Merdeka 69 tahun, kondisi kesehatan rakyat Indonesia masih memprihatinkan. Karenanya, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKMI PB HMI) menuntut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memiliki visi pembangunan kesehatan. Visi ini tentunya harus sesuai dengan cita-cita bangsa dalam menjamin kesehatan rakyatnya.

“Kesehatan mesti menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, mengingat pengaruhnya yang besar pada kualitas sumber daya manusia bangsa ini. Calon presiden yang tidak memiliki komitmen besar pada pembangunan kesehatan bangsa, tentu tidak memiliki visi kebangsaan yang memadai sebagai seorang pemimpin negara. Seyogyanya kita menaruh harapan besar bahwa yang akan menjadi presiden RI nanti adalah dia yang memiliki visi terhadap pembangunan kesehatan bangsa,” ujar Direktur Bakornas LKMI PB HMI, Dr. Ardiansyah Bahar, di Sekretariat PB HMI, Jakarta, Sabtu (25/5/2014) seperti dilansir Liputan6.com.

Lantas, sudahkah visi dan misi kedua pasangan capres cawapres sejalan dengan berbagai permasalahan kesehatan Indonesia saat ini? Seorang peneliti di bidang epidemiologi menganalisis sebagai berikut:

Tabel agenda Kesehatan Jokowi JK

Tabel diatas dari baris yang pertama : Visi dan Misi. Secara umum visi dan misi kedua capres menyadari bahwa kesehatan adalah aspek yang patut menjadi perhatian utama pemerintahan mereka kelak.

Dari segi alokasi anggaran dan infrastruktur kesehatan, keduanya menyajikan angka anggaran dan memprioritaskan desa/kelurahan/ daerah tertinggal. Prabowo-Hatta menargetkan angka 1 milyar rupiah untuk 8 infrastruktur pedesaan, salah satunya infrastruktur langsung kesehatan, rumah sehat. Sementara Jokowi-Kalla menargetkan anggaran 5 % untuk kesehatan dan menargetkan pembangunan 50.000 rumah sehat. Walau rumah-sehat adalah konsep yang baik, saya tidak mengerti mengapa kedua capres kita membuatnya sebagai bagian lepas dari sistem kesehatan primer yang sudah ada yaitu Puskesmas.

Mengenai angka-angka, saya mengharapkan saat kampanye nanti, akan ada penjelasan dari kedua pihak mengenai dasar penggunaan angka-angka ini. Di poin ini, Jokowi-Kalla jauh lebih rasional dengan memilih menggunakan prosentase dan tidak menargetkan pemberian hibah per unit desa/kelurahan. Kebutuhan setiap desa atau daerah pasti berbeda. Memberikan satu angka pasti untuk memenuhi 8 jenis kebutuhan desa, akan menjadi masalah tersendiri jika di kemudian hari kebutuhan desa tersebut lebih dari angka yang disebutkan. Demikian pula jika ternyata anggaran yang dibutuhkan kurang dari 1 Milyar, anggaran akan terbuang percuma (malah mungkin memicu korupsi aparat). Anggaran kesehatan yang saat ini hanya kurang lebih 3 %, memang tidak banyak dinaikkan oleh  Jokowi-Kalla, namun yang plus dari kubu Jokowi-Kalla adalah, selain pembangunan rumah sehat sebagai parameter, mereka menegaskan prioritas anggaran untuk mengentaskan masalah kesehatan utama Indonesia yaitu tingginya angka kematian ibu.

Dari jenis sistem kesehatan yang akan diterapkan. Kedua kubu tampaknya memilih untuk menjadikan sistem kesehatan Indonesia sebagai bagian dari sistem jaminan sosial. Karena keduanya kemudian menyebutkan BPJS, kemungkinan mereka akan meneruskan saja sistem yang sudah dilaksanakan di Indonesia per Januari 2014. Yang saya agak bingung dari pernyataan kubu Prabowo-Hatta, adalah keinginan untuk melaksanakan BPJS kesehatan, walau kenyataannya BPJS telah berjalan. Ditambah lagi, ia hanya menyatakan akan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada rakyat miskin. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelayanan kesehatan Prabowo-Hatta tidak menganut prinsip pelayanan kesehatan semesta (Universal Health Care) dan rentan diolah menjadi sistem kesehatan komersial (untuk rakyat TIDAK miskin). Sementara Jokowi-(Kalla) konsisten mengembangkan program unggulan “kartu-kartu”-annya dengan Kartu Indonesia Sehat. Program Kartu, maupun program BPJS selama ini banyak menuai kritik, terutama dari tenaga kesehatan. Evaluasi keefektifitasan program ini pun belum jelas perhitungan kuantitatifnya. Ada baiknya, kedua capres kita ini mempertimbangkan hasil dari program evaluasi BPJS maupun Kartu Sehat Solo/Kartu Jakarta Sehat dalam menyusun program kesehatannya.  Penggunaan kata “gratis” juga sebaiknya dihindari karena tidak ada pelayanan kesehatan yang gratis, semuanya dibayarkan oleh masyarakat secara tidak langsung dari pajak.

Untuk masalah tenaga kesehatan, tidak ada yang baru dari kubu Prabowo-Hatta, dimana saat ini, sarjana dan dokter yang baru lulus memang wajib ditempatkan di daerah (tidak hanya daerah miskin dan tertinggal) selama 1 tahun. Yang menarik dari pihak Jokowi-Kalla mendukung pengesahan UU kesehatan, keperawatan dan kebidanan. Saya berharap UU yang dimaksud adalah UU yang melindungi baik tenaga kesehatan maupun masyarakat dari kasus-kasus malpraktik. Dari sisi tenaga kesehatan, pengesahan UU dapat menjadi jaminan dan memberikan mereka ketenangan untuk bekerja lebih baik lagi. Masyarakat pun terjamin hak-nya jika ada pelanggaran praktik yang dilakukan tenaga kesehatan. Dengan adanya jaminan tersebut, masalah keretakan hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan yang akhir-akhir ini makin santer, mungkin bisa terselesaikan.

Dalam hal penanggulangan masalah narkoba dan olahraga, tidak ada yang khusus dari keduanya. Lainya, Jokowi-Kalla menyebutkan pentingnya menggunakan hasil dari kebijakan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk di bidang kesehatan.

Satu hal yang menarik dari kubu Prabowo-Hatta: Terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua susu berwarna putih, Prabowo-Hatta secara khusus menyoroti masalah kekurangan protein di Indonesia. Ditunjang oleh beberapa program kesehatan lainnya, beliau nampaknya ingin mengupayakan diet tinggi protein untuk masyarakat Indonesia. Tujuan yang baik dan inovatif, namun jika kita menilik kepustakaan gizi terbaru, maka anda akan menyadari, bahwa angka kejadian intoleransi laktosa dan alergi susu (yang bisa terjadi walaupun anda mengkonsumsi susu kambing) pada masyarakat Asia cukup tinggi(data tepat orang Indonesia tidak ada, tapi angka kejadian para orang Asia berkisar antara 70 sampai 90 %), sehingga jika kebijakan ini diterapkan mungkin implikasinya angka kejadian diare akut akan meningkat. Konsep pemberian susu sebagai pelengkap kecukupan gizi (terkenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna) juga sudah ditinggalkan dan diganti dengan konsep gizi seimbang (antara kebutuhan karbohidrat, protein, lemak dan vitamin), atau dikenal dengan Tumpeng Gizi Seimbang. Mungkin sebaiknya kubu Prabowo-Hatta menilik kembali program ini dan merevisinya menjadi program gizi seimbang (tidak hanya protein).

Secara umum dalam hal penanganan masalah kesehatan masyarakat/preventif, kubu Jokowi-Kalla lebih unggul, namun dalam hal penanganan masalah kesehatan kuratif/individual, kubu Prabowo-Hatta-lah yang lebih unggul. Ini terlihat dari rencana pembangunan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Puskesmas sesuai dengan namanya berfungsi sebagai pelayanan kesehatan primer, yang artinya lebih memberikan pelayanan yang sifatnya preventif daripada kuratif. Dengan sistem rujukan kesehatan yang baik, seharusnya Puskesmas dapat merujuk kasus-kasus komplikasi ke jenjang pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, seperti rumah sakit (modern) di kabupaten dan kota. Perlu dipikirkan bahwa penambahan puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan rumah sakit modern akan berimbas pada naiknya kebutuhan akan dokter spesialis atau dokter umum dengan kemampuan setaraf spesialis. Kedua capres perlu memikirkan penyediaan sumber daya manusia (tidak hanya dokter, tapi juga perawat) yang dibutuhkan oleh fasilitas yang akan mereka bangun. Kedua capres juga menurut saya memiliki presepsi yang kurang tepat mengenai konsep pelayanan primer dan konsep Puskesmas.

Bersambung ke bagian kedua

Disalin dari artikel di http://gwangge.wordpress.com

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL