Oleh: Agus Pambagio*

Jalan tol di republik ini terkenal sebagai jalan berbayar bebas hambatan yang selalu diartikan salah oleh publik sebagai jalan berbayar antimacet sepanjang hari, namun kenyataannya selalu macet. Jalan tol memang bukan jalan antimacet tapi hanya jalan bebas hambatan berupa perempatan, tikungan bundaran dan sebagainya. Negara yang jumlah penduduknya minimalis dan bahkan lebih sedikit dari hewan, contohnya Selandia Baru, tidak perlu jalan bebas hambatan. Cukup jalan raya antar county atau negara bagian, atau highway saja.

Untuk membayar ongkos lewat jalan tol di mana pun sudah menggunakan transaksi non-tunai; paling ada lempar koin ke penampung saat melewati gerbang tol otomatis (GTO). Bahkan, yang menggunakan kartu e-tol pun sudah menjelang punah. Semua sudah menggunakan e-toll yang melekat pada alat yang bernama On Board Unit (OBU) dan ditempel di kaca depan kendaraan (windshield). Atau, pakai stiker yang dapat dibeli di SPBU atau minimarket. Kartu di OBU/stiker langsung dibaca oleh kamera yang melekat di pintu tol bahkan pengendara tidak perlu berhenti, hanya mengurangi kecepatan.

Ketertinggalan Indonesia terkait penggunaan teknologi non-tunai patut diduga memang disengaja oleh perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) karena beberapa hal. Seperti, bank pelopor sistem pembayaran elektronik tidak mau investasi yang sudah dibenamkan dalam rangka otomatisasi pintu tol dinikmati oleh bank lain (hal sama terjadi di telekomunikasi), manipulasi uang tunai oleh oknum di pintu tol, dan sebagainya. Maka dari itu untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keamanan transaksi di semua GTO, pembayaran dilakukan secara non-tunai.
Patut disayangkan dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia (BI), persiapan yang dilakukan oleh BUJT dan perbankan kurang cermat sehingga menimbulkan kegaduhan dan masalah di lapangan. Seperti, kemacetan di pintu masuk GTO bertambah parah, adanya perbedaan isi kartu antarbank, pengenaan feeyang berbeda saat top up (baik on us maupun off us), sulitnya mendapatkan kartu tol, dan sebagainya. Kurangnya persiapan dan antisipasi masalah membuat kekisruhan yang tidak perlu, dan belum terselesaikan hingga tulisan ini dibuat.

Investigasi dan Temuan di Lapangan 

Pertama, saat saya melakukan investigasi lapangan di minggu kedua Oktober 2017 menemukan beberapa persoalan yang krusial dan harus segera diantisipasi oleh perbankan dan BUJT. Untuk itu saya melakukan pertemuan dengan beberapa Direksi BI pada 9 Oktober dengan maksud bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dan membahas beberapa temuan saya di lapangan. Kesimpulannya memang BUJT dan perbankan belum siap menjalankan GNNT termasuk dalam melakukan sosialisasi ke publik. BUJT dan perbankan juga tidak menyediakan mekanisme komplain untuk publik dengan baik.

Tidak jelasnya sosialisasi promosi sehingga memunculkan perbedaan nilai rupiah di kartu tol meskipun harga kartu semua bank sama, misalnya Rp 50.000 (ada yang berisi Rp 40.000 atau Rp 30.000), penjelasan soal biaya topping up di bank penerbit (on us) atau pihak ketiga atau off us (seperti minimarket, halte Trans Jakarta dan lain-lain).

Untuk menyelesaikan masalah di lapangan akhirnya BI memperpanjang masa promosi dengan menjual 1,5 juta kartu seharga nilainya. Misalnya, harga kartu Rp 50.000 maka isinya juga Rp 50.000 mulai jam 00.00 pada 16 Oktober hingga jam 00.00 pada 31 Oktober 2017. Biaya pembuatan kartu dibebankan kepada BUJT dan perbankan sebagai biaya promosi. Pengumuman ini pun kurang dipersiapkan dengan baik, terbukti mayoritas wartawan salah menangkap dan menuliskan, sehingga masyarakat tahunya BUJT akan bagi-bagi tol gratis.

Kedua, pasca diberlakukannya promosi kartu tol, mulai 16 Oktober saya kembali melakukan investigasi dan pemantauan di beberapa ruas jalan tol Jabodetabek, Makassar (Sulsel), dan Surabaya termasuk ketersediaan pihak ketiga melakukan top up. Kesimpulan saya, kembali BUJT dan perbankan tidak siap. Mengapa? Saya gagal mendapatkan kartu tol dari lima bank penerbit di setiap GTO yang saya tanya; baru pada 19 Oktober 2019 saya dapat memperoleh kartu tol promosi Bank Mandiri seharga Rp 50.000 dan isi Rp 50.000 di GTO tol dalam kota Jakarta, dan mendapat bukti bayar yang diterbitkan oleh PT Rajabana Sahabat Sejahtera yang kemungkinan merupakan vendor Bank Mandiri atau Jasa Marga. Tidak jelas ini perusahaan apa dan apakah perusahaan ini yang menerima fee kartu Rp 20.000.

Ketiga, selama saya melakukan pemantauan di lapangan, kemacetan panjang masih berlangsung di hampir semua ruas tol. Beberapa konsumen melaporkan bahwa mereka bisa membeli lebih dari satu kartu tol saat promosi ini yang seharusnya diutamakan untuk konsumen yang belum mempunyai kartu dan hanya boleh 1 kartu. Pertanyaan saya, ke mana saja 1,5 juta kartu promosi (dibagi rata ke lima bank) didistribusikan karena konsumen sulit mendapatkannya? Adakah catatan online-nya? Jangan-jangan ada pihak yang menimbun kartu promosi untuk dijual setelah masa promosi habis.

Langkah Selanjutnya 

GNNT harus sukses dan memudahkan, bukan menyusahkan publik. Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan di back office dan di lapangan. Pertama, koordinasi antara BUJT dan perbankan (lima bank dan akan tambah dua bank) harus solid, dan ada pengawas yang mengawasi peredaran kartu.

Kedua, berhubung perilaku masyarakat Indonesia yang sulit menerima perubahan karena kalau sudah “pewe” jadi malas menerima perubahan. Untuk melakukan perubahan, baik regulator dan operator, harus cukup cerdas mengantisipasinya melalui program sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Ingat, banyak manusia di Indonesia sangat hobi menjadi makelar, kerja sedikit hasil banyak bahkan kalau perlu dengan menipu.

Ketiga, segera lakukan audit semua mesin non-tunai di semua GTO supaya keandalannya baik, tidak sering rusak. Tetap persiapkan petugas di GTO untuk dapat menerima non-tunai di GTO untuk menghindari kemacetan panjang selama masa transisi, misalnya tambahan satu bulan ke depan. Juga BUJT masih harus menyediakan GTO non-tunai satu pintu saja, dan ada petugas untuk mengatur lalu lintas karena biasanya akan panjang antreannya selama masa transisi (satu bulan ke depan).

Keempat, kembangkan program komunikasi yang diviralkan di media sosial (biaya murah bahkan gratis) terkait biaya dan jenis top up. Kemudian siapkan SDM di semua BUJT yang terlatih dan berdedikasi untuk bekerja dengan baik, termasuk di pintu tol dan pusat pengaduan masyarakat oleh BUJT dan perbankan terkait program GNNT di tol. Kelima, segera berlakukan penggunaan OBU secepatnya. Tidak ada alasan lagi OBU tidak dipasarkan atau dipasarkan secara eksklusif hanya untuk nasabah yang punya dana superbesar di bank. Intinya GNNT harus berhasil kecuali kita akan kembali ke zaman batu. Selamat bekerja untuk semuanya. Salam. (LiputanIslam.com)

*pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, disalin dari Detik, 23 Oktober 2017.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL