elit kekuasaan hanya terkonsentrasi mempertahankan kekuasaan? Inikah yang disebut kesadaran palsu berdemokrasi? Yakni, retorika berdemokrasi yang tidak disertai implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik. Dalam hal ini, secara positif Paulo Freire dalam bukunya “ The Pedagogy of Domination” menyatakan, pencerahan kehendak politik itu efektif jika nyambung dengan kehendak publik dan mampu berkomunikasi dengan tujuan-tujuan kesejahteraan publik.

Dalam era kapitalisme global saat ini, kesadaran palsu berdemokrasi tersebut juga didorong oleh hegemoni baru bernama pasar dan negara. Pemihakan kepada kepantingan publik benar-benar telah dihambat oleh kepentingan pasar dan negara yang terkadang tidak peduli dengan keadilan. Kepentingan pasar (modal) dan antek pasar (negara dan aktor penguasa) telah mengalahkan lahirnya sebuah kebijakan yang memihak kepentingan publik kebanyakan.

Demi mencegah kedahsyatan praktik kesadaran palsu berdemokrasi dibutuhkan kontrol dan pressure publik. Rakyat harus menyadari bahwa pada masa yang akan datang kepemimpinan nasional paling tidak harus dipilih berdasarkan integritas moral yang tinggi, memiliki karakter, intelektual sekaligus manajer. Menyambut pemilu mendatang kita harus menjadi pemilih cerdas.

Akhirul kalam, mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi keberkahan untuk terhindar dari kaum borjuis yang senantiasa menghisap “darah” rakyat Indonesia, serta menyelewengkan kekuasaan.

 

————–

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL