Oleh: Dr. Ibnu Burdah, MA*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri dan rombongan bertolak ke Turki untuk menghadiri KTT OKI yang diselenggarakan Rabu (13/12). Agenda KTT Luar Biasa itu membahas kebijakan baru Trump yang menimbulkan reaksi sangat luas dan keras dari masyarakat internasional. Isi utama kebijakan itu adalah pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan perintah pemindahan kedutaan negara itu dari Tel Aviv ke Yerusalem. Perlu dicatat, Trump dalam pidatonya tidak menyebut kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi.

Tiga tahun pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintahan ini konsisten mendukung perjuangan Palestina baik dalam ucapan maupun tindakan. Selain terus mendukung peningkatan kapasitas Palestina sebagai negara, persoalan Palestina secara konsisten disuarakan pemerintahan RI dalam forum-forum internasional dan melalui berbagai saluran.

Sebelumnya, langkah penting juga diambil pemerintahan Jokowi. Yaitu, penyelenggaraan KTT OKI khusus untuk Palestina awal Maret lalu, disusul pembukaan perwakilan RI di Ramallah sepekan kemudian (13/3). Kementerian Luar Negeri RI setelah itu juga bekerja sangat keras mendorong Prancis agar mengambil inisiatif untuk segera mendorong proses perdamaian Israel-Palestina. Kehadiran Menlu RI yang “cetar” dalam pertemuan persiapan konferensi Israel-Palestina di Paris (3/6) juga jadi saksi keseriusan pemerintah RI dalam mendukung Palestina.

Padahal tiga tahun lalu, ketika Jokowi menyatakan komitmennya terhadap Palestina dalam debat Capres 2014, banyak pihak mempertanyakan dan meragukannya. Jokowi saat itu menyatakan secara eksplisit dan jelas di sesi I debat Capres putaran ketiga bahwa ia akan mendukung secara penuh perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat, serta menjadi anggota penuh di PBB.

Kini sekitar tiga tahun pemerintahannya, komitmen Jokowi terhadap Palestina semakin terlihat dalam kenyataan. Ia dan jajaran pemerintahannya telah melakukan cukup banyak untuk Palestina, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam perjuangan Palestina saat ini.

Ia mendorong peringatan KAA di Bandung tahun lalu untuk meneguhkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina, memperluas dukungan internasional terhadap masalah itu, dan menggemakan perjuangan Palestina ke fora internasional di saat-saat dukungan dunia melemah.

Jokowi sadar bahwa Indonesia memiliki peran pioner bagi negara-negara Asia-Afrika. Pemerintahan ini sepertinya sadar bahwa Palestina adalah satu-satunya anggota dalam Konferensi Asia-Afrika yang hingga kini belum memperoleh kemerdekaan, dan belum menjadi anggota penuh PBB. Palestina (baca: Otoritas Palestina) saat ini hanya memiliki kekuasaan sangat terbatas di delapan kota plus Gaza sebagai hasil dari pelaksanaan sebagian hasil Perjanjian Oslo II (1995), dan penarikan bilateral Israel tahun 2005. Wilayah di luar kota-kota itu sudah menjadi wilayah kekuasaan tentara Israel.

Jadi, mereka seperti berada dalam sembilan penjara besar yakni delapan kota kecil yang tersebar di Tepi Barat dan satu di Gaza, dan “terisolasi” secara terbatas antara satu kota dengan lainnya. Di PBB, mereka sudah diakui sebagai negara, namun sebatas sebagai negara pemantau non-anggota yang tentu memiliki hak-hak yang sangat terbatas di organisasi dunia itu.

Komitmen pemerintahan Jokowi itu juga ditegaskan melalui forum KTT Luar Biasa OKI 6-7 Maret lalu. Dan, langkah lebih kongkret kemudian diambil (13/3), yakni pembukaan perwakilan Indonesia di kota Ramallah, ibu kota de facto Palestina saat ini.

Yerusalem Timur adalah ibu kota impian bagi Palestina. Deklarasi Jakarta juga patut dicatat sebagai bentuk dukungan itu. Deklarasi itu berisi bentuk-bentuk dukungan untuk mencapai Palestina merdeka melalui dua jalur sekaligus, yakni proses negosiasi perdamaian dengan Israel dan jalan politik unilateral di PBB.

Indonesia di masa Jokowi seolah sudah menjadi salah satu jubir bagi perjuangan bangsa-bangsa dunia untuk kemerdekaan Palestina terutama di tengah semakin mengecilnya suara negara-negara Arab untuk Palestina. Negara-negara Arab sekitar lima tahun belakangan ini sangat sibuk dengan situasi dalam negeri yang mengkhawatirkan, dan situasi kawasan yang semakin liar dan tak terkendali. Hanya Turki yang terlihat sangat dominan di antara negara di timur Tengah dalam isu ini.

Selama tiga tahun ini, Indonesia tampak konsisten menggemakan kembali dibukanya proses perdamaian ketika negara-negara Arab sibuk dengan konflik domestik atau antarmereka sendiri. Sebab, suara itu seolah tenggelam dalam hiruk pikuk pergolakan skala luas di Timur Tengah baik di Suriah, Yaman, Libya, dan tempat lainnya.

Negara-negara Arab memang berteriak sangat lantang kembali ketika tiba-tiba ada masalah yang menimbulkan reaksi luas masyarakatnya seperti sekarang. Tetapi, konsistensi dan kesungguhan mereka patut dipertanyakan.

Tentu semua ini juga tak bisa dipandang berlebihan. Sebab usaha-usaha untuk mendorong kemerdekaan Palestina sudah sangat banyak dan meletihkan. Tapi, hasil yang dicapai belum seberapa. Tapi, konsistensi panjang pemerintah RI tetap patut memperoleh catatan. Bagaimanapun, aktif dalam menciptakan perdamaian dunia termasuk di Timur Tengah adalah kepentingan riil bangsa ini, sekaligus amanat agung konstitusi kita. (LiputanIslam.com)

*pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, koordinator kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, disalin dari Detik, 14 Desember 2017. 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*