Foto: http://remotivi.or.id/

Foto: http://remotivi.or.id/

Politisasi Bencana

Selain motif ekonomi, praktik cemar jurnalisme bencana di Indonesia juga bisa menjelaskan tentang politik media. Dapur media di Indonesia tidaklah suci, banyak banyak yang telah tercemar oleh bias kepentingan. Baik kepentingan pribadi (penulis atau pemilik media), maupun lembaga (baca: perusahaan).

Apalagi, hampir semua media di Indonesia dimiliki oleh perorangan, atau setidaknya oleh perusahaan, yang juga memiliki bisnis lain. Akibatnya, sejak semula, media tidak pernah bisa ‘steril’ dalam pemberitaan. Ada bias kepentingan di balik pemilihan tayangan maupun setiap kemunculan berita di media massa.  (Baca Bagian Pertama: Jurnalisme Bencana: Tugas Suci, Praktik Cemar)

Contoh paling nyata dari bias kepentingan pemilik media ini adalah pemberitaan soal bencana Lumpur Lapindo di media-media yang dimiliki oleh Grup Bakrie, yang juga menjadi memiliki PT Lapindo Brantas. Di media milik Bakrie, kebanyakan menampilkan tentang hal-hal ‘baik’ yang telah dilakukan perusahaan tersebut kepada korban semburan lumpur: tentang ganti rugi yang mulus dan menguntungkan korban, bahkan ada tayangan yang menampilkan korban yang menyatakan bahwa, “lumpur telah membawa kemakmuran,” dan “membuat kami bertambah kaya.”

Dalam bentuk yang lain, peliputan yang tak berimbang antara letusan Gunung Merapi dan tsunami Mentawai pada tahun 2010, barangkali juga dikarenakan adanya bias kepentingan media. Tanpa mengecilkan tragedi Merapi, pemberitaan media soal Mentawai memang sangat terlambat dan kurang memadai. Hingga hari kedua pasca-bencana gempa dan tsunami yang menerjang pada Senin (25/10/2010), gambaran tentang Mentawai masih samar. Masih sedikit foto dan video dari ladang bencana Mentawai. Sementara pemberitaan seputar Merapi sudah riuh rendah, terutama perihal ‘drama’ sang juru kunci Merapi, Mbah Marijan atau tentang kematian wartawan dalam peliputan. Jelas bahwa Mentawai dilupakan, karena pekerja media, juga mengikuti pola pemikiran sesat sebagaimana pemerintah saat itu yang memarjinalkan pulau-pulau kecil dan masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan.

Nyatanya, media membebek ketidakjelasan kriteria yang dibuat pemerintah tentang Merapi sebagai ‘bencana nasional’, sedangkan Mentawai adalah ‘bencana daerah’. Dalam hal ini, media boleh dituding telah diskrimintif dan Jawa-sentris dalam pemberitaan bencana yang datang beriringan itu, dengan korban yang nyaris setara. Atau apakah hal ini karena banyak wartawan dan bahkan pemilik media yang memiliki kedekatan emosional (dan sejarah) dengan Yogyakarta dibandingkan Mentawai?

Tidak Mendidik

Dengan tren pemberitaan seperti disebut di atas, maka mengharapkan peran mendidik media dalam jurnalisme bencana mereka menjadi sangat sulit. Misalnya, walaupun sudah berkali-kali dihantam bencana, mitigasi bencana belum menjadi tren dalam pemberitaan media. Media selalau saja sibuk mengejar efek dramatis dan kepedihan setelah bencana menerjang.

Kenyataan bahwa negeri ini memiliki riwayat panjang berhadapan dengan bencana alam seolah-olah dilupakan. Dengan cepat, media juga melupakan korban bencana begitu ‘drama’-nya dianggap tak laris, seperti burung nazar yang mengintai kematian, menguliti habis rempah korban, lalu mencari kematian lainnya. Pemberitaan soal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana nyaris tak disuarakan. Padahal, dalam banyak kasus, misalnya pasca-bencana Aceh, proses rekonstruksi dan rehabilitasi telah memicu bencana baru karena adanya kesenjangan, korupsi, hingga kembalinya korban ke tapak bencana yang sama sehingga rentan terdampak oleh bencana berikutnya.  Proses rekonstruksi juga sangat menentukan untuk belajar agar ke depan bisa membangun komunitas yang lebih tahan dan kuat menghadapi bencana berikut, namun hal ini sangat jarang mendapat perhatian warga.

Bahkan, ketika hak-hak dasar korban bencana (seperti barak, kesehatan, dan makanan) tak terpenuhi hingga tiga bulan setelah bencana, nyaris tak ada beritanya di media massa. Tak ada media yang secara intens memantau bagaimana kondisi korban bencana di Mentawai dan juga Wasior, Papua beberapa tahun silam—yang juga jauh dari pusat kekuasaan dan kantor pusat media-media. Sesekali memang ada liputan media ke dua daerah itu, itu pun karena kebetulan ada lembaga negara ataupun LSM yang ‘membawa’ wartawan ke lokasi bencana itu. Nyaris tak ada media yang sengaja mengirim dan membiayai sendiri wartawannya untuk memantau kondisi di dua lokasi bencana itu.

Dalam kasus bencana kecelakaan pesawat terbang, ketika lebih fokus pada aspek dramatisasi, peliputan yang lebih memdalam tentang penyebab jatuhnya pesawat dan kemungkinan adanya ‘human error’ dan kesalahan sistemik akhirnya menjadi sangat minim diungkap. Padahal, jatuhnya pesawat yang berulangkali terjadi di Indonesia, namun, bencana ini seolah tidak menjadi pelajaran. Hingga saat ini, tak ada media di Indonesia, yang melakukan investigasi tentang persoalan kecelakaan pesawat terbang ini.

Media seringnya juga menganut prinsip ‘berita baru’. Begitu ada berita baru, berita yang lama biasanya akan tersingkir. Dengan tepat, Milan Kundera menggambarkan situasi ini dalam The Book of Laughter and Forgetting (1999), “Pembantaian massal di Banglades dengan cepat menutupi ingatan orang terhadap invansi Rusia ke Cekoslovakia, pembunuhan di Allende menggantikan tragedi di Banglades, perang di Gurun Sinai membuat orang melupakan Allende, pembantaian di Kamboja membuat orang lupa pada Sinai dan begitu seterusnya, hingga hampir-hampir setiap orang membiarkan segala sesuatunya dilupakan.”

Dan demikianlah yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun bencana, 2004 hingga 2014. Bencana Nabire yang segera dilupakan ketika gempa dan tsunami mengoyak Aceh dan Nias. Dan gempa Yogyakarta mengurangi perhatian orang terhadap bencana di Aceh. Merapi mengalihkan dari Mentawai. Demikian seterusnya, sampai bertahun kemudian bencana-bencana itu dilupakan, para korban yang belum semuanya ditangani kemudian ditinggalkan begitu saja, dan kita nyaris tak belajar dari setiap kejadian.

Seperti disebut sosiolog media John H Macmanus (1994), media telah mengekspos berbagai bentuk peristiwa becana alam seperti gempa dan banjir secara sadar dan sistematis mengikuti logika komersial semata. “Berita itu tak seksi lagi,” begitu mantra yang sering terdengar dari mulut wartawan atau editor untuk menolak berita yang sudah berulang-ulang kali dimuat. Walaupun masalah yang dihadapi masyarakat korban belum tuntas, seringkali, media tak lagi menampilkan berita tersebut dengan alasan tersebut. Secara konvensional, biasanya media menyaring berita yang layak dimuat atau tidak berdasarkan kriteria jumlah korban, jarak dari negara kita, kebaruan persitiwa, serta kemungkinan rating yang bisa diperoleh. Dalam konteks Indonesia, berita soal politik dan hukum, masih menjadi panglima dan seringkali mengalahkan isu-isu bencana.

Padahal, dalam jurnalisme bencana, yang paling penting sebenarnya adalah memberitakan dengan perspektif mitigasi bencana, bukan mengeksploitasi kepedihan saat  tragedi terjadi. Bagaimana media memberi perspektif terhadap masyarakat untuk bersiaga,  itulah yang harus menjadi dasar pijakan bagi jurnalisme bencana di negeri yang rentan bencana ini.

Menghukum Media

Kekacauan peliputan bencana pada penghujung 2014 ini ini, seperti mengulang kesalahan yang sama dalam berbagai peliputan bencana-bencana sebelumnya. Kekacauan yang menunjukkan adanya kontradiksi “…antara tugas yan suci dan pelaksanaan yang cemar, bukan hanya karena pelaksana yang tidak memadai, tapi juga karena niat buruk. Dalam bahasa legal, persoalannya bukan lagi sekedar “Disaster by accident, nor just by honest mistake, but also by malice.”

Jurnalisme bencana di Indonesia, nyatanya bisa menjadi bencana baru. Kekeliruan peliputan, karena bekal peliputan yang tidak memadai, baik disengaja atau tidak, harus dikontrol. Lalu, siapa yang bisa mengawal ‘anjing penjaga’ itu?

Kemunculan jurnalisme warga bisa menjadi jalan keluarnya.

Kekecewaan terhadap sempitnya ruang penyaluran dari media-media arus utama, semakin memperkuat munculnya media-media tandingan, salah satunya adalah media komunitas. Media tandingan ini, ada yang dibuat oleh komunitas korban maupun media yang dibuat oleh lembaga penyalur bantuan untuk menyukseskan program mereka.

Beberapa gambar terbaik saat tsunami, yang kemudian ditayangkan sejumlah televisi, ternyata juga diambil oleh warga, yang bukan wartawan terlatih. Dengan alat perekam video digital dan kamera digital, masyarakat kini telah bergerak jauh dalam jurnalisme partisipatif atau jurnalisme warga.

Tak hanya di Aceh, gerakan jurnalisme warga atau citizen journalism menyebar luas pasca-tsunami Aceh. Dan Gillmor, sebagaimana dikutip oleh Cooper (2007), menyebut bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, sebagai titik balik kemunculan jurnalisme warga. Blog, daring, dan pesan singkat melalui telpon genggam mengalahkan sebaran berita di media massa dan lebih tepat waktu. Sebuah blog, www.waveofdestruction.org dikunjungi lebih dari 682.366 pengunjung selama empat hari.

Di Yogyakarta, gerakan media komunitas dipelopori oleh beberapa kelompok. Salah satunya dirintis oleh AJI Yogyakarta dengan membuat papan informasi yang ditempatkan di empat dusun, yaitu Semen (Bambanglipuro), Suren Wetan (Jetis), Pranti, dan Jonggaran (Pundong). Seminggu sekali, tim Papan Informasi AJI Yogyakarta memberikan informasi yang dinilai berguna buat masyarakat, seperti bagaimana hidup sehat di tenda, memasang sambungan listrik secara aman, cara membuat rumah tanggap gempa, cara membuat proposal, informasi NGO yang memberikan bantuan, dan informasi lainnya (Bambang, 2007, hal. 405).

Seiring dengan dunia internet yang semakin berkembang, peran media komunitas sebagai jembatan penghubung antar korban akan semakin strategis ke depannya. Selain itu, radio komunitas  bisa menjadi medium yang efektif di tengah bencana.

George D Haddow dan Kim S Haddow, pengarang buku Communications in A Changing Media World (2009) menyebutkan bahwa di masa lalu, biasanya kita baru mengetahui sebuah bencana lama setelah kejadian itu berlalu. Namun, sekarang tidak lagi. Teknologi baru, laptop, telepon genggam, sistem pengirim pesan, kamera digital, dan internet telah mengubah gelombang pengumpulan dan pendistribusian berita. Teknologi-teknologi ini juga merubah jalannya informasi, dari yang dulunya terpusat, dengan model atas bawah melalui pemerintah maupun pekerja media profesional, berubah menjadi lebih dinamis. Kini, semua orang bisa mengirim berita kepada siapa pun, kapan pun juga (hal. 41).

Jika di media konvensional, penonton atau pembaca hanya bersifat pasif, dalam media komunitas, mereka menjadi pihak yang aktif dalam mencipta dan menyebarkan informasi. “Jurnalisme pasrtisipatif menghapus batas antara pihak yang terkena dampak dengan yang meliput berita,” kata Tim Poster, penulis blog First Draft, sebagaimana disebut dalam buku Geroge D Haddow dan Kim S Haddow. Haddows pun menyatakan, “Dalam dunia digital dan komunikasi dua arah, kita semua adalah reporter” (hal. 37).

Selain menjadi penyedia informasi tandingan, jurnalisme warga ini bisa juga menjadi semacam pengawal dari jurnalisme mainstream yang kadang keliru—baik yang disengaja atau karena alpa dan kebodohan. Akan tetapi, jurnalisme warga juga banyak memiliki kelemahan yang juga bisa terjebak dalam kekacauan yang sama. Salah satunya, adalah sulitnya menyaring informasi hoax dan menyesatkan karena lemahnya verifikasi dan editing. Selain juga masih perlunya pendampingan terhadap warga ‘pelapor’ agar bisa menulis di ‘media mereka’ agar bisa memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang informatif, berimbang, dan mendidik.

 

*Penulis adalah wartawan Kompas, penulis buku Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme (2010) dan Hidup Mati di Negeri Cincin Api (2012). Artikel ini disalin dari situs remotivi.co.id 

——

Redaksi menerima sumbangan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL