Oleh: Ilham Dary Athallah*

Pertengahan September lalu Kejaksaan Negeri Mataram melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas korupsi dana kemanusiaan. Proses pro-justicia tersebut berujung pada penangkapan Muhir, Anggota DPRD Kota Mataram, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana kemanusiaan yang rencananya akan digunakan untuk rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi.

Berita itu tentu menyayat hati. Saat itu masyarakat Lombok tak hanya sedang berduka, tapi membutuhkan uluran tangan segenap bangsa di tengah bencana yang sedang dihadapinya. Oktober ini, Indonesia kembali harus menghadapi ujian bencana yang relatif serupa. BNPB mencatatkan 1.944 warga Palu-Donggala sebagai korban tewas akibat gempa dan tsunami.

Saat nyawa sebagian warga bangsa harus kembali diikhlaskan, akankah negeri ini harus kembali kehilangan hati nuraninya karena korupsi politik yang dilakukan segelintir elite?

Masifnya Dana Bantuan

Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jawaban atas pernyataan di atas adalah tidak. Harus ada pengawasan untuk mencegah korupsi maupun kesalahan prosedur pengelolaan dana. Untuk itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta pada Senin (1/10) lalu menyatakan membuka peluang untuk mendirikan kantor darurat di daerah itu.

Kehendak KPK tersebut merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Terlebih di tengah adanya 18 negara dan banyak pihak domestik maupun internasional yang telah menawarkan uluran tangannya untuk korban gempa Palu-Donggala, dengan nominal donasi kemanusiaan masing-masing yang berjumlah tidak sedikit. Palang Merah Internasional (ICRC) misalnya, telah mengucurkan dana sebesar 22 juta franc Swiss (Rp 335,9 miliar).

Pendekatan universalis KPK dalam pengawasan korupsi melalui proses penegakan hukum, pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong pelaksanaan tata kelola dana yang baik melalui good governance akan menjadi jalan panjang untuk menutup peluang korupsi di sektor kebencanaan. Walaupun demikian, pengawasan terkait kesalahan prosedur dan penyalahgunaan dana hanyalah hilir dari tindak pidana korupsi.

Masih ada faktor-faktor lain di hulu yang harus diperhatikan secara holistik untuk memastikan bahwa korupsi tidak terjadi di tengah bencana. Misalnya dalam faktor budaya, guna memaknai mengapa suatu orang atau kelompok melakukan korupsi. Faktor budaya tersebut dapat datang dari pandangan manusia sebagai makhluk rasional. John Kells (1888) menyebutnya sebagai perilaku homo economicus. Demisurvival, baik itu bertahan hidup maupun bertahan dalam jabatan politiknya, seseorang akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuatnya terhindar dari ketidakpastian.

Ketidakpastian penting untuk dihindari bukan sekadar untuk menghilangkan kegundahan hati. Tapi, karena ketidakpastian tidak pernah menguntungkan upaya survival dan menimbulkan biaya tinggi bagi individu terkait. Dalam hal ini, biaya tidak bisa sekadar diasosiasikan dengan nominal uang, tapi sebagai pengorbanan yang harus dialami individu terkait dari proses ketidakpastian tersebut.

Survival berupa bahan pangan ataupun hunian, dalam prosesnya tampak sudah terjamin. Namun, di tengah momentum jelang tahun pemilu, ketidakpastian bagi elite politik dalam bencana di Palu-Donggala tersebut bisa hadir dari iklim demokrasi. Bencana alam dapat mengubah peta elektoral begitu cepat. Berbagai studi menunjukkan bahwa elektabilitas incumbent bisa meningkat jika ia mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan opini publik.

Tapi, kegagalan mitigasi bencana juga bisa berakibat pada hukuman masyarakat yang enggan memilih sang incumbent kembali. Pada umumnya, mitigasi yang dianggap populis oleh masyarakat adalah pemberian bantuan bencana (Healy dan Malhotra ,2009). Faktor inilah yang menyebabkan dalam gambaran Ekeh (1975) menjadi insentif elite dalam melakukan korupsi politik.

Dalam kasus korupsi bencana, ranah kehidupan bernegara (civic public) dapat menjadikannya lucky citizen. Dengan cara, menjadikan jabatan publik dan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai sarana untuk memperoleh sumber-sumber kuasa (gain material). Termasuk –namun tak terbatas pada– memotong dana bantuan kemanusiaan untuk kepentingannya pribadi layaknya yang terjadi di Lombok.

Namun, sumber-sumber kuasa itu tak dinikmatinya sendiri. Ia memiliki kepentingan untuk terpilih kembali. Sehingga dalam ranah kehidupan bermasyarakat (primordial public), materi tersebut disumbangkan. Di sinilah proses menjadi good citizen berlangsung. Ia berupaya membangun citra di hadapan orang-orang, demi memperoleh keuntungan imateriil berupa dukungan masyarakat.

Tolak “Korupsi untuk Kebaikan”

Dalam siklus inilah, korupsi politik dimungkinkan berlangsung dan langgeng. Sudah terlampau banyak kasus yang didasari atas logika “tak mengapa korupsi asalkan untuk kebaikan”. Misalnya, dalam kasus suap Dirjen Hubla Kemenhub pada 2017, justifikasi yang digunakannya adalah untuk menyumbang yatim piatu. Atau, di Venezuela, di mana hanya masyarakat yang memilih Nicolas Maduro dalam Pemilihan Presiden Mei lalu yang diberi bantuan pangan (food stamp) di tengah krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.

Di sinilah salah satu tugas utama KPK dalam upaya pencegahan selayaknya didorong melalui pendekatan partikularis. Distribusi sumber daya bantuan untuk bencana harus dipastikan merata dan optimal. Guna mencegah adanya pemburu rente yang bisa memanfaatkan situasi terdesak itu demi kepentingannya pribadi.

Strategi melawan korupsi secara bottom up dari masyarakat juga tak kalah penting. Ketika KPK telah berhasil memastikan bahwa sumber daya dana bantuan dapat dimanfaatkan secara akuntabel dan transparan, masyarakat yang sudah kenyang perutnya tak punya alasan lagi untuk tunduk dalam relasi patron-klien yang koruptif. Diseminasi pendidikan antikorupsi yang lebih sporadis sebagai bagian upaya pencegahan akan mampu membuat masyarakat menolak bantuan yang datang dari sumber-sumber tak jelas.

Sejauh ini, KPK memiliki posisi unggul dibanding para pihak yang permisif dengan perilaku korupsi. Belum ada argumentasi yang masuk akal bagi masyarakat untuk memaklumi koruptor dana bantuan kemanusiaan di tengah bencana. Berbeda dengan, misalnya, pemberian suap di tingkat street level bureaucracy (seperti KTP, tilang polisi), yang menurut Global Corruption Barometer sudah dianggap biasa.

Dan, karena posisi unggul itulah momentum pembentukan dan pelaksanaan KPK Darurat secara holistik tak boleh dilewatkan. Tak hanya untuk meneguhkan komitmen bahwa Indonesia sanggup memberantas korupsi, tapi juga menunjukkan bahwa bangsa kita bisa bersatu untuk kebaikan di saat-saat sulit. Di saat sebagian dari warganya benar-benar membutuhkan peran negara untuk menyambung hidup. (LiputanIslam.com)

*tenaga ahli pewara di Universitas Negeri Yogyakarta; sedang menempuh studi Korupsi Politik di HI UGM, disalin dari Detik, 11 Oktober 2018.

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*