john-acton-Oleh: R. Graal Taliawo*
Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah usai. Indonesia telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden sah. Namun, akibat dagelan politik di Parlemen, segregasi politik warisan Pilpres masih terasa hingga kini. Ada kelompok “barisan sakit hati” pendukung Prabowo yang belum sanggup menerima kekalahan. Di bagian lain terdapat kelompok “pengembira Jokowi” yang juga belum bangun dari hiruk pikuk kemenangan atas pertarungan perebutan kekuasaan itu.

Di mata barisan sakit hati, apapun yang dibuat Jokowi tidak ada benarnya. Jokowi akan selalu salah, tidak ada baiknya. Kritik akan segera mengalir deras terhadap apapun, baik tindakan pribadi maupun yang bersifat publik dari seorang Jokowi. Terhadap keputusan Jokowi naik pesawat di kelas ekonomi, bagi barisan sakit hati, itu hanyalah pencitraan. Tak ketinggalan, perilaku orang dekat Jokowi juga menjadi alat untuk mengejeknya, seperti bagaimana pengalaman anaknya makan daging babi ketika pertama kali tiba di Singapura, termasuk tidak lulusnya anak Jokowi waktu tes CPNS juga menjadi bahan “bergosip”. Yang paling keras adalah ketika Jokowi menaikan harga BBM subsidi. Bagi barisan sakit hati, Jokowi sungguh-sungguh jilat ludah sendiri, pembohong besar. Begitu juga dengan keputusan Jokowi memilih sosok Jaksa Agung, tak lepas dari cibiran yang cukup telak. Apalagi, komentar mereka sejalan dengan pandangan YLBHI, ICW dan KPK yang tidak merespon positif atas keputusan penunjukan itu.

Berbeda dengan barisan sakit hati, kelompok pendukung fanatik Jokowi justru sibuk menjadi “pengacara” terhadap pilihan-pilihan politik kebijakan Jokowi. Di mata kelompok ini, Jokowi seakan tanpa kekurangan, hingga nampak menjadi irasional. Pada beberapa kasus, kelompok “pecinta sinetron” Jokowi nampak keteteran ketika berhadapan dengan fakta bahwa Jokowi tidak seideal yang mereka kira. Jokowi ternyata bagi-bagi jatah kursi menteri kepada sekelompok partai politik (Parpol), lupa terhadap komitmen anti “politik transaksional”, melanggar janji koalisi “tanpa syarat”. Apalagi, ketika Jokowi memberikan jatah menteri bidang Hukum dan HAM dan Jaksa Agung kepada Parpol, begitu juga ketika kepala BNP2TKI diberikan kepada Nusron Wahid, yang tidak memiliki rekam jejak jelas untuk layak memimpin lembaga urusan kepentingan TKI/TKW kita.

Begitu juga terhadap keputusan Jokowi menaikan harga jual BBM subsidi, juga membuat “pecinta” Jokowi “gigit jari”. Mereka dulu menolak kenaikan BBM subsidi karena menganggap tidak rasional, namun kini bersikap terbalik. Terhadap Rieke Diah Pitaloka dan Adian Napitupulu, mungkin bisa dipahami. Mereka harus diam, ketimbang bersuara mendukung atau menolak rencana kenaikan harga BBM itu. Namun, seharusnya berbeda dengan sikap kelompok masyarakat yang tidak dalam tekanan sejenis Adian dan Rieke. Mungkin, inilah yang dikatakan sebagai “terhegemoni” alias “tersihir” oleh wacana yang diproduksi penguasa.

Pada putusan-putusan kontroversial di atas, pengembira Jokowi memang kehilangan muka dan alasan pembenaran. Mereka biasanya akan berujar: “kita tunggu dan lihat dulu”. Atau sekedar mencemooh kritikan yang muncul, sebuah ekspresi putus asa karena Jokowi didapati tidak “sesuci” yang diharapkan—ini tidak sama dengan bahwa Prabowo lantas lebih pantas, itu soal lain.

Terbelahnya masyarakat dalam kelompok “pengejek ulung dan pembela setia” Jokowi adalah refleksi minusnya kesadaran sebagai warga negara, gagal berjarak dengan kekuasaan. Akibatnya, kritik maupun dukungan dihadirkan secara tidak proporsional karena logika pukul rata yang berlaku: Jokowi pasti salah atau Jokowi pasti benar.

Begitulah perilaku politik sebagian masyarakat kita, sering pada posisi ekstrim yang satu. Belum mau membedakan kapan bersikap sebagai konstituen dan bertindak sebagai warga negara. Betul, bahwa adalah aneh jika pada masa kampanye kita mengkritik secara terbuka calon presiden yang sedang kita usung. Akan tetapi, sikap semacam ini tidak bisa dilakukan terus-menerus ketika berhadapan dengan kekuasaan atau mereka yang berkuasa. Usai menjadi partisan, kita harus kembali menjadi warga negara yang berjarak, bersikap kritis dan proporsional terhadap semua kebijakan pemerintah. Ciri warga negara adalah adanya kejujuran sikap dan jarak antara dirinya dengan kekuasaan, sehingga memungkinkan ruang hadirnya kritik berbasis kebijakan.

Begitu juga terhadap Jokowi. Adalah keliru jika kritik oleh sebagian kelompok masyarakat, masih ditempatkan sebagai lawan seperti pada Pilpres yang telah berlalu. Apalagi, jika kritik tersebut datang dari mereka yang ikut mengusung Jokowi-JK. Penarikan diri dari sikap konstituen yang loyal, dan menjadi warga negara kritis merupakan sebuah sikap dewasa dan harus. Dewasa, karena yang bersangkutan mampu (memilih) menjaga jarak dengan kekuasaan. Keharusan, sebab kekuasaan itu cenderung korup, menyimpang, dan menindas sehingga perlu diawasi.

Pentingnya kritik
Publik Indonesia harus ingat bahwa Jokowi itu penguasa, dia bukan lagi pribadi yang bebas dari kepentingan. Sebagai penguasa, Jokowi jelas memiliki potensi besar untuk korup, menyimpang, dan menindas. Tidaklah soal ada sikap optimis terhadap Jokowi. Namun, adalah tidak masuk akal, jika hal itu membuat daya kritik menjadi tumpul.

Hari ini Jokowi memang tidak menampakan kecenderungan korup, namun tidak untuk hari besok. Soeharto pada awal kemunculannya begitu dielukan oleh mahasiswa, namun mahasiswa pula yang akhirnya menumbangkannya, begitu juga dengan Soekarno. Kecenderungan korup itu akan kian menjadi jika penguasa merasa memiliki legitimasi dari publik yang amat kuat. Atas nama klaim dukungan itu, penguasa bisa melakukan kebijakan “seenak jidatnya”. Adalah berbahaya, jika penguasa mendapati hanya ada kata “YA” dari masyarakat.

Jokowi juga adalah politisi. Publik jangan lupakan itu. Munculnya Jokowi adalah sebuah “anomali”, jika tidak tanpa strategi yang kompromi sana-sini; jilat atas-bawah. Adalah keanehan jika publik mengira kehadiran Jokowi merupakan buah dari rencana gagal oleh politik rezim keturunan Soekarno. Sebagai politisi yang tumbuh dalam “taman korup Parpol”, Jokowi tentu memiliki ikatan kepentingan erat dengan Parpol yang mengusungnya. Maka, berbahaya jika Jokowi tidak diiringi kritik oleh pendukungnya sendiri. Mengingat sebagian masyarakat kita masih menjadi “kelompok barisan sakit hati”, hadirnya kritik yang proporsional, berbasis program atau kebijakan, dari pendukung Jokowi sendiri menjadi suatu kebutuhan demi kebaikan perjalanan sebuah rezim.

Di bagian lain, masyarakat juga jangan lupa bahwa Jokowi hari ini dikelilingi oleh kelompok politisi rakus, titipan rezim lama yang banyak noda, dan bahkan diduga sebagai penjahat HAM. Kalau bukan hasil kompromi sana-sini, mustahil mereka mau mendukung Jokowi pada Pilpres lalu. Di sisi lain, Jokowi bukanlah orang kuat dan berpengaruh dalam Parpol. Jokowi memang lebih banyak mengandalkan loyalitas warga negara sebagai sumber legitimasinya. Dalam praktek politik, dukungan semacam ini saja tidaklah cukup. Tiadanya kekuasaan dominan Jokowi dalam Parpol, jelas adalah celah bagi dominasi “pemilik” Parpol agar Jokowi mengikuti arahan dan kepentingannya.

Komposisi jumlah alokasi menteri pada Kabinet Kerja cukup menunjukan bagaimana dominasi tersebut beroperasi. Karena itu, kritik berbasis program dibutuhkan untuk mengingatkan, utamanya kepada orang sekelilingnya dan Jokowi, bahwa kekuasaan yang dijalankan hari ini adalah milik rakyat—bukan elit Parpol—dan ada dalam pengawasan ketat.

Perilaku sebagai konstituen, yang loyal terhadap salah satu kandidat tertentu, adalah pantas untuk dimiliki. Namun, itu harus berlaku pada konteks dan waktu tertentu saja. Tidaklah bijak jika sikap konstituen itu dipatenkan. Momen politik begitu juga dengan menjadi konstituen, adalah sesuatu yang sesaat, ada waktunya. Kini, Jokowi-JK telah menjadi pemegang kekuasaan, yang berpotensi untuk korup, menyimpamg, dan menindas. Oleh karena itu, sikap loyal pada Pilpres lalu harus segera berganti dengan sikap sebagai warga negara yang kritis terhadap kekuasaan. Jika pada konstituen terdapat semangat membela, maka pada warga negara didapati sikap kritis, yang berjarak dengan penguasa.

*alumnus S2 Sosiologi FISIP UI. Artikel ini disalin dari poskomalut.com

Redaksi menerima sumbangan tulisan untuk rubrik Opini, silahkan dikirim ke redaksi@liputanislam.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL