Oleh: MochNurhasim*

Pidato Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) seolah-olah mengentak semua orang. Betapa tidak, Prabowo menyebut Indonesia akan bubar pada 2030. Lontaran itu didasarkan pada analisis ahli dari luar, yang menyebut kurang lebih seperti itu.

Bagaimana kita memaknai analisa itu? Saya mencoba menjelaskan dari ukuran negara gagal (failed state) yang sebelumnya pernah menjadi isu santer di era pemerintahan sebelum Jokowi-JK. Isu negara gagal dan juga negara rapuh (fragile state) sebenarnya sudah pernah dilontarkan oleh sejumlah kalangan di era akhir masa Soeharto.

Krisis ekonomi dan politik yang mendera pada 1997-1998 telah mengantar Indonesia menuju ke gerbang negara gagal atau negara rapuh. Konsep negara gagal merujuk pada apa yang disebut oleh Noam Chomsky (2006) yang mengatakan, antara lain, sebuah negara apabila tidak mampu melindungi warga negaranya karena kekerasan dan kehancuran. Juga karena negara tidak mampu mempertahankan hak-hak warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain kedua hal itu, negara dianggap tidak mampu untuk mempertahankan dan menegakkan fungsi institusi demokrasi. Ahli-hali lain memberi tambahan indikator negara gagal itu seperti kerusakan lingkungan, krisis ekonomi, jeratan utang, lumpuhnya fungsi pemerintahan, ekonomi tidak membaik, dan lain-lainnya.

Sejak 2005, Fund for Peace, organisasi penelitian dan pendidikan non-profit yang bermarkas di Washington DC, dan Majalah Foreign Policymengeluarkan Indeks Negara Rapuh (Fragile States Index). Indeks ini dikembangkan dengan memperhatikan 12 indikator, seperti faksionalisasi elite, keamanan, kemunduran ekonomi, legitimasi negara, pelayanan publik, HAM dan keadilan, tekanan demografis, intervensi luar, pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan group grievance.

Dari sejumlah indikator tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-94, dengan skor 72,9 dari 178 negara di dunia. Angka ini memang mengalami perbaikan, tetapi Indonesia tetap berada pada skala “warning” atau peringatan. Ada empat indikator negara yang diterapkan dalam indeks tersebut yaitu negara yang berkelanjutan (sustainable), stabil (stable), peringatan (warning), dan waspada (alert).

Negara paling top adalah Finlandia, peringkat ke-178 dengan skor 18,7. Indonesia masuk 94 di bawah Vietnam (105), Malaysia (116), Brunei Darussalam (122).

Pesan dari Indeks

Apa pesan dari indeks kerapuhan negara yang dikeluarkan oleh Fund for Peace di atas? Dalam laporan yang ditulis oleh J.J Messner menunjukkan bahwa salah satu pesannya, faktor yang menyebabkan negara bisa mengarah ke kategori waspada (alert) –dan mungkin gagal– adalah akibat faksionalisasi politik yang ekstrem dan berkepanjangan.

Negara-negara dengan tipe politik yang tidak stabil, bukan saja faksionalisasi politik, tetapi sudah mengarah pada “perang antarelite” misalnya dialami oleh Sudan Selatan, Somalia, Central African Republik. Perang antarelite dalam persaingan politik yang terjadi di negara-negara itu menyebabkan faktor politik seperti keamanan, faksionalisasi elite, legitimasi negara, dan termasuk fungsi pemerintahan yang tidak bekerja, telah menyeret sejumlah negara mendekati sebagai negara yang rapuh.

Sama halnya dengan itu juga terjadi di beberapa negara-negara Timur Tengah, seperti Yaman, Siria, Irak, dan beberapa negara akibat terjadi pertikaian politik.

Masalahnya, indeks tersebut meski menempatkan negara-negara dengan peringkat rendah dan skor tinggi, pada faktanya negara-negara yang disebut secara fakta tidak bubar atau hilang. Kondisinya memang parah, kehidupan dan kesejahteraan manusia atau rakyatnya menurun, keamanan manusia tidak terlindungi, dan ekonomi tidak tumbuh.

Manusia mengalami krisis kemanusiaan akibat kelaparan, kesehatan yang memburuk, ketiadaan layanan dasar, makanan, dan lainnya. Pada saat itulah pemerintah sesungguhnya tidak berfungsi, dan tidak ada jaminan lagi negara bisa menyediakan perlindungan. Pada tataran itu, secara yuridis negara ada, tetapi sesungguhnya secara fungsional keberadaan negara sudah mati.

Itulah pesan penting, bahwa negara-negara yang dalam kategori rapuh dan gagal justru lahir akibat persaingan elite yang tiada henti. Faksionalisasi elite yang terus menerus telah menyeret energi positif bangsa yang seharusnya disalurkan untuk membangun, akhirnya terjebak pada saling “olok-olok”. Bedanya, faksionalisasi politik di Indonesia tidak disertai oleh partisan politik yang masif yang saling menyerang.

Persaingan antarelite di Indonesia tidak mendorong terjadinya pertikaian massa. Di sejumlah negara yang mengarah pada negara yang rapuh, massa dan elite saling berperang, seperti yang disebut di Somalia dan beberapa negara Afrika lainnya. Juga militer terkotak-kotak dan terlibat dalam pertengkaran politik.

Indonesia Bubar?

Terlalu provokatif kalau menyebut Indonesia bubar. Tingkat kemungkinan itu tanda-tandanya masih jauh, karena dari sisi indikator politik, sosial, ekonomi, dan keamanan tidak mengarah ke sana. Memang Indonesia masuk kategori peringatan atau warning, tetapi sejumlah indikator apabila dinilai dengan jujur, masih jauh dari arah ke waspada atau bubar.

Mungkin dalam waktu dekat seperti hingga 2024 posisi itu belum bergeser ke kategori stabil sepenuhnya. Tapi, tanda-tanda mengarah ke negara rapuh bahkan gagal, faktor cateris paribus-nya belum tampak.

Salah satu kekuatan Indonesia yang tidak dijadikan sebagai bagian dari indikator Fragile States Index adalah faktor historis yang disebut oleh Benedic Anderson sebagai imagined community, dan perasaan senasib, serta pola penyebaran kekuasaan sebagai faktor integratif.

Selain faktor itu, militer Indonesia sejak Reformasi menempatkan dirinya sebagai abdi negara, bukan sebagai abdi politik. Ini yang membedakan unsurnya yang kemungkinan besar tidak bisa dihitung dengan Fragile States Index. Secara kalkulatif mungkin Indonesia memang pada tahun 2030 bahkan 2045 akan tersendat sebagai negara maju dan mandiri, manakala elite-elite politiknya bertengkar terus dan tidak saling membangun.

Bahwa untuk merawat Indonesia hingga 2030 bahkan 2045 (pada usia 100 tahun) dibutuhkan sejumlah syarat, seperti konflik politik harus diturunkan, keadilan ekonomi, hukum yang adil dan pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompok. Indonesia juga perlu punya arah atau target yang menjadi cita-cita bersama, dan cita-cita itu diwujudkan dalam kerja nyata semua pihak.

Sudah saatnya para elite bekerja sama dan sama-sama kerja untuk menuju Indonesia 2045. Politik dan kekuasaan hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan bersama itu. Karena itu, demokrasi dan segala institusinya harus berjalan dengan baik, jangan justru institusi demokrasi rusak oleh penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Institusi demokrasi harus menjadi pilar lahirnya para penguasa yang dapat memerintah, atau dalam arti pemerintah yang berfungsi untuk rakyat. (LiputanIslam.com)

*peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, disalin dari Detik, 23 Maret 2018.

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*