foto: kabar24

foto: kabar24

William Congreve, sastrawan Inggris, pada abad 16 pernah mengatakan, “Ketidakpastian, dan ekspektasi adalah keasyikan dalam hidup. Sementara, kepastian adalah hal yang hambar.”

Boleh jadi, hal itu terjadi dalam sebuah diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (20/11/2014). Bukan hanya rasa hambar, tapi juga kecut.

Diskusi itu bertajuk “Mencari Sosok Jaksa Agung yang Ideal”. Sejatinya acara tersebut dimulai pukul 10.00 WIB, tetapi karena peserta yang hadir belum banyak, dan beberapa pembicara belum datang, maka terpaksa mundur menjadi sekitar pukul 10.30 WIB.

Saya tiba di hotel Borobudur — yang oleh mantan Presiden Soekarno pernah digadang menjadi hotel termewah di belahan bumi selatan — pada sekira pukul 10.07 WIB. Ruangan pertemuan terletak di lantai 3A. Berada di pojok deretan ruangan conference lainnya. Sepi.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sidarto Danusubroto terlihat sedang menikmati cemilan di sekitar meja coffee break. Tokoh kepolisian yang pernah menjadi ajudan Soekarno itu tidak sendiri, sosiolog Thamrin A. Tomagola berada di sampingnya sembari berbincang ringan.

“Wartawan media sudah pada datang belum?” tanya Sidarto kepada panitia.

Sekitar 15 menit kemudian, wartawan dan peserta diskusi berdatangan. Acara dimulai meski Refly Harun, pengamat politik yang sempat bersitegang dengan para hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, belum juga menunjukkan batang hidungnya.

Cari Jaksa Agung

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani didaulat menjadi moderator. Dia mengatakan Presiden Jokowi harus bergerak cepat mencari Jaksa Agung agar kerja lembaga hukum tidak menjadi lamban.

“Jaksa Agung adalah posisi sangat strategis terkait penegakan hukum di Indonesia. Saat ini Jaksa Agung kini punya fokus dalam pemberantasan korupsi dan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu,” paparnya.

Dia membeberkan, ada dua variabel calon Jaksa Agung. Pertama, adalah calon internal dari pihak pejabat Kejaksaan Agung. Kedua, berasal dari pihak eksternal yang dinilai punya kompetensi melakukan reformasi, dalam tubuh Kejaksaan.

Sidarto ambil bagian. Dia menilai Jaksa Agung memang harus orang yang setengah dewa karena harus punya nyali yang kuat dan bisa melakukan reformasi di tubuh kejaksaan, maka atas dasar itulah, menurutnya Jokowi tidak mau asal pilih.

“Saya menjagokan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terbaik untuk jadi Jaksa Agung,” bebernya.

Dia menilai Jaksa Agung harus tegas dan bisa memberikan legal certainty kepada publik. Menurutnya, kepercayaan terhadap hukum di Indonesia rendah, dan hal itu harus segera dibenahi.

“Contohnya banyak corporate agreement yang kalau ada masalah legal dispute, biasanya minta pengadilan di luar Indonesia. Hal itu menunjukkan tidak adanya trust terhadap ketegasan hukum Indonesia. Maka Jokowi ingin hukum kita dipercaya dunia,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, pidato Jokowi di APEC kemarin membuat banyak negara ingin berinvestasi dan mengucurkan dana ke Indonesia. Oleh karena itu, hukum Indonesia harus diperbaiki untuk mengakomodasi antusias para investor asing.

“Kalau saya dukung pimpinan KPK kan lumrah. Alasannya jelas mereka punya kepercayaan publik yang tinggi dibanding instansi lainnya. Apalagi untuk revolusi mental sangat dibutuhkan keteladanan,” jelas Sidarto.

Tak Harus Ideal

Thamrin menambahkan Jaksa Agung saat ini tidak harus ideal tetapi kontekstual. Menurutnya Jaksa Agung harus sesuai dengan permasalahan hukum di Indonesia. Jokowi, lanjutnya, memang harus sadar dengan perlunya ketegasan hukum, apalagi dengan keberhasilannya di APEC.

“Dalam suatu foto perhelatan APEC, terlihat Vladimir Putin dan Xi Jinping memandang Jokowi dengan sangat bersahabat. Sementara Obama terlihat membuang muka ke arah lain. Saat ini Indonesia jadi gadis cantik di Pasifik, yang banyak didekati negara-negara lain,” celotehnya.

Dia menilai kinerja Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah bagus, maka itu sebaiknya jangan ‘diganggu’ dahulu. Sementara, kinerja KPK dinilai sudah sangat bagus. Terbukti dari banyaknya pesakitan yang terjaring karena kasus korupsi.

“Bambang Wijanarko tegas, dan Busyro dua kali lebih tegas, maka kalau bisa KPK jangan diusik agar tidak pincang,” paparnya.

Thamrin melanjutkan, dia sempat mendapat info dari pengamat kepolisian Adrianus Meliala yang menyatakan Kepolisian itu bobrok, tetapi Kejaksaan Agung lebih bobrok lagi. Maka itu, lanjutnya, dia menyarankan Jaksa Agung sebaiknya orang eksternal, baik dari LBH maupun Luar LBH.

“Mas Ahmad Santosa dari UKP4 bisa dipertimbangkan. Namun, di sisi lain Mas Ahmad Santosa ini masih sopan dan kalem. Kurang gila dan tegas. Kalau saya mengendorse Taufiqurrahman Ruki, karena tegas, teruji, rekam jejaknya bagus dan rada gila,” ungkapnya.

Dua Persoalan

Di tengah perbincangan, Hendardi kemudian datang. Pada bagiannya, dia mengatakan jika dilihat ke belakang, maka ada dua persoalan besar di Indonesia yaitu korupsi dan pelanggaran HAM. Hendardi menilai korupsi tertangani lebih baik sejak adanya KPK. Sementara persoalan pelanggaran HAM belum ada perbaikan dari pemerintahan sebelumnya.

“Oleh karena itu masalah pelanggaran HAM harus jadi orientasi utama dari Jaksa Agung. Tumpulnya Kejaksaan Agung menjadi penyebab utama impunitas atas penjahat HAM,” bebernya.

Refly Harun adalah pembicara yang terakhir datang, kira-kira pukul 11.40 WIB. Dia bilang ada kabar Jokowi menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung.

Sidarto menyatakan dia tidak tahu-menahu akan hal itu. Refly kemudian melanjutkan paparannya dan mengatakan, sebaiknya jaksa agung tidak berasal dari kalangan politisi.

HM Prasetyo merupakan politisi Partas Nasional Demokrat bentukan Surya Paloh, yang juga merupakan anggota Koalisi Indonesia Hebat, selaku pemenang pemilu. Pria asal Tuban yang lahir pada 9 Mei 1947 itu sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

“Alasannya jelas, kebanyakan kasus korupsi berasal dari partai politik. Saya lebih setuju pihak internal yang punya karya mumpuni di lembaga eksternal seperti LBH atau LSM,” bebernya.

Kabar Istana

Menjelang sesi tanya jawab, saya dan beberapa wartawan kemudian mendapat kabar bahwa Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan Presiden Jokowi telah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, dan akan dilantik pada pukul 14.00.

“Saya mau memberi tahu, penunjukan HM Prasetyo sudah dikonfirmasi kebenarannya. Nanti akan dilantik jam dua,” ujar salah seorang wartawan.

“Anda yakin dengan hal itu? Siapa yang bilang?” tanya Thamrin terkaget.

“Iya, sudah ada di media online, konfirmasi dari Sekretaris Kabinet.”

“Waduh,” ucap Refly terkaget.

Semua pembicara terkaget. Thamrin, Ismail dan Hendardi sempat melongo, kemudian mimik mereka berubah kecut. Refly terus menggelengkan kepalanya. Sidarto hanya menunduk diam, membatu. Para peserta saling memandang satu sama lain, terkaget karena apa yang mereka obrolkan sudah diputuskan di Istana Negara dan merasa hal itu tidak sesuai ekspektasi.

“Jaksa Agung haram punya hubungan dengan partai politik dan bisnis. Namun kalau Prasetyo jadi pilihan Jokowi, saya kira bargaining Surya Paloh dan Jusuf Kalla cukup kuat. Menurut saya itu berita buruk bagi penegakan hukum dan kepastian hukum,” tukas Thamrin separuh kesal.

“Ini bukan berita buruk, tapi mengharukan. Saya kira hal yang tadi kita bicarakan dan inginkan, bakal sulit terjadi. Saya kira, Surya Paloh yang paling banyak mendapat berkat,” imbuh Hendardi.

Para peserta diskusi kemudian sibuk nggrundel. Sementara di meja pembicara diskusi, wajah Thamrin, Ismail, Hendardi dan Refly kian kecut. Sidarto masih saja diam membatu.

Disalin dari artikel di Kabar24.com

——

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini. Silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL