Foto: Detik

Foto: Detik

Oleh: Philips Vermonte, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Jakarta

Gejala akan terjadinya pemerintahan yang terbelah selama lima tahun yang akan datang kian tampak. Koalisi pimpinan Gerindra/Prabowo yang bermula dari proses pencalonan presiden dalam pemilu 9 Juli lalu tampak solid hingga pemilihan pimpinan DPR/MPR lalu dengan tidak menyisakan kursi pimpinan di tubuh lembaga tinggi negara tersebut bagi koalisi pimpinan PDI-P.

Bagaimana kita memaknai situasi ini? Apa konsekuensinya bagi pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan? Akankah koalisi pimpinan Gerindra yang sudah menyatakan diri akan menjadi oposisi aktif bisa bertahan?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penting untuk memahami situasi dari pemilu legislatif dan juga pemilu presiden kita yang baru lalu. Mula-mula untuk pertama kalinya dalam sejarah politik kita sebuah partai yang berada dalam posisi oposisi memenangkan pemilu dan kembali ke kekuasaan hanya dengan cara elektoral, tidak dengan cara non-elektoral.

Dalam bahasa ilmuwan politik Samuel Huntington, sejatinya Indonesia telah lolos ujian demokrasi yang ia sebut sebagai “the two-election test”: ujian yang menetapkan sebuah demokrasi baru mencapai tahap konsolidasi jika, dan hanya jika, terjadi transfer kekuasaan dari kekuatan politik pada posisi berkuasa kepada pihak oposisi hanya dengan cara elektoral yang demokratis. PDI-P yang memenangi pemilu legislatif pada 9 April  2014 menandai hal itu, setelah 10 tahun di luar kekuasaan.

Sebelumnya, SBY memang memenangi pemilu presiden secara damai pada 2004 tapi ia tidak memulainya sebagai oposisi. Gus Dur dan Megawati menjadi presiden karena akrobat politik non-elektoral di parlemen oleh Poros Tengah yang dinahkodai Amien Rais. Akrobat itu pada awalnya mengabaikan hasil elektoral yang jelas dari pemilu 1999 yaitu bahwa Megawati/ PDI-P adalah pemenang pemilu. Konteks “the two-election test” penting karena ia menjadi simbol jelas dari salah satu esensi demokrasi bahwa kompetisi politik tak mengizinkan penihilan pihak yang berseberangan oleh pihak yang berkuasa.

Kedua, pemilu presiden 2014 adalah pemilu langsung demokratis kita pertama yang tak diikuti inkumben dari rezim yang sedang berkuasa. Pada 2004, SBY menghadapi Megawati sebagai inkumben; pada 2009 SBY bertarung sebagai inkumben. Karena ketidakhadiran seorang inkumben, lapangan pertandingan menjadi terbuka sehingga pilihan ideologis para aktor politik mudah dilihat.

Pada pemilu 1999, semua partai politik menjauhkan diri (de-alignment) dari rezim Orde Baru, berusaha menampilkan wajah pro-reformasi. Amat menarik menyaksikan betapa pada 2014, karena ketiadaan inkumben, beberapa partai dan aktor politik yang sejak 1999 berusaha menampilkan wajah reformis dan prodedemokrasi merapatkan diri kembali (re-alignment) ke narasi Orde Baru.

Partai-partai politik yang ikut serta dalam koalisi pimpinan Gerindra sejatinya melakukan re-alignment dengan praktek-praktek Orde Baru yang pada 1999 telah disepakati ditinggalkan. Wacana amandemen UUD untuk pengembalian status MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, yang boleh jadi membawa implikasi pada penghapusan praktek pemilihan presiden secara langsung, pencabutan hak politik rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya di tingkat lokal (gubernur, bupati, dan walikota) adalah dua contoh kasat mata dari re-alignment dengan praktek politik Orde Baru.

Tidak terlalu berlebihan untuk menyatakan pembelahan di DPR terjadi antara kelompok partai politik yang berusaha melanjutkan proses menjauhkan diri dari praktek politik dari masa otoriter Orde Baru dan mereka yang merapatkan diri kembali dengan praktek politik itu.

Mengapa de-alignment dan re-alignment akhirnya terjadi sekarang? Daren Acemoglu dan James A. Robison dalam buku mereka The Economic Origins of Dictatorship and Democracy (2005) menyediakan kemungkinan jawaban terhadap fenomena ini.

Belajar dari pengalaman banyak negara demokrasi baru, menurut studi mereka, di negara-negara yang mengalami transisi menuju demokrasi selalu terjadi proses negosiasi antara kekuatan lama dari masa otoritarian dengan kekuatan baru yang prodemokrasi. Kelompok prodemokrasi tidak punya banyak pilihan kecuali mengakomodasi kepentingan para aktor politik dari masa otoritarian itu.

Namun, periode “akomodasi” ini ada masa kadaluwarsanya, yaitu ketika hal-hal yang ditawarkan sebagai “kompensasi” kepada orang-orang rezim lama agar menerima demokrasi telah habis. Akibatnya, negara demokrasi baru ini menghadapi titik persimpangan yang merupakan periode rumit baru: apakah akan jalan terus dengan agenda demokratisasi atau kembali ke jalur otoritarian karena terjadi pengerasan konflik dengan kekuatan lama yang menghadang dengan determinasi tinggi. Apa yang terjadi di gedung DPR/MPR beberapa minggu belakangan mengiyakan temuan Acemoglu dan Robison.

Opsi bagi pemerintahan Jokowi-JK

Dengan lansekap besar pemerintahan terbelah semacam itu, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, karena Indonesia menganut sistem presidensial, pada dasarnya masa jabatan presiden yang fixed secara konstitusional dijamin. Pemakzulan ditengah jalan sulit dilakukan. Para aktor politik dan masyarakat di Indonesia tahu bahwa luka politik pemakzulan sulit disembuhkan sebagai yang kita pelajari dari apa yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid.

Kedua, koalisi pimpinan Gerindra/Prabowo sejauh ini memang cukup solid, tapi daya tahannya belum teruji. Hanya Partai Gerindra yang pernah berada di luar pemerintahan. Partai lainnya tak pernah menjadi oposisi. Golkar selalu menjadi pemenang pertama atau kedua dalam pemilu legislatif sejak 199 dan selalu ikut serta dalam setiap pemerintahan presiden.

Sebagai presiden, Jokowi memiliki banyak instrumen carrot and stick sebagai penguasa eksekutif: terkait anggaran, fiskal dan pajak, program-program pembangunan, serta penegakkan hukum termasuk di wilayah anti korupsi.

Akan ada banyak ruang tempat kepentingan eksekutif dan kepentingan partai-partai anggota koalisi pimpinan Gerindra bertemu. Misalnya, bahkan apabila pilkada dilakukan oleh DPRD dan koalisi Gerinda berhitung sebagian besar pilkada akan mereka menangi, dinamika politik lokal dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia amat bervariasi. Format koalisi di level nasional berbeda dari format koalisi aktor-aktor politik lokal di daerah, karena kepentingan yang berbeda.

Ketiga, dalam jangka pendek, Presiden Jokowi sudah jelas akan menghadapi DPR yang kritis. Dia tidak bisa mengharapkan dukungan seratus persen dari PDI-P mengingat friksi internal yang menyebabkan Jokowi tak punya kontrol efektif pada partainya. Para menteri Jokowi juga  tak bisa masuk dalam kategori “the president’s men” karena pemilihannya akan merupakan resultante dari tekanan amat kuat dari luar diri Jokowi. Arena yang memungkinkan Jokowi bisa memilih orang-orang yang dipercayainya dan menjadi mitra strategis adalah lembaga kepresidenan.  Karena itu, menjadi penting untuk mencermati kemampuan dari staf kepresidenan bila jadi dibentuk.

Keempat, dalam jangka panjang lima tahun, mari asumsikan bahwa koalisi Gerindra/Prabowo amat solid dan bisa menjadi kekuatan yang menyulitkan gerak Jokowi-JK menjalankan pemerintahan. Situasi ini pernah terjadi pada 2004 di awal pemerintahan SBY. Partai Demokrat dengan tujuh persen suara harus berhadapan dengan kekuatan Golkar dan PDIP, yang menguasai DPR.  Mereka menghampat proses politik dan pembentukan komisi di DPR sulit dilakukan.

SBY dan Demokrat diselamatkan Jusuf Kalla yang beberapa bulan kemudian mengambil alih kepemimpinan Golkar dan membuat koalisi diseberang SBY berantakan. Hingga 2015, akan terjadi pergantian pimpinan partai politik yang mungkin akan membawa konsekuensi bagi soliditas tiap koalisi dan mengubah dinamika politik.

Dengan mengingat kemungkina perubahan dinamika politik tersebut , dalam situasi ketika Presiden terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas di DPR, studi Garry Cox dan Samuel Kernell berjudul The Politics of Divided Government (1991) menemukan bahwa itu umumnya membawa tiga pilihan pada Presiden dan juga DPR sebagai berikut:

Pertama, masing-masing bertindak unilateral. Baik Presiden dan DPR menggunakan hak konstitusionalnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Pilihan ini beresiko amat tinggi dan mengorbankan publik. Apa yang terjadi dalam UU Pilkada dan juga proses pemilihan pimpinan DPR/MPR yang baru lalu menunjukkan gejala awal kecenderungan ini.

Kedua, “go public”, menarik dukungan dan simpati publik. Pilihan ini lebih menguntungkan bagi Jokowi, mengingat bagaimana dukungan organik masyarakat dengan segala cara yang membantunya memenangi pilpres melampaui dukungan PDI-P sendiri sebagai partai pengusung. Pilihan ini bisa bekerja bagi Jokowi dengan dua syarat: PDI-P menerima sepenuh hati Jokowi bukan milik PDI-P semata, melainkan milik semua sebagai presiden dan kepala negara serta dukungan publik yang tersebar dan tidak terlembaga harus dijahit dengan tekun untuk menjadikannya ‘kelompok penekan” baru di luar partai politik dan organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, pilihan “delay dan brinkmanship”. Baik Presiden dan DPR, yang dikuasai koalisi pro-Prabowo, saling mengulur waktu, bernegosiasi dan menaruh perhatian penuh pada detil-detil revisi kesepakatan. Akibatnya, mereka saling tersandera dan terpaksa mengkesampingkan perbedaan. Ini beresiko tinggi karena tak hanya membuat pemerintah lamban tapi juga membuat proses legislasi di sisi DPR. Kinerja buruk DPR periode 2009-2014 yang hanya mampu memproduksi kurang dari 50 persen UU akan terulang.

Apapun pilihan yang terjadi, kedua pihak harus menyadari pada akhirnya yang menjadi hakim adalah masyarakat, yang semakin pintar menilai politikus dan partai politik. Merekalah yang akan menjatuhkan pilihannya lima tahun lagi.

(Disalin dari note Facebook, dimuat di Majalah Tempo 20-26 Oktober 2014)

———–

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL