No2 isisTerminology klasik muncul kembali ke permukaan; khilafah ‘alaa minhaajin nubuwwah (kepemimpinan di atas pijakan manhaj kenabian). Konsep kepemimpinan yang dipersepsikan sebagai ajaran Islam dan pernah mengalami perdebatan pada generasi awal Islam. Setidaknya secara ideologis, asas-asas kepemimpinan dalam Islam banyak dimunculkan di dalam Kitab-kitab fiqih klasik selain dari madzaahibul arba’ah (empat Imam madzhab) yang mu’tabar itu dan menjadi diskursus yang tak kunjung selesai hingga saat ini.

Kepemimpinan Islam dalam sejarahnya tidaklah utuh menampilkan satu konsep tunggal yang dipandang sama oleh para ahli hukum Islam yang disebut dengan fiqih siyaasah. Praktek penerapan system kekhalifahan dalam Islam pada akhirnya tertuju pada konsep-konsep kepribadian pemimpinnya yang dipengaruhi oleh system sosial yang melatarbelakanginya. Artinya, misi yang dibawa oleh sebagian umat Islam sebagai daulah islamiyyah dalam sebuah gerakan ekspansif dan mengusung konsep khilafah akhir-akhir ini sebenarnya lebih mempertontonkan keputusasaan yang dikapitalisasi. Bukanlah murni disebut sebagai gerakan pembebasan.

Pola kekerasaan yang digunakan lebih memperlihatkan brutalisme massif yang tak terkontrol dan secara tidak sadar justru menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka yang terlibat dalam gerakan tersebut seperti seorang pecandu narkoba. Mereka tidak memakai instinc sebagai seorang pembebas seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Justru ketakutan dan kengerian mereka jadikan sebagai pola untuk (seperti biasa) membangun tirani baru.

Daulah Islamiyah (Islamic State/Negara Islam) yang digembar-gemborkan oleh mereka tidaklah senafas dengan pola-pola pembebasan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Spirit pembebasan oleh Nabi saw tidaklah ekspansif dan tidak mencita-citakan sebuah daulah (negara). Nabi tidak memobilisasi massa untuk mendeklarasikan berdirinya negara, tapi untuk membangkitkan kesadaran spiritual agar mata hati menjadi terbuka sehingga fenomena ketidakadilan, penindasan, perbudakan, dll dapat dengan jelas disaksikan untuk kemudian dilawan dan diishlah (perbaiki).

Nabi saw tidak mendiskusikan tentang negara, tapi prilaku. Meski kemudian penataan sosial lewat prilaku itu menimbulkan system nilai yang menjadi benih berdirinya negara. Namun, apa yang terjadi dan muncul akhir-akhir ini justru mengindikasikan sebuah penindasan. Khilafah dibangun dengan cara ekstrem, membabibuta dan ekspansif.  Sebuah fenomena yang sangat janggal dan sangat jauh dari dikatakan daulah Islamiyah.

Fenomena klasik seputar kekhalifahan yang dibenihkan dari sebuah gerakan radikal seringkali antiklimaks. Mereka tidak lagi memiliki ruh dalam mempertahankan ideology gerakannya. Mengapa? Karena mereka bukanlah murni untuk melakukan ishlah (perbaikan) sosial yang dimulai dari ishlah individu. Gerakan mereka selalu saja tertuju pada system kenegaraan yang mereka impi-impikan, yakni daulah Islamiyah. Mereka tidak membuat ishlah terhadap makna khilafah secara spiritual yang melahirkan budi pekerti, wisdom (hikmah kebijaksanaan) dan kedewasaan. Karena itu jangan heran, berapa kali negara-negara di Timur Tengah menang perang melawan penjajah, tapi tetap saja mereka membuat perang susulan di dalam negeri sesama saudaranya sendiri. Bahasa gamblangnya, gak becus ngurus dirinya sendiri.

Saya terkesan pada sebuah artikel yang ditulis oleh Iqra Anugrah, seorang mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, AS, tentang apresiasinya terhadap tulisan-tulisan Asghar Ali Engineer di saat meninggalnya.

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir dan aktifis muslim asal India, lahir di Salumbar, Rajasthan, pada 10 Maret 1939. Ayahnya, Shaikh Qurban Hussain, adalah seorang ulama di komunitas Muslim Dawoodi Bohra, sebuah cabang dari tradisi Isma’ili dalam Islam Syiah.

Asghar Ali Engineer menyebutkan bahwa kepemimpinan (khilafah) dalam Islam selalu saja diwarnai dengan konteks sosial dan aliran teologi yang melatarbelakanginya. Sejumlah aliran teologi yang dibahas oleh Engineer antara lain adalah Mu’tazilah, Qaramitah dan Khawarij.

Alirah Mu’tazilah muncul di masa kenaikan Kekhalifahan Abbasiyah yang menantang Kekhalifan Umayyah yang mulai bersifat eksploitatif dan opresif. Kekhalifahan Abbasiyah mendapat dukungan ‘dari bawah’ dari rakyat, terutama kelompok-kelompok non-Arab, dan ‘dari atas’, terutama dari para elit kelompok Persia. Karenanya, di masa awal perkembangan Kekhalifahan Abbasiyah, iklim pemerintahannya cenderung lebih terbuka dan inklusif: cendekiawan Persia diakomodir dalam kekuasaan, penerjemahan karya-karya sains dan filsafat dari Yunani dan India dipromosikan dan hak-hak masyarakat non-Arab lebih diakomodir.

Dalam konteks inilah, aliran Mu’tazilah, yang mempromosikan teologi rasional dan peranan usaha (ikhtiyar) serta kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya (Qadariyah), muncul. Ironisnya, ketika Kekhalifahan Abbasiyah mulai bersifat opresif dan mempersekusi lawan-lawan politiknya, aliran Mu’tazilah kemudian dijadikan dogma: aliran Mu’tazilah dijadikan paham teologi resmi negara oleh Khalifah Al-Ma’mun, dan mereka yang menolak atau mengkritisi beberapa ajaran dari Mu’tazilah tidak hanya dicap ‘sesat’ namun juga ‘pembangkang’ terhadap pemerintah dan dihukum. Imam Hambali, pendiri Mazhab Hambali, bahkan tidak luput dari hukuman ini.

Aliran Qaramitah juga muncul dalam konteks penentangan atas Kekhalifahan Umayyah. Aliran Qaramitah berasal dari tradisi Isma’ili dalam Islam Syi’ah, yang juga terpengaruh oleh ide-ide kebebasan manusia ala Mu’tazilah dan filsafat Yunani dalam perlawanannya atas Kekhalifahan Umayyah. Kelompok Isma’ili bahkan tetap melanjutkan perlawanannya di masa Kekhalifahan Abbasiyah yang mulai menampakkan tendensi opresifnya. Namun, dalam perkembangannya, kelompok Isma’ili kemudian mendirikan Kekhalifahannya sendiri, Kekhalifahan Fatimiyah, memberi justifikasi terhadap politik ekspansi imperium.

Aliran Qaramitah adalah ‘pecahan’ dari kelompok Isma’ili yang tetap berkomitmen terhadap politik revolusioner dan melawan baik Kekhalifahan Abbasiyah maupun Kekhalifahan Fatimiyah. Bahkan, aliran Qaramitah berusaha menghapuskan kepemilikan pribadi dan mengorganisir berbagai komune. Salah satu tokoh sufi terkemuka, Al-Hallaj, juga merupakan anggota dari aliran Qaramitah yang kemudian dihukum mati oleh Kekhalifahan Abbasiyah dengan tuduhan konspirasi untuk menjatuhkan rejim.

Aliran Khawarij, yang awalnya adalah pendukung Khalifah Keempat dalam Islam, Ali bin Abi Thalib, yang kemudian membangkang, lebih terkenal dengan doktrinnya ‘tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan’, memiliki kebiasaan untuk mengkafirkan kelompok Islam lain di luar mereka dan aksi-aksi teroristiknya. Namun, terlepas dari perkembangannya di kemudian hari, menurut Engineer, aliran Khawarij sesungguhnya merupakan ekspresi politik dari kelompok Arab Badui, kaum ‘proletariat internal’ dalam Islam, mengutip istilah Toynbee, dalam menanggapi krisis kepemimpinan dalam masyarakat Muslim pada waktu itu. Mengutip Mahmud Isma’il, menurut Engineer, aliran atau faksi Khawarij sesungguhnya mempromosikan semangat keadilan kolektif yang terpinggirkan di tengah pertarungan politik seputar kepemimpinan atas masyarakat Muslim.

Singkat kata, dalam eksplorasinya atas sejarah awal Islam dan sejarah sosial teologi pembebasan dalam Islam, Engineer berusaha menunjukkan beberapa hal. Pertama, ada tradisi dan kesinambungan sejarah teologi pembebasan dari masa awal Islam hingga sekarang. Kedua, pembacaan ‘materialis’ dan ‘sejarah sosial’ atas masyarakat Islam membantu kita lebih memahami potensi ide-ide egalitarian dalam Islam dan relevansinya bagi masyarakat modern – tanpa memahami konteks sejarah ini, tentu kita akan merasa aneh melihat pembahasan atas aliran Mu’tazilah yang rasional dan aliran Khawarij yang ekstrimis dalam satu tarikan napas. Ketiga, dan yang paling utama, Engineer kemudian menawarkan rumusannya atas teologi pembebasan dalam Islam: dalam pertentangan antara kaum Mustakbirin (penindas) dan Mustadh’afin (tertindas), maka agama harus berpihak kepada mereka yang tertindas demi mewujudkan tatanan sosial yang egaliter dan bebas dari eksploitasi.

Menurut saya, Islam harus lebih dipahami sebagai spirit terbentuknya sebuah negara, bukan merupakan sistem itu sendiri. Apapun bentuknya sebuah negara, jika dibangun berdasarkan spirit Islam, maka ia sudah cukup dikatakan sebagai daulah Islamiyah. Negara harus melindungi kaum mustadh’afiin (tertindas/lemah) yang biasanya terdapat pada kaum minoritas atau marginal. Jadi, titik soalnya bukan pada system demokrasi atau bukan, presidensil atau parlementer, dll.

Karena itu, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mereka kibarkan hanyalah klaim yang tak ada sumber hukumnya. Klaim khilafah yang sangat premature dan jauh dari bicara konsep yang sudah matang. Nama Islam yang dimisikan justru mencitrakan negative terhadap makna Islam itu sendiri. Mereka hanya ingin membelah penduduk dunia ini menjadi Islam dan non-Islam. Makna spiritual dalam Islam telah dimaterialisasi untuk kepentingan sesaat dan menguntungkan segelintir orang. Wallaahu muwaffiq ilaa sabiilit taufiiq

Disalin dari artikel Satuiman.com

—–

Redaksi menerima sumbangan untuk rubrik Opini, silahkan kirimkan ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL