Oleh: Nizar Kherid*

Apa yang tersaji dalam kampanye selama dua bulan ini sama sekali tidak menyentuh hakikatnya. Hakikat kampanye seharusnya menyentuh suasana kebatinan rakyat yang resah dengan ketidakmerataan pembangunan, resah dengan kelangkaan bahan pangan, kesulitan mencari ladang rupiah, ataupun kedigdayaan mata uang dolar Amerika Serikat yang memukul pelaku usaha.

Tidak ada sedikit pun usaha kedua calon presiden untuk tampil mengobati masalah-masalah kronis, seperti moral, perekonomian dan kesejahteraan. Ketiadaan hakikat kampanye sangat merugikan rakyat sebagai pemilik saham terbesar demokrasi di Indonesia. Hakikat adalah ontologi atau substansi dari masalah bangsa yang sayangnya belum sepenuhnya terjawab oleh kedua calon presiden melalui momentum kampanye.

Demikian halnya dari sudut pandang epistemologi. Epistemologi bermakna cara memperoleh, atau hak rakyat untuk memperoleh visi-misi pembangunan. Bagaimana bisa memperoleh atau memilih pemimpin hebat kalau kampanye semacam ini tak menyajikan politik gagasan maupun terobosan?

Dari unsur aksiologi pun sulit dijawab. Aksiologi atau manfaat selama dua bulan kampanye tidak menyentuh akar masalah. Tidak ada nilai kemanfaatan dari pola kampanye sejauh ini. Waktu terbuang percuma, energi bangsa terkuras melelahkan.

Ontologi, epistemologi, maupun aksiologi merupakan alat telaah dalam kajian filsafat ilmu. Ketiga alat telaah ini terkesan memaksa jika dihubungkan dengan politik. Namun, kondisi politik yang tidak jelas arahnya seperti saat ini perlu dipaksa masuk oleh sudut pandang filsafat, atau setidaknya alat telaah filsafat agar para kandidat sadar dan merefleksikan nilai-nilai kampanye yakni hakikat, pelaksanaan, dan manfaatnya.

Harus diakui perjalanan kampanye belum menunjukkan kualitas program kerja antarkandidat. Keduanya berkutat dalam perang opini yang menyulut emosi publik, apalagi dengan gaya komunikasi saling sahut dan saling sindir. Tanpa disadari, potret semacam ini menguras banyak energi dan jauh dari kualitas pemilu selevel presiden. Perang opini mulai dari “politik sontoloyo”, ojo loyo, antek asing-aseng, politisasi PKI dan khilafah, hingga polemik tempe yang sama sekali tidak menyentuh akar masalah.

Perdebatan ini mengambang begitu saja, tak ubahnya seperti pemilihan RT/RW. Demikian halnya dengan aksi protes soal “tampang Boyolali” serta aksi bela tauhid berjilid-jilid. Rentetan peristiwa ini dikhawatirkan menjadi bom waktu karena efek polarisasi sosial.

Padahal pada Pemilu 2014 lalu, kedua kubu menyajikan kompetisi gagasan. Jokowi hadir dengan jargon Revolusi Mental dan Nawacita, sebuah konsep hebat yang mampu menyentuh semua lini kehidupan bermasyarakat. Sementara, Prabowo membawa konsep nasionalisasi ekonomi serta penguatan ketahanan pangan. Dua program besar yang memang membutuhkan solusi dan keberanian dari seorang presiden.

Pemilu Presiden 2014 merupakan kontestasi gagasan dan skema program kerja yang terarah. Tidak seperti Pemilu 2019, meskipun kontestannya tetap sama nyatanya kompetisi ini cenderung stagnan.
Kembali ke Konstitusi

Kampanye pilpres harus dikembalikan kepada ruhnya, yakni konstitusi. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) mengatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Makna pemegang kekuasaan tak bisa dilepaskan dari epistemologi atau cara memperoleh kekuasaan sesuai dengan Pasal 6A ayat (1), “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
Artinya, epistemologi atau cara memperoleh kekuasaan dengan kampanye dan pemilu merupakan hak konstitusional rakyat. Kedua kandidat harus sadar ada hak rakyat yang harus dipenuhi melalui kampanye dengan cara-cara konstitusional (constitutional will).

Constitutional will istilah yang mungkin terdengar baru, namun dengan konsep ini, political will atau kemauan dan keseriusan politik akan lebih terarah karena politik yang dijalankan dalam kerangka konstitusi. Constitutional will akan mencegah politikus untuk bertindak sarkasme.

Melalui kerangka constitutional will para kontestan pilpres akan lebih beradab karena terikat dengan norma konstitusi. Ada tanggung jawab moral agar menjalankan kompetisi pemilihan presiden sesuai dengan norma-norma konstitusi. Konstitusi sebagai refleksi agar politik bermoral, sehingga pernyataan maupun konsep program kerja yang disampaikan mengandung substansi.

Di titik inilah level para kontestan naik menjadi negarawan, bukan calon presiden yang terjebak dalam lingkaran politik pragmatis perebut kekuasaan. Dalam kerangka constitutional will,epistemologinya adalah bagaimana cara mencapai tujuan bernegara. Di bidang ekonomi misalnya, constitutional willberorientasi kepada Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state).

Negara kesejahteraan mengacu pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 ayat (2) yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada negara untuk mengelola cabang produksi perekonomian. Ekonomi adalah pekerjaan berat calon presiden. Persoalan kesenjangan ekonomi masih menghambat pembangunan. Wilayah Indonesia barat dan timur masih timpang meskipun sudah ada upaya termasuk penyamaan harga bahan bakar minyak.

Masalah nilai tukar rupiah juga menjadi beban negara. Di saat pemerintah harus menutupi defisit BPJS sebesar Rp 4,93 triliun, cadangan devisa hingga Juni 2018 terkuras hingga Rp 150,5 triliun (10,4 miliar dolar AS) akibat remuknya rupiah terhadap dolar.

Inilah sebuah sistematika constitutional will yang akan menaikkan para kontestan sebagai kontestasi para negarawan. Seorang negarawan akan melihat persoalan dengan kerangka konstitusi sebagai garis acuan bernegara. Maka sewajarnya usaha mencapai panggung negara (usaha mencapai kekuasaan melalui pemilu) harus dikembalikan kepada Konstitusi. Semoga ada kesadaran untuk melanjutkan sisa waktu kampanye dengan pendekatan epistemologi yang konstitusional. (LiputanIslam.com)

 

*mahasiswa Magister Hukum Tata Negara Undip, peneliti hukum dan konstitusi, disalin dari Detik, 22 November 2018.

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*