Foto: http://remotivi.or.id/

Foto: http://remotivi.or.id/

Oleh: Ahmad Arif *

Setiap terjadi bencana, hujatan dan amarah selalu saja dilontarkan publik terhadap media—khususnya televisi—karena praktik cemar dalam liputannya. Kali ini, kemarahan publik kembali menderas kepada stasiun televisi yang dinilai mengeksploitasi keluarga korban hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 pada Minggu (28/12), baik dengan pertanyaan-pertanyaan reporternya yang bertendensi memainkan emosi, dan mendesak. Kamera pun dengan segera melakukan zoom in ketika sasaran bidik menangis.

Beberapa pertanyaan standar yang diajukan di antaranya; “Bagaimana perasaan keluarga korban?”, “Bagaimana jika pesawat itu benar-benar hilang?”, “Apakah ada bfirasat sebelumnya?” serta sederet pertanyaan sejenis yang diajukan untuk mengaduk perasaan narasumber.

Praktik ini sudah berlangsung lama. Dalam Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme (2010), saya mencatat berondongan pertanyaan seorang reporter televisi kepada seorang bapak yang anaknya terjebak dalam sekolah yang rubuh akibat gempa yang mengguncang Sumatera Barat, akhir September 2009. Siaran itu ditayangkan langsung, barangkali disaksikan jutaan orang, termasuk anak-anak.

Reporter itu mencecar korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat keadaan psikologis korban semakin terganggu, seperti mengenai perasaan serta andaian apabila anak perempuannya tidak ditemukan atau tewas. Saya melihat wajah sang bapak, yang tertunduk lesu. Ia tersudut. Ia hanya bisa berkata,”Semua saya pasrahkan kepada Allah.” Tetapi reporter itu tak berhenti, dan sepertinya tak melihat wajah memelas sang bapak. Ia terus mencecar dengan berondongan pertanyaan, tanpa rasa empati terhadap korban yang sedang kesusahan itu.

Kekacuan juga terlihat dalam peliputan bencana—berikutnya disebut jurnalisme bencana—saat longsor melanda Banjarnegara, Jawa Tengah pada awal Desember ini. Tren peliputannya serupa, yaitu mengejar sisi dramatis dari bencana, dan minim mendorong kesiapsiagaan atau pun menggali informasi tentang sebab jatuhnya banyak korban sehingga bisa jadi pelajaran untuk perbaikan di masa mendatang.

Beberapa liputan tentang penyebab bencana biasanya sarat spekulasi, bahkan beberapa media mewarancai paranormal demi mengejar sensasi. Ketika Merapi meletus pada tahun 2010 lalu, tayangan “Silet” (7/11/2010) disebutkan bahwa Yogyakarta adalah kota malapetaka, dan pada tanggal 8 November 2010 akan terjadi bencana besar dengan mewawancarai paranormal. Korban bencana letusan Merapi bertambah resah. Ratusan pengungsi meminta dipindahkan dari pos-pos pengungsian yang jauh dari lereng Merapi. Para relawan disibukkan kegiatan tambahan untuk menenangkan pengungsi yang panik.

Sebagai puncak dari kekesalan terhadap kecerobohan pemberitaan media, beberapa warga melarang media tertentu masuk dan meliput ke dusun mereka. Sebagian yang lain melaporkan tanyangan “Silet” ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), meminta agar tanyakan itu dihentikan. Yang lain mengirim surat pengaduan ke Dewan Pers soal pemberitaan bencana di media massa yang dinilai menyesatkan. Apakah ada yang lebih buruk bagi media, selain dibenci oleh masyarakat pembaca dan pemirsanya sendiri?

Dalam kasus  hilangnya pesawat AirAsia, terlihat beberapa media mulai menampilkan sisi mistis dari bencana ini. Beberapa paranormal kembali diwawancarai, untuk menjelaskan—padahal justru membingungkan—penyebab hilangnya pesawat tersebut, di mana lokasinya, hingga kapan akan ditemukan.

Komodifikasi Bencana

Kenapa amis darah dan air mata begitu lekat dengan jurnalisme bencana di Indonesia? Saya melihat akar masalah dari tampilnya tayangan seperti ini adalah cara pandang media yang memberlakukan korban bencana sebagai komoditi belaka. Dengan sudut pandang ini, makabad news is good news. Semakin pedih tangisan korban, sebuah tayangan akan dianggap semakin ‘hebat’. Atau, dalam bahasa lain, semakin liar perang, semakin banyak kematian akibat bencana alam dan wabah, semakin banyak kelaparan, sebuah berita dianggap akan semakin ‘dramatis’ dan akan melonjakkan rating. Kenaikan rating berati iklan, dan semakin banyak iklan berarti semakin banyak laba.

Jadi, eksploitasi terhadap korban demi mengejar drama ini kerapkali dilakukan bukan karena ketidaktahuan tentang etika peliputan, tetapi juga karena kesengajaan. Wawancara saya dengan salah seorang produser stasiun televisi di Jakarta menegaskan hal ini: “Sebagai televisi berita, target utama kami dalam meliput bencana adalah kecepatan pemberitaan dan memberikan gambaran kondisi yang komprehensif. Selain itu, berbeda dengan koran atau media online, kami butuh gambar dan suasana yang dramatis untuk menarik pemirsa. Masyarakat Indonesia itu menyukai kisah-kisah melodrama. Bagi kami, rating adalah segalanya. Kalau pemirsa menyukai tayangan seperti itu kami tentu tak bisa tidak memberitakannya. Lagi pula, ini dibutuhkan untuk menarik empati bagi masyarakat untuk menyumbang korban bencana.”

Rating dalam media televisi, hits bagi media online, dan tingkat keterbacaan bagi media cetak, telah menjadi panglima dalam liputan media. Semakin baru dan heboh sebuah berita, dianggap semakin tinggi kemampuannya menarik perhatian. Sebagaimana lazimnya, industri mensyaratkan adanya keuntungan atas semua langkah mereka. Inilah yang menjadi kontradiksi media; sementara publik menuntut adanya tanggungjawab sosial dari media, yang menjadi perhatian industri media adalah tingkat pendapatan laba.

Pertanyaan ini juga layak diajukan ketika media mengumpulkan bantuan lalu menyalurkannya sendiri. Apakah kini masih bisa mendudukkan media sebagai ‘anjing penjaga’ yang independen di tengah derasnya industrialisasi dalam tubuh media?

Masalah kekacauan posisi sebagai ‘anjing penjaga dan pengawas’ atau justru ‘pihak yang harus diawasi’  ini terlihat jelas dalam corporate social responsibility (CSR) terselubung di balik penyaluran bantuan melalui media massa. Praktik penyaluran bantuan ‘atas nama’ media ini marak sejak bencana tsunami Aceh tahun 2004. Penelitian oleh Muhammad Fuad dkk (2006) dari Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) menyebutkan, dalam satu bulan pertama setelah tsunami Aceh, gabungan Metro TV dan harian Media Indonesia menggaet dana bantuan dari masyarakat sebesar Rp 138,2 miliar. Pada akhir penayangan program ini, yaitu 29 Juli 2005, mereka berhasil mengumpulkan dana Rp 169 miliar.

Sampai tanggal 10 Agustus 2005, menurut penelitian PIRAC tersebut, sebanyak 35 perusahaan media, termasuk media cetak dan elektronik, mengumpulkan dana bantuan untuk tsunami Aceh lebih dari Rp 367 mliar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi bencana Aceh melalui anggaran belanja negara yang hanya Rp 8,3 miliar.

Dengan jeli media memanfaatkan jaringan distribusi dan kepercayaan publik untuk berlomba menjadi yang terbanyak dalam pengumpulan bantuan. Media menggunakan kredibilitasnya di benak khalayak untuk menjalankan peran sebagai distributor bantuan atau minimal ruang publikasi kepedulian sosial, iklan duka-cita atau data korban bantuan bencana. Masduki (2007) menulis bahwa, “Langkah ini keluar dari pakem pokok media dalam mengontrol penyaluran bantuan” (hal. 376).

Patut dipertanyakan, betulkah sumbangan itu sudah disampaikan secara utuh kepada korban yag berhak? Bagaimana kontrol masyarakat terhadap media sehingga jika ada penyelewengan dapat terdeteksi? Bagaimana masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban terbuka atas penggalangan dana yang dilakukan media?

Tak hanya mengawal bantuan yang disampaikan, pihak media harus mengawal bantuan yang disalurkan langsung oleh medianya sendiri. Dan pekerjaan terakhir ini sepertinya mustahil, karena seperti pepatah lama, gajah di pelupuk mata seringkali tak tampak.

 

Bersambung ke bagian kedua

———–

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam. com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL